Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Miskin

image-profil

Oleh

image-gnews
ASEAN, Cina, dan Program Pembangunan PBB (UNDP)
ASEAN, Cina, dan Program Pembangunan PBB (UNDP)
Iklan

Toriq Hadad
@thhadad

Angka kemiskinan diributkan lagi belakangan ini. Saya teringat pada Profesor Sajogyo. Dosen mata kuliah sosiologi pedesaan di kampus IPB ini gampang dikenali: jenggot putihnya panjang menjurai. Pembawaannya tenang, bicaranya hampir tanpa emosi. Barangkali karena selalu menjaga kalori makanan, beliau berumur panjang. Wafat di usia 85 tahun pada 2012. Sajogyo dikenang sebagai "Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia".

Karyanya yang terkenal adalah garis kemiskinan. Ini ukuran yang dipakai untuk menyatakan seorang penduduk itu miskin atau tidak. Garis kemiskinan versi Sajogyo dipakai luas sejak 1977. Dan baru tujuh tahun kemudian pemerintah memakai garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Ukuran Sajogyo sederhana. Orang tergolong miskin kalau mengkonsumsi pangan kurang dari nilai tukar 240kg beras setahun di pedesaan atau 369kg di perkotaan. Hitungan Sajogyo itu berasal dari nilai kalori minimal yang harus dikonsumsi manusia. Bank Dunia juga punya ukuran yang simpel. Kalau seseorang tak mampu mengeluarkan US$ 1,9 per hari untuk membeli pangan, maka dia tergolong miskin.

Badan Pusat Statistik lebih suka alat ukur yang njelimet. Ada dua garis kemiskinan: garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan makanan dihitung dari pengeluaran seseorang untuk membeli pangan setara dengan 2.100 kalori. Tidak kepalang tanggung, ada 52 jenis makanan yang masuk survei sosial-ekonomi nasional BPS.

Sedangkan garis kemiskinan non-makanan dihitung dari kebutuhan minimum seseorang akan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. BPS mengukur 51 jenis komoditas di kota dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sulit untuk tidak percaya pada pengukuran BPS ini. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPS agaknya paham betul betapa sensitifnya pengukuran kemiskinan ini. Kemiskinan (juga pengangguran) sering kali menjadi komoditas politik. Selalu menjadi bahan debat kelompok pendukung pemerintah dan barisan pengkritik, terutama pada masa menjelang pemilihan presiden seperti sekarang ini.

Contohnya ketika BPS melansir angka kemiskinan 2015 sampai 2018 belum lama ini. Pada Maret 2015, jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22 persen penduduk. Pada 2018, juga di bulan Maret, jumlahnya 25,95 juta atau 9,82 persen. Mereka yang pro-pemerintah bilang: untuk pertama kali angka kemiskinan di bawah dobel digit, ini yang paling rendah sejak tiga tahun lalu. Kelompok ini mengatakan program penyaluran beras untuk kelompok berpenghasilan rendah berhasil.

Barisan pengkritik akan bilang: orang miskin tetap saja banyak secara absolut. Penduduk Australia hanya 24,13 juta, kalah banyak dengan penduduk miskin Indonesia.

Debat begini bisa tak berkesudahan. Padahal yang terpenting adalah membuktikan apakah pemerintah serius dalam mengurangi angka kemiskinan atau hanya menjadikan program pemberantasan kemiskinan sekadar politik "bedak dan lipstik" untuk mendongkrak elektabilitas. Pembuktian bisa dimulai dari menilai kemandirian BPS dalam mengukur angka kemiskinan ini.

Yang ideal, BPS mandiri melakukan survei, tidak diperintah untuk bekerja setelah lembaga pemerintah membagi-bagikan beras "rastra". Bila BPS diatur melakukan survei setelah beras dibagi, hasil survei jelas terkesan manipulatif. Tapi bagi kelompok miskin, pilihannya hanya satu: lebih baik pemerintah membagi-bagi beras ketimbang tidak membagikan apa pun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024