Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisaris Pendukung Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden RI Jokowi melambaikan tangan kepada pendukungnya sebelum mengenakan Jas di Depan istana negara , Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Presiden RI Jokowi melambaikan tangan kepada pendukungnya sebelum mengenakan Jas di Depan istana negara , Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

Pemerintah harus menghentikan kebiasaan mengangkat pendukung Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi komisaris di badan usaha milik negara tanpa melihat kompetensinya. Langkah tersebut bisa mencederai prinsip kehati-hatian dalam mengelola perusahaan pelat merah.

Main asal tunjuk itu terlihat pada pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin baru-baru ini. Belum dua bulan dilantik sebagai Tenaga Ahli Utama Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, politikus Golkar tersebut diangkat sebagai anggota dewan komisaris PT Angkasa Pura 1. Pelantikan Ngabalin itu mengundang tanda tanya lantaran dia tidak memiliki latar belakang di bidang transportasi udara.

Pengangkatan itu juga menambah panjang daftar relawan dan orang-orang dari partai pendukung Jokowi yang menduduki posisi penting di perusahaan negara. Setidaknya 21 bekas relawan kini menjabat komisaris perusahaan pelat merah. Salah satunya adalah Diaz Hendropriyono, anak Jenderal (Purn.) A.M. Hendropriyono. Bekas Ketua Tim Sukses Kawan Jokowi-salah satu sayap relawan-itu menjabat komisaris PT Telkomsel.

Sebetulnya ini bukanlah hal baru. Bagi-bagi kursi komisaris juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Beberapa komisaris BUMN di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bekas tim sukses pada masa pemilihan presiden, di antaranya Ketua Tim Sekoci Mayjen (Purn.) Soeprapto dan Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Mayjen (Purn.) Samsoedin. Mereka dinilai berjasa dalam menjaring suara.

Memang, tak ada pelanggaran aturan atas penunjukan itu. Pemerintah adalah pemegang saham BUMN. Sebagai pemegang saham, pemerintah berhak memilih orang untuk ditempatkan di sana. Pengangkatan mereka ditengarai sebagai cara presiden membayar utang budi politik. Juga sebagai "kompensasi" atas jabatan lain dari orang yang ditunjuk. Kompensasi diberikan karena gaji dari jabatan lain itu dianggap kurang, sehingga perlu "suplemen" untuk menambah penghasilan. Tapi kebiasaan yang sudah menjadi tradisi itu tidak dapat dibenarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisaris bukanlah jabatan politik. Posisi itu mesti diisi oleh orang dengan kompetensi yang memadai. Prinsip the right man on the right place haruslah menjadi acuan utama. Karena itu, pemilihan komisaris sebaiknya melewati proses seleksi yang ketat. Analisis atas rekam jejak serta kompetensi diperlukan demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, terbuka, dan profesional.

Sebagai wakil pemerintah, komisaris bertugas mengawasi kinerja direksi, termasuk memberi masukan strategis bagi pengembangan perusahaan. Proses itu akan terganggu bila seseorang dari kalangan relawan atau partai politik memegang posisi kunci tanpa mengerti tugas yang diemban.

Penunjukan yang serampangan akan membuat fungsi pengawasan terabaikan, dan ujung-ujungnya merugikan perusahaan. Jokowi, yang pada saat kampanye pemilihan presiden berjanji akan mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bebas kolusi, seharusnya mempertimbangkan soal ini. Jangan sampai dalam menentukan komisaris perusahaan, pemerintah terjebak politik balas budi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024