Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saatnya Menjerat Sjamsul Nursalim

Oleh

image-gnews
Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO
Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO
Iklan

KOMISI Pemberantasan Korupsi tak perlu ragu menjadikan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sudah terlalu lama kasus ini terkatung-katung meski para penyidik telah punya cukup bukti untuk menjerat pemilik perusahaan Gajah Tunggal itu dengan sangkaan korupsi dan kolusi.

KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Temenggung, sebagai tersangka. Ia pejabat negara yang memberikan surat keterangan lunas atas utang Sjamsul kepada negara. Audit dan penyidikan KPK menemukan, pengusaha Orde Baru itu tidak menunaikan seluruh kewajibannya.

Syahdan, pada 1998, akibat krisis ekonomi, pemerintah mengucurkan BLBI kepada sejumlah bank yang kesulitan likuiditas. Ketika ekonomi makin terpuruk, atas mandat Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah menutup 16 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul mendapat kucuran Rp 30,9 triliun dari total Rp 144,5 triliun dana BLBI.

Sjamsul memang mengembalikan sebagian utangnya. Namun BPPN menemukan ada yang tak beres dalam pelunasan itu. Salah satunya, Sjamsul dianggap melakukan kebohongan dengan menyatakan piutang kepada pihak ketiga sebagai aset lancar. Kenyataannya, piutang tersebut dalam kondisi macet.

Meski demikian, Kepala BPPN Syafruddin Temenggung mengeluarkan surat keterangan lunas atas nama Sjamsul Nursalim. Surat tersebut menyatakan Sjamsul telah menyelesaikan kewajiban Rp 28,4 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan hasil audit investigasi atas pemberian surat lunas itu. Hasilnya, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun. Alih-alih melunasi sisa utang, Sjamsul malah mengaku sakit, lalu pergi ke Singapura.

KPK mengklaim telah menemukan bukti kolusi antara Syafruddin dan Sjamsul dalam penerbitan surat lunas tersebut, juga aliran suap ke banyak pejabat di era Megawati. Syafruddin telah menjadi tersangka dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang, maka selayaknya Sjamsul dijerat karena menikmati keuntungan dari penyalahgunaan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama tiga tahun KPK tersandera soal sepele: surat panggilan pemeriksaan tak pernah diterima pengusaha itu. Surat panggilan ke rumah dan tiga apartemennya di Jakarta dan Singapura selalu kembali ke kantor KPK. KPK tak ingin mengulangi kasus Budi Gunawan: menetapkan status tersangka tanpa didahului pemeriksaan tertuduh. Budi-kini Kepala Badan Intelijen Negara-yang disangka melakukan pencucian uang, menggugat KPK ke majelis praperadilan. Di pengadilan, KPK kalah: penetapan tersangka kepada Budi dianggap cacat hukum karena diambil sebelum sang calon pesakitan diperiksa Komisi.

Meski pernah kalah telak, KPK semestinya tak khawatir hal itu bakal terulang dalam kasus Sjamsul. Berbeda dengan Budi Gunawan yang belum pernah dipanggil, Sjamsul, yang berada di Singapura bertahun silam, telah dikirimi surat. Sepanjang memiliki bukti telah memanggil Sjamsul, Komisi tak perlu khawatir kalah. KPK memang harus membuktikan bahwa alamat-alamat pemanggilan itu merupakan tempat tinggal Sjamsul-yang dicek silang lewat dokumen resmi. Selain dipanggil di rumahnya, Sjamsul bisa dipanggil melalui pengacaranya. Sebab, meski raib, ia terbukti bisa menugasi peguam untuk mewakilinya menangani perkara hukum ini.

Kenyataan Sjamsul bisa menyewa ahli hukum meski tak tentu rimbanya ketika dikirimi surat semestinya akan menjadi pertimbangan hakim praperadilan. KPK bahkan bisa menjerat Sjamsul dengan tuduhan menghalangi penyidikan jika ia terus-menerus menghindar.

Pengusutan perkara Sjamsul ini harus segera dituntaskan. Menjerat Sjamsul bisa membuka pintu lain: mengusut lebih banyak orang yang terlibat dalam perkara BDNI dan menelusuri aliran suap ke banyak orang dalam rangka memanipulasi jumlah utang yang harus dibayarnya ke negara. Surat lunas tentu bukan hanya urusan BPPN, melainkan juga Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Menjerat Sjamsul adalah simbol penegakan hukum oleh KPK. Ia pengusaha yang dekat dengan keluarga Presiden Soeharto, juga sejumlah presiden setelahnya. Kroniisme dan keluasan jaringannya membuat dia tak tersentuh hukum. Jika KPK ragu menyeretnya ke muka hukum, lembaga itu akan membenarkan anggapan bahwa hukum di republik ini tak kuasa menyentuh orang kuat yang suka mengangkangi kekuasaan dengan uangnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024