Atasi Ketimpangan dengan Pendidikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berbekal pengalaman menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kemampuan mengajar ilmuagama Islam, pada tahun 2002 Marwan meneguhkan tekadnya untuk mengabdikan diri pada duniapendidikan di kampung halamannya, di Aikperapa, Lombok Timur, NTB. (Foto: TEMPO/Denis Arbi)

    Berbekal pengalaman menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kemampuan mengajar ilmuagama Islam, pada tahun 2002 Marwan meneguhkan tekadnya untuk mengabdikan diri pada duniapendidikan di kampung halamannya, di Aikperapa, Lombok Timur, NTB. (Foto: TEMPO/Denis Arbi)

    Najelaa Shihab
    Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan

    Ketimpangan adalah permasalahan besar yang berupaya diatasi pemerintah dengan berbagai pendekatan, seperti reformasi sistem finansial dan tata kelola korporasi. Strategi yang jarang dibicarakan adalah kekuatan pendidikan.

    Esensi pendidikan adalah menumbuhkan potensi setiap anak. Dalam kata-kata Miles Courak, esensinya adalah memastikan masa depan anak tidak ditentukan oleh di mana atau dari siapa ia dilahirkan. Pendidikan sejak dini adalah intervensi antisipasi yang terbukti paling murah dalam jangka panjang (Heckman, 2017). Pengalaman Cina, Kanada, dan Finlandia menunjukkan bahwa pendidikan mempersatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik yang berseberangan dalam isu kesejahteraan sosial.

    Di era digital, relevansi pendidikan untuk mengatasi ketimpangan semakin nyata karena terjadi ke-

    senjangan keterampilan. Para ahli memprediksi 22-60 persen pekerjaan berketerampilan rendah akan hilang dalam beberapa dekade ke depan (Frey & Osborne, 2013). Korban utamanya adalah anak berlatar belakang kemiskinan karena penguasaan teknologi menghasilkan ketidaksetaraan informasi yang besar.

    Kenyataannya, mengatasi ketimpangan dengan berpihak pada anak dalam kebijakan pendidikan bukan pilihan populer. Politikus tidak mengandalkan sektor ini karena kurang mempengaruhi elektabilitas. Prosesnya jauh lebih panjang dari masa jabatan penguasa dan sering tidak nyata. Di sisi masyarakat pemilih, kepentingannya sebagai individu membuat isu pendidikan dan pemerataan bagi generasi berikutnya tidak relevan dibanding risiko seperti kehilangan pekerjaan.

    Dengan komitmen dari pemangku kebijakan pun, belajar dari pengalaman Blair dan Brown di Inggris, misalnya, pendidikan banyak berfokus pada kepentingan orang dewasa, bukan anak. Paradigma dengan asumsi mekanisme pasar, yang hanya menguntungkan dalam jangka pendek, dan melupakan filosofi pendidikan membawa rangkaian masalah. Di Indonesia, salah kaprah yang sama adalah bagian dari benang merah kebijakan kita. Contohnya, kebijakan tunjangan guru yang diharapkan berjalan seiring dengan pemerataan kompetensi dan distribusi ternyata tidak mencapai tujuan, apalagi bila dikaitkan dengan pencapaian anak.

    Analisis Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan pada peraturan pemerintah dan pengalokasian anggaran pendidikan sejak kemerdekaan menunjukkan bahwa isu ketimpangan cenderung dikebelakangkan. Pendekatan akses dan mutu tentu tidak bertentangan dengan ketimpangan. Namun tujuan pemerataan jangka panjang perlu diprioritaskan. Langkah seperti zonasi sekolah adalah kebijakan yang perlu didukung tapi perlu dipastikan agar tidak membatasi anak dari kondisi rentan ke sekolah yang menghalangi capaian optimal (Poder, 2016).

    Strategi terpenting adalah dukungan kepada keluarga serta lembaga nonformal dan informal. Berbagai tunjangan finansial atau pun nonfinansial bagi orang tua anak usia dini akan memberikan modal keterampilan bagi anak, keluarga, dan negara. Bahkan, di usia anak 3 tahun pun, kesenjangan kemampuan anak yang terlahir dalam kemiskinan 27-40 persen dibanding anak yang lahir dengan sumber daya keluarga yang baik (Sacks, 2017). Sebanyak 57 persen anak Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu dukungan, bahkan sejak sebelum dilahirkan.

    Pendidikan nonformal dan informal berperan sentral dalam perubahan. Kita sering mengandalkan standardisasi, menyamakan pendidikan dengan persekolahan, tapi melupakan pengaruh pertemanan dan lingkungan serta pemberdayaan media dan diniyah. Dalam banyak konteks, formalisasi yang dialami anak, terutama anak marginal, adalah pengajaran berkualitas rendah. Padahal, banyak partisipasi publik yang efektif mendorong pertumbuhan anak, seperti literasi digital sampai pendidikan adat dan antikorupsi.

    Tentu intervensi anak sejak dini, pengembangan keluarga, dan pelibatan publik bukanlah solusi instan untuk semua masalah. Strategi predistribusi maupun redistribusi harus beriringan, bagaikan dua sisi dari koin yang sama, untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan mobilitas. Dengan keterbatasan kapasitas serta tuntutan anggaran, kita tidak bisa hanya berfokus pada metode transfer kesejahteraan secara tradisional. Kita perlu menunjukkan keberpihakan pada kepentingan anak yang membutuhkan modal sekarang untuk mencapai tujuan masa depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tiga Pansel Capim KPK dan Konflik Kepentingan dengan Kepolisian

    Koalisi Kawal Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Jokowi agar menelusuri dugaan konflik kepentingan tiga anggota pansel capim KPK.