Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesetrum Suap Pembangkit Listrik

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Dalam kesempatan tersebut, Sofyan Basir menjelaskan penggeledahan rumahnya oleh penyidik KPK terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pihak swasta. TEMPO/Tony Hartawan
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Dalam kesempatan tersebut, Sofyan Basir menjelaskan penggeledahan rumahnya oleh penyidik KPK terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pihak swasta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki napas panjang dalam kasus suap proyek listrik. Pengusutan kasus jangan sampai berhenti pada Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih dan bos BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Penangkapan keduanya bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut tersangka baru dengan posisi penting di badan usaha milik negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Eni Saragih, politikus Partai Golkar, ditangkap pada Jumat lalu dengan barang bukti uang tunai Rp 500 juta, yang diduga sebagai pemberian Johannes. Uang itu merupakan sebagian dari commitment fee sebanyak 2,5 persen dari nilai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 sekitar Rp 12,87 triliun. Eni disebut bakal menerima Rp 4,8 miliar dari pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt tersebut.

Masuknya Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir, dalam daftar saksi dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumahnya, Ahad lalu, memberi indikasi bahwa Sofyan menyimpan barang bukti. Jika kabar bahwa Sofyan bertemu dengan Eni dan Johannes beberapa hari sebelum penangkapan terbukti, penyidik bisa mendalami hubungan kedua tersangka dengan para pejabat PLN.

Pernyataan Eni yang terang-terangan meminta uang kepada Johannes untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya merupakan titik terang. Penyidik bisa menelusuri dugaan aliran uang Johannes untuk kampanye Muhammad Al Khadziq, suami Eni, dalam pemilihan Bupati Temanggung. Al Khadziq, yang memenangi pilkada itu, juga sudah ditahan KPK. Bisa jadi pula uang BlackGold Natural Resources merembes ke Partai Golkar, pengusung Al Khadziq.

Pintu masuk kasus suap ini ada di penunjukan langsung. PLN menunjuk penggarap proyek tanpa tender yang membuka peluang lobi dan rawan disalahgunakan. Praktik ini membuat investor kehilangan kesempatan berkompetisi seperti yang dilakukan jika melalui skema lelang terbuka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penunjukan langsung kerap bermasalah. Pada 2006, Direktur Utama PLN Eddi Widiono sempat ditahan penyidik polisi dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Borang, Sumatera Selatan. Di Cilacap, Jawa Tengah, pada tahun yang sama, pembangkit listrik tenaga uap yang baru dibangun perusahaan Cina, Chengda Engineering Corporation of China, bolak-balik rusak.

Sementara itu, China Huadian Engineering Co, rekanan BlackGold Natural Resources dalam PLTU Riau-1, sedang menghadapi masalah dalam proyek lain di Indonesia. Di Bali, mereka tersandung gugatan masyarakat dan organisasi pembela lingkungan Greenpeace di ekspansi PLTU Celukan Bawang 2. Sementara itu, di Sumatera Selatan, pembangunan PLTU Sumsel 8 tidak kunjung berjalan sejak groundbreaking pada November 2015.

PLN harus berhenti menunjuk rekanan berdasarkan harga penawaran semata dan mengabaikan mutu. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi mekanisme penunjukan langsung ini. Terlebih, banyak proyek hasil penunjukan langsung dalam program pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang bernilai Rp 1.100 triliun ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024