Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Momentum Membersihkan PLN

Oleh

image-gnews
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. Sofyan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. Sofyan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TERBONGKARNYA kasus suap dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 pekan lalu menunjukkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih belum bersih dari praktik korupsi. Ulah lancung Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Maulani Saragih menerima sogokan Rp 4,8 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo, pemilik BlackGold Natural Resources Limited-rekanan anak perusahaan PLN dalam proyek Riau-tak lepas dari buruknya tata kelola perusahaan setrum milik negara itu.

Minimnya transparansi dan lemahnya mekanisme pengawasan di satu sisi, plus luasnya kewenangan pucuk pimpinan PLN di sisi lain, merupakan resep bencana yang bisa mengganggu penyediaan dan pengelolaan energi di negeri ini. Dibutuhkan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi bagian mana dari struktur dan proses kerja PLN yang berpotensi mengundang masalah.

Silang sengkarut proyek Riau-1 ini sudah dimulai saat penugasan anak perusahaan PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara, sebagai pelaksana pembangunan pembangkit listrik mulut tambang itu. Meskipun skema penunjukan langsung diperbolehkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, petunjuk teknisnya sampai sekarang belum ada. Walhasil, keputusan PLN menggandeng BlackGold Natural Resources Limited dari Singapura dan China Huadian Engineering Co Ltd sebagai mitra konsorsium adalah sepenuhnya kewenangan Direktur Utama PLN.

Komisi Pemberantasan Korupsi menuding Johanes Kotjo menjanjikan uang terima kasih sebanyak 2,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1, sekitar Rp 12,87 triliun, sebagai imbalan atas penunjukan perusahaannya. Itu artinya sama dengan sekitar Rp 320 miliar. Dengan demikian, suap yang diterima Eni Saragih sebesar Rp 4,8 miliar hanya seujung kuku dari total nilai kongkalikong yang dirancang dalam proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt ini. Pertanyaannya: siapa lagi yang telah dan akan menikmati uang terima kasih yang dijanjikan Johanes?

Arah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa diraba ketika mereka menggeledah rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Ahad pekan lalu-dua hari setelah Eni dicokok. Petugas KPK juga memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham, tokoh yang disebut-sebut sebagai patron politik Eni Saragih, selama sebelas jam pada Rabu pekan lalu. Ketika ditangkap KPK, Eni memang sedang berada di rumah dinas Idrus. Selayaknya kita mendorong KPK agar tak surut langkah meski harus berurusan dengan nama-nama besar yang diduga berada di balik skandal ini. Siapa pun tidak boleh mengintervensi proses penyidikan KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari itu, terbongkarnya skandal ini juga bisa menjadi momentum untuk mereformasi PLN. Di luar soal penunjukan langsung, ada banyak potensi patgulipat lain dalam tata kelola sistem kelistrikan nasional kita selama ini. Bahkan soal yang paling mendasar, yakni cetak biru megaproyek strategis nasional 35 ribu megawatt, juga bermasalah. Proyek percepatan penambahan pasokan listrik itu dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen. Saat ini, ketika angka pertumbuhan meleset dari target, tentu dibutuhkan penyesuaian.

Masalahnya, ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, muncul potensi main mata baru antara pemerintah dan penyedia listrik swasta alias independent power producer. Kewenangan untuk meneruskan atau menunda proyek berada di tangan pejabat Kementerian Energi, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

Skema pembelian listrik swasta atau power purchase agreement antara PLN dan penyedia listrik independen juga perlu dikaji kembali. Selama ini, negosiasi penentuan harga pembelian dilakukan secara tertutup dengan kendali di tangan Direktur Utama PLN. Padahal selisih harga sekian sen per kilowatt-jam saja bisa menentukan berapa persentase keuntungan yang dinikmati perusahaan pembangkit listrik. Kongkalikong amat rawan terjadi di sini.

Ikhtiar pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk di bidang kelistrikan, selama empat tahun terakhir patut dipuji. Tapi hendaknya transparansi dalam tata kelola berbagai proyek itu tak diabaikan. Semua celah untuk pelanggaran perlu diantisipasi karena mengandalkan niat baik semata tidak cukup. Kita tak ingin skandal suap di proyek PLTU Riau-1 terulang di proyek pembangkit listrik lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

17 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024