Nasib Kartu-kartu Jokowi

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan turbin kincir angin saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Jokowi meresmikan PLTB Sidrap, yang memiliki kapasitas 75 megawatt. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan turbin kincir angin saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Jokowi meresmikan PLTB Sidrap, yang memiliki kapasitas 75 megawatt. Foto: Biro Pers Setpres

    Lais Abid
    Peneliti Indonesia Corruption Watch

    Salah satu program unggulan Jokowi ada­­lah kartu. Butir kelima Na­­­wacita menyebutkan ko­­­­mitmen pemerintahan Joko­wiJK adalah mening­­katkan kualitas hidup ma­­­nusia Indonesia. Komit­­men itu diwujudkan antara lain melalui peningkatan kua­­litas pendidikan dengan Pro­gram Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pin­tar (KIP), peningkatan pe­­la­yanan kesehatan de­­­ngan menginisiasi Kartu In­­­­donesia Sehat (KIS), ser­­ta jaminan sosial untuk se­luruh rakyat Indonesia (KKS).

    Kini, program kartu sakti Jokowi itu telah berjalan kuranglebih empat ta­­hun. Apakah program ter­­sebut telah berjalan se­­­ba­­gai­­mana mestinya? Se­­­ti­­­­­daknya ada dua survei yang bisa dipakai untuk me­­­ngujinya. Pertama, sur­­vei yang dilakukan oleh In­­dobarometer, yang me­­­nye­­­butkan bahwa 39,4 per­sen masyarakat cukup puas atau sangat puas atas pelaksanaan program prio­­ritas Jokowi, yang salah sa­­tunya adalah kartu sakti itu.

    Kedua, survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di empat daerah, yaitu Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabu­­paten Kupang. Hasilnya me­­nyebutkan bahwa masih ba­­­nyak warga miskin (41,9 persen) yang belum ter­­­­­­­­daftar sebagai peserta KIP/PIP.

    Hasil penelitian ICW ju­­ga menyebutkan ada­­nya potensi korupsi da­­na kapitasi Badan Pen­­ye­­lenggara Jaminan So­­sial Ke­sehatan (BPJS Ke­­­se­­ha­­­tan) yang nilainya hingga belasan triliun rupiah. Ko­­­­rupsi ini diduga dapat di­­lakukan oleh birokrat dae­­rah di sektor kesehatan. Ka­­jian tersebut dilakukan ter­­hadap pasien Penerima Ban­­tuan Iuran 2017di pu­­satpusat kesehatan ma­­­sya­­rakat di 14 daerah.

    KIS dan KIP adalah dua kartu utama yang telah diperkenalkan kepada publik sejak Jokowi mulai men­jabat Gubernur DKI Jakarta melalui Kartu Ja­­karta Sehat dan Kartu Ja­­­karta Pintar. Rupanya, Jo­­ko­wi menyukai program kar­tu tersebut sehingga me­­­­ngubahnya menjadi pro­­gram nasional ketika dia men­­­­­duduki kursi presiden.

    Kalau dilihat lebih detail sebenarnya permasalahan yang muncul dalam pro­­gram kartu sakti Jokowi itu berada di kementerian tek­nis. Untuk KIP, ma­sa­­­lahnya adalah data yang di­gunakan belum aku­rat. Distribusi kartu dan pen­cairan dana masih ber­ma­salah. Kartu belum di­­­terima peserta meski me­­reka sudah mengetahui atau bahkan menerima se­­­­bagian dana. Untuk KIS, permasalahan juga ham­­­­pir sama. Evaluasi dan pe­­mantauannya kurang ke­­tat.

    Namun survei juga me­­nemukan bahwa ma­­syarakat sadar dan me­­ma­hami bahwa program itu adalah program Joko­­wi untuk membantu ma­­syarakat miskin. Bahkan res­ponden menyatakan te­tap akan memilih Jokowi da­­lam pemilihan presiden yang akan datang.

    Yang menjadi per­­masa­lahan adalah implementasi kartukartu sakti itu ma­sih jauh dari harapan publik. Untuk itu, Jokowi ha­rus turun langsung meng­evaluasi dan memantau pe­­laksanaan programnya. Pena­­taan ulang data kemis­­kinan dari survei Badan Pu­sat Statistik harus di­­­la­­­kukan. Sinkronisasi da­­ta rakyat miskin ter­­­sebut harus dilakukan ber­­sama Tim Nasional Per­­cepatan Pengurangan Ke­­miskinan, Kementerian Sosial, serta melibatkan ke­­­menterian teknis, yaitu Ke­­menterian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ke­­­menterian Kesehatan. Ini per­lu karena Kementerian Pen­­­didikan punya Data Pokok Pendidikan yang basisnya adalah satuan atau entitas pendidikan.

    Selanjutnya adalah memastikan bahwa dana KIP dan dana kapitasi KIS/Jaminan Kesehatan Na­­sional yang dikelola BPJS Kesehatan tidak di­korupsi. Jokowi harus me­mastikan berjalannya sosia­­lisasi program ke ma­syarakat miskin hingga ke pedesaan yang terpencil dan bahwa mereka berhak ser­ta bisa menggunakan da­na di kartu tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Jo­­kowi tidak selalu menjadi bu­lanbulanan berbagai pi­hak dengan tudingan me­­­lakukan pencitraan de­­­­ngan membagibagikan Kar­­­­­­­tu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tapi ba­­nyak orang miskin yang belum mendapatkan man­­­faatnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.