Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengentasan Keluarga Paling Miskin

image-profil

image-gnews
Seorang pemulung memanggul kardus bekas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 24 Juli 2017. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta per Maret 2017 menunjukan tingkat kemiskinan di Jakarta sebesar 389,69 ribu orang atau 3,77 persen. TEMPO/Rizki Putra
Seorang pemulung memanggul kardus bekas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 24 Juli 2017. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta per Maret 2017 menunjukan tingkat kemiskinan di Jakarta sebesar 389,69 ribu orang atau 3,77 persen. TEMPO/Rizki Putra
Iklan

Bagong Suyanto
Guru Besar Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Universitas Airlangga

Keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh satu digit, yakni 9,82 persen, per Maret tahun ini patut diapresiasi. Ini angka terendah dalam 20 tahun terakhir. Namun, di masa depan, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan niscaya makin berat karena yang tersisa adalah kelompok masyarakat yang paling miskin. Berbeda dengan keluarga miskin, yang sekadar masuk kategori miskin atau dekat dengan kemiskinan yang kemungkinan usaha produktifnya masih bisa didorong, keluarga paling miskin umumnya adalah kaum papa, tidak berdaya, rentan, dan sama sekali tidak memiliki akses ke sumber-sumber permodalan dan pasar. Mereka kebanyakan adalah buruh tani, buruh nelayan, buruh industri kecil, dan buruh serabutan.

John Friedmann (1992) dalam bukunya, Empowerment, The Politics of Alternative Development, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis itu meliputi modal produktif atas aset, seperti tanah; sumber keuangan; organisasi sosial-politik untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik dan koperasi; dan jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai.

Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa program pembangunan dalam bentuk apa pun, entah bantuan modal usaha, teknologi, atau proses pendampingan, sering kali bersifat meritokrasi karena tidak didukung oleh kesiapan basis sosial masyarakat miskin. Bagaimana mungkin buruh tani dapat menikmati kenaikan harga beras jika mereka tidak memiliki lahan?

Seperti dikatakan Vic George dan Paul Wilding (1992), kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi makin kehilangan daya tariknya karena kebijakan-kebijakan egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kedua ahli ini juga menyatakan kebijakan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat meritokrasi. Penekanan itu lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Jadi, semacam turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai laissez-faire dan persamaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemiskinan terjadi sesungguhnya bukan karena tiadanya etos wirausaha atau faktor-faktor internal orang miskin itu sendiri. Fenomena "lingkaran kemiskinan" bukanlah satu kawasan yang tidak terkait dengan fenomena "kawasan berlebihan". Kemiskinan pada dasarnya justru terjadi sebagai akibat dari eksploitasi atau pengambilan hak secara kurang adil atas hak orang-orang miskin. Posisi tawar yang lemah, ketidakberdayaan, dan tidak dimilikinya akses terhadap hukum dan perlindungan sosial adalah faktor utama yang menyebabkan keluarga paling miskin kerap kali mudah diperlakukan tidak adil.

Dengan dukungan dana sekitar Rp 1.443,3 triliun atau 65,5 persen dari total belanja negara tahun 2018, harus diakui telah banyak sumber daya yang dialokasikan pemerintah untuk mempercepat upaya penanganan masyarakat miskin. Tapi sekadar mengandalkan pada program yang sifatnya amal-karitatif, untuk memberdayakan keluarga paling miskin tentu tidaklah cukup.

Menurut David C. Korten (1984), untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar, sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar berdimensi kerakyatan. Konsep utamanya adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan.

Pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran kepada individu sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk memastikan mereka memperoleh hak mereka secara adil, yang dibutuhkan adalah bentuk-bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang nyata. Penjaminan hak atas tanah, misalnya, adalah bentuk perlindungan tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024