Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tekanan Tinggi Subsidi Energi

Oleh

image-gnews
Para awak media dan karyawan Pertamina tengah melihat video mapping di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Penampilan video mapping ini untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tempo/Tony Hartawan
Para awak media dan karyawan Pertamina tengah melihat video mapping di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Penampilan video mapping ini untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

PEMERINTAH semestinya tidak menganggap remeh melesetnya asumsi harga minyak dunia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sebab, dampaknya telah membuat subsidi energi melonjak hingga Rp 69 triliun. Anggaran tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada potensi bahaya yang mengancam kesehatan keuangan negara.

Melemahnya nilai tukar rupiah dan terus meroketnya harga minyak dunia menciptakan tekanan berat bagi anggaran negara. Dua faktor itu membuat alokasi subsidi energi melambung mencapai Rp 163,5 triliun, naik 73 persen dari target yang dicanangkan pada awal tahun. Peluang mengoreksi asumsi yang telah meleset jauh itu dilewatkan karena pemerintah memutuskan tidak akan mengubah anggaran.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa keputusan pemerintah Joko Widodo itu lebih mengedepankan kalkulasi politis ketimbang perhitungan ekonomi. Pemerintah terkesan ingin menutup ruang bagi kelompok oposisi untuk mempersoalkan perbedaan rencana dan pelaksanaannya dalam anggaran negara. Kebijakan anggaran yang lebih mengedepankan aspek politis berpotensi membuat anggaran negara tidak kredibel. Akibatnya bisa mengganggu perekonomian nasional.

Keputusan pemerintah itu memukul dua perusahaan negara, yakni PT Pertamina dan PT PLN, yang mendapat tugas menyalurkan subsidi energi. Nilai subsidi energi yang dialokasikan lewat kedua perusahaan itu tak lagi mampu menutup selisih harga dan biaya penyediaan bahan bakar minyak penugasan dan listrik golongan rumah tangga miskin.

PLN, misalnya, pada triwulan pertama 2018 mencatat kerugian Rp 6,49 triliun. Salah satu "penyumbang"-nya adalah beban selisih kurs yang mencapai Rp 4,2 triliun, naik 44 persen dibanding tahun lalu, yang hanya Rp 2,93 triliun. Biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 5,6 triliun turut menggerus pendapatan perseroan ini. Pertamina mengalami nasib serupa. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan perlu ada tambahan subsidi Rp 10 triliun agar Pertamina tak kolaps lantaran harga minyak mentah Indonesia telah jauh melampaui asumsi makro APBN 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indikasi lain yang menandakan keuangan Pertamina sedang dirundung masalah adalah terkuaknya rencana pelepasan aset strategis perseroan ini. Menjadi ironi, di saat perusahaan minyak dan gas negara-negara lain sibuk berekspansi dengan mengakuisisi aset-aset strategis, Pertamina justru melego asetnya untuk menghindari merosotnya keuangan karena kebijakan subsidi terselubung pemerintah melalui perusahaan itu.

Ketika lonjakan subsidi tidak bisa dihindari lagi, persoalan pelik yang mesti dicarikan jalan oleh pemerintah adalah menambal kekurangan anggaran. Jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan "akrobat" anggaran dengan mencari sumber dari pos penerimaan lain yang mengalami surplus. Persoalannya, jika tetap ingin memegang prinsip sistem penganggaran yang baik, pemerintah tidak bisa main otak-atik pos anggaran, tanpa mengajukan anggaran perubahan ke legislatif.

Semestinya pemerintah tidak perlu lintang-pukang karena anggaran. Presiden Joko Widodo perlu menengok kembali janji kampanyenya untuk secara bertahap menghilangkan rezim subsidi. Kebijakan subsidi energi yang berlebihan merusak kesehatan perekonomian modern. Janji kampanye itu sepatutnya tidak diingkari hanya demi meraih jabatan periode keduanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024