Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nasib Kartu-kartu Jokowi

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan turbin kincir angin saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Jokowi meresmikan PLTB Sidrap, yang memiliki kapasitas 75 megawatt. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan turbin kincir angin saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Jokowi meresmikan PLTB Sidrap, yang memiliki kapasitas 75 megawatt. Foto: Biro Pers Setpres
Iklan

Lais Abid
Peneliti Indonesia Corruption Watch

Salah satu program unggulan Jokowi ada­­lah kartu. Butir kelima Na­­­wacita menyebutkan ko­­­­mitmen pemerintahan Joko­wiJK adalah mening­­katkan kualitas hidup ma­­­nusia Indonesia. Komit­­men itu diwujudkan antara lain melalui peningkatan kua­­litas pendidikan dengan Pro­gram Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pin­tar (KIP), peningkatan pe­­la­yanan kesehatan de­­­ngan menginisiasi Kartu In­­­­donesia Sehat (KIS), ser­­ta jaminan sosial untuk se­luruh rakyat Indonesia (KKS).

Kini, program kartu sakti Jokowi itu telah berjalan kuranglebih empat ta­­hun. Apakah program ter­­sebut telah berjalan se­­­ba­­gai­­mana mestinya? Se­­­ti­­­­­daknya ada dua survei yang bisa dipakai untuk me­­­ngujinya. Pertama, sur­­vei yang dilakukan oleh In­­dobarometer, yang me­­­nye­­­butkan bahwa 39,4 per­sen masyarakat cukup puas atau sangat puas atas pelaksanaan program prio­­ritas Jokowi, yang salah sa­­tunya adalah kartu sakti itu.

Kedua, survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di empat daerah, yaitu Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabu­­paten Kupang. Hasilnya me­­nyebutkan bahwa masih ba­­­nyak warga miskin (41,9 persen) yang belum ter­­­­­­­­daftar sebagai peserta KIP/PIP.

Hasil penelitian ICW ju­­ga menyebutkan ada­­nya potensi korupsi da­­na kapitasi Badan Pen­­ye­­lenggara Jaminan So­­sial Ke­sehatan (BPJS Ke­­­se­­ha­­­tan) yang nilainya hingga belasan triliun rupiah. Ko­­­­rupsi ini diduga dapat di­­lakukan oleh birokrat dae­­rah di sektor kesehatan. Ka­­jian tersebut dilakukan ter­­hadap pasien Penerima Ban­­tuan Iuran 2017di pu­­satpusat kesehatan ma­­­sya­­rakat di 14 daerah.

KIS dan KIP adalah dua kartu utama yang telah diperkenalkan kepada publik sejak Jokowi mulai men­jabat Gubernur DKI Jakarta melalui Kartu Ja­­karta Sehat dan Kartu Ja­­­karta Pintar. Rupanya, Jo­­ko­wi menyukai program kar­tu tersebut sehingga me­­­­ngubahnya menjadi pro­­gram nasional ketika dia men­­­­­duduki kursi presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau dilihat lebih detail sebenarnya permasalahan yang muncul dalam pro­­gram kartu sakti Jokowi itu berada di kementerian tek­nis. Untuk KIP, ma­sa­­­lahnya adalah data yang di­gunakan belum aku­rat. Distribusi kartu dan pen­cairan dana masih ber­ma­salah. Kartu belum di­­­terima peserta meski me­­reka sudah mengetahui atau bahkan menerima se­­­­bagian dana. Untuk KIS, permasalahan juga ham­­­­pir sama. Evaluasi dan pe­­mantauannya kurang ke­­tat.

Namun survei juga me­­nemukan bahwa ma­­syarakat sadar dan me­­ma­hami bahwa program itu adalah program Joko­­wi untuk membantu ma­­syarakat miskin. Bahkan res­ponden menyatakan te­tap akan memilih Jokowi da­­lam pemilihan presiden yang akan datang.

Yang menjadi per­­masa­lahan adalah implementasi kartukartu sakti itu ma­sih jauh dari harapan publik. Untuk itu, Jokowi ha­rus turun langsung meng­evaluasi dan memantau pe­­laksanaan programnya. Pena­­taan ulang data kemis­­kinan dari survei Badan Pu­sat Statistik harus di­­­la­­­kukan. Sinkronisasi da­­ta rakyat miskin ter­­­sebut harus dilakukan ber­­sama Tim Nasional Per­­cepatan Pengurangan Ke­­miskinan, Kementerian Sosial, serta melibatkan ke­­­menterian teknis, yaitu Ke­­menterian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ke­­­menterian Kesehatan. Ini per­lu karena Kementerian Pen­­­didikan punya Data Pokok Pendidikan yang basisnya adalah satuan atau entitas pendidikan.

Selanjutnya adalah memastikan bahwa dana KIP dan dana kapitasi KIS/Jaminan Kesehatan Na­­sional yang dikelola BPJS Kesehatan tidak di­korupsi. Jokowi harus me­mastikan berjalannya sosia­­lisasi program ke ma­syarakat miskin hingga ke pedesaan yang terpencil dan bahwa mereka berhak ser­ta bisa menggunakan da­na di kartu tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Jo­­kowi tidak selalu menjadi bu­lanbulanan berbagai pi­hak dengan tudingan me­­­lakukan pencitraan de­­­­ngan membagibagikan Kar­­­­­­­tu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tapi ba­­nyak orang miskin yang belum mendapatkan man­­­faatnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024