Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Jangan Berpolitik

Oleh

image-gnews
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Ruang Rupatama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, setelah memimpin upacara serah terima jabatan, Selasa, 3 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Ruang Rupatama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, setelah memimpin upacara serah terima jabatan, Selasa, 3 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

APA pun motifnya, tindakan polisi mendukung salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah yang baru saja lewat seharusnya tak terjadi. Para pemimpin polisi tidak sepatutnya mengorbankan integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum demi kepentingan politik jangka pendek. Mereka yang terlibat harus mendapat sanksi pidana, selain dicopot dari jabatannya.

Indikasi keberpihakan sejumlah anggota korps Bhayangkara sebenarnya telah terbaca sejak awal pilkada. Di Kalimantan Timur, misalnya, Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Safaruddin memerintahkan penyidiknya memeriksa calon gubernur dari Partai Demokrat, Syaharie Jaang, setelah lamarannya menjadi calon wakil gubernur Syaharie ditolak. Safaruddin sendiri belakangan menjadi calon wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di Medan, Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw tertangkap basah sedang berpose dengan mengacungkan dua jari-simbol politik salah satu kandidat di sana. Sedangkan Wakil Kepala Polda Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin menjadi sorotan ketika aktif berpidato menggalang dukungan untuk salah satu kandidat. Meski tak langsung menyudutkan dan menjegal peserta pilkada lain, tindakan kedua jenderal polisi ini sudah jelas melanggar etika.

Kisah yang paling dramatis datang dari Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang juga calon Gubernur Jawa Tengah. Lima hari sebelum pencoblosan, tim kampanyenya yang tengah membawa uang konsumsi untuk saksi-saksi sebesar Rp 4,5 miliar dihadang di tengah jalan tol menuju Semarang. Para penghadangnya ternyata polisi yang konon sedang menelisik transaksi narkotik. Akibat insiden itu, tim Sudirman terlambat membagikan logistik untuk ribuan saksi di pelosok Jawa Tengah.

Intervensi politik dengan mengganggu konsentrasi tim pemenangan atau melayangkan tuduhan pelanggaran pidana palsu agar citra lawan terpuruk adalah bentuk politik kotor yang tak punya tempat di negeri ini. Keterlibatan penegak hukum dalam aksi curang semacam itu benar-benar merusak marwah polisi sendiri. Ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ikhtiar Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat edaran tentang 13 hal yang tidak boleh dilakukan polisi selama pilkada patut diapresiasi. Namun, di lapangan, penegakan butir-butir larangan itu ternyata masih bermasalah. Ancaman pemecatan dan sanksi pidana rupanya tak cukup untuk memaksa polisi mematuhi aturan main yang dibuat pemimpinnya sendiri.

Tak bisa dimungkiri, salah satu akar masalah ini adalah maraknya tradisi perkubuan di kalangan internal Kepolisian. Kondisi ini potensial memicu ketidaknetralan polisi dalam arena politik seperti pilkada. Pasalnya, setiap kubu memiliki patron politik dengan orientasi kepentingan dan loyalitas masing-masing. Mereka memanfaatkan segala cara, termasuk menyalahgunakan kewenangan, untuk melindungi kepentingan kubunya.

Jika keberadaan faksi-faksi di tubuh Kepolisian ini tak dibereskan, selamanya netralitas polisi sulit dicapai. Ini tentu berbahaya untuk masa depan demokrasi Indonesia. Kita masih ingat benar bagaimana aparat negara di era Orde Baru dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa.

Di era demokrasi seperti sekarang, pengalaman pahit selama 30 tahun pemerintahan Soeharto janganlah diulangi. Semua pihak harus berusaha agar polisi bisa menjadi ujung tombak penegakan hukum yang adil, bersih, serta berdiri di atas semua kelompok dan golongan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024