Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tekanan Tinggi Subsidi Energi

Oleh

image-gnews
Para awak media dan karyawan Pertamina tengah melihat video mapping di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Penampilan video mapping ini untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tempo/Tony Hartawan
Para awak media dan karyawan Pertamina tengah melihat video mapping di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Penampilan video mapping ini untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

PEMERINTAH semestinya tidak menganggap remeh melesetnya asumsi harga minyak dunia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sebab, dampaknya telah membuat subsidi energi melonjak hingga Rp 69 triliun. Anggaran tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada potensi bahaya yang mengancam kesehatan keuangan negara.

Melemahnya nilai tukar rupiah dan terus meroketnya harga minyak dunia menciptakan tekanan berat bagi anggaran negara. Dua faktor itu membuat alokasi subsidi energi melambung mencapai Rp 163,5 triliun, naik 73 persen dari target yang dicanangkan pada awal tahun. Peluang mengoreksi asumsi yang telah meleset jauh itu dilewatkan karena pemerintah memutuskan tidak akan mengubah anggaran.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa keputusan pemerintah Joko Widodo itu lebih mengedepankan kalkulasi politis ketimbang perhitungan ekonomi. Pemerintah terkesan ingin menutup ruang bagi kelompok oposisi untuk mempersoalkan perbedaan rencana dan pelaksanaannya dalam anggaran negara. Kebijakan anggaran yang lebih mengedepankan aspek politis berpotensi membuat anggaran negara tidak kredibel. Akibatnya bisa mengganggu perekonomian nasional.

Keputusan pemerintah itu memukul dua perusahaan negara, yakni PT Pertamina dan PT PLN, yang mendapat tugas menyalurkan subsidi energi. Nilai subsidi energi yang dialokasikan lewat kedua perusahaan itu tak lagi mampu menutup selisih harga dan biaya penyediaan bahan bakar minyak penugasan dan listrik golongan rumah tangga miskin.

PLN, misalnya, pada triwulan pertama 2018 mencatat kerugian Rp 6,49 triliun. Salah satu "penyumbang"-nya adalah beban selisih kurs yang mencapai Rp 4,2 triliun, naik 44 persen dibanding tahun lalu, yang hanya Rp 2,93 triliun. Biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 5,6 triliun turut menggerus pendapatan perseroan ini. Pertamina mengalami nasib serupa. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan perlu ada tambahan subsidi Rp 10 triliun agar Pertamina tak kolaps lantaran harga minyak mentah Indonesia telah jauh melampaui asumsi makro APBN 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indikasi lain yang menandakan keuangan Pertamina sedang dirundung masalah adalah terkuaknya rencana pelepasan aset strategis perseroan ini. Menjadi ironi, di saat perusahaan minyak dan gas negara-negara lain sibuk berekspansi dengan mengakuisisi aset-aset strategis, Pertamina justru melego asetnya untuk menghindari merosotnya keuangan karena kebijakan subsidi terselubung pemerintah melalui perusahaan itu.

Ketika lonjakan subsidi tidak bisa dihindari lagi, persoalan pelik yang mesti dicarikan jalan oleh pemerintah adalah menambal kekurangan anggaran. Jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan "akrobat" anggaran dengan mencari sumber dari pos penerimaan lain yang mengalami surplus. Persoalannya, jika tetap ingin memegang prinsip sistem penganggaran yang baik, pemerintah tidak bisa main otak-atik pos anggaran, tanpa mengajukan anggaran perubahan ke legislatif.

Semestinya pemerintah tidak perlu lintang-pukang karena anggaran. Presiden Joko Widodo perlu menengok kembali janji kampanyenya untuk secara bertahap menghilangkan rezim subsidi. Kebijakan subsidi energi yang berlebihan merusak kesehatan perekonomian modern. Janji kampanye itu sepatutnya tidak diingkari hanya demi meraih jabatan periode keduanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.