Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjaga Kredibilitas APBN

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

Keputusan pemerintah untuk tidak mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sungguh berisiko. Ketika sejumlah asumsi makro seperti nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan harga minyak mentah Indonesia berubah, mau tak mau sejumlah pos belanja pasti membengkak. Ujung-ujungnya, kredibilitas anggaran negara bisa diragukan pasar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan keputusan tidak mengajukan APBN Perubahan justru berangkat dari keyakinan bahwa anggaran negara terkendali. Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini dilaporkan positif. Bahkan penerimaan negara lebih baik daripada target semula. Kenaikan pendapatan inilah yang diharapkan dapat menutup pembengkakan belanja negara.

Akan tetapi, dengan semua penegasan itu, pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap kenyataan. Dengan berubahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar, mustahil proyeksi belanja dalam rancangan anggaran negara tidak berubah. Beban pembayaran utang pemerintah tahun ini, misalnya, pasti terkena dampak pelemahan rupiah. Ini bukan belanja dalam jumlah kecil. Nilai utang jatuh tempo pemerintah tahun ini saja mencapai Rp 384 triliun.

Keputusan pemerintah tidak mengubah asumsi nilai kurs rupiah bisa menyebabkan penggelembungan belanja untuk pelunasan utang pemerintah sampai Rp 3-4 triliun. Pasalnya, dalam APBN tahun ini, kurs rupiah diasumsikan sebesar 13.400 per dolar Amerika Serikat. Padahal kurs rata-rata semester satu sudah melemah menjadi Rp 13.800 per dolar.

Demikian juga dengan pos belanja subsidi energi. Jika anggaran negara tidak diubah, kenaikan harga minyak dunia saat ini bakal membuat beban Pertamina kian berat. Perusahaan milik negara itu wajib menjual bahan bakar minyak bersubsidi. Tanpa perubahan APBN, Pertamina harus menanggung kekurangan nilai subsidi sampai Rp 10 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan Presiden Joko Widodo tidak mengajukan perubahan APBN memang bisa dilihat sebagai keberhasilan perencanaan pemerintah. Dengan tidak mengubah anggaran, pemerintah bisa mengklaim semua target penerimaan dan belanja tak melenceng dari prediksi. Kenyataannya, tak seindah itu.

Mengorbankan kredibilitas anggaran, demi membangun persepsi bahwa proyeksi pemerintah akurat dan semua target terpenuhi, adalah kebijakan yang kurang hati-hati. Apalagi Pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa penyesuaian APBN harus dilakukan jika asumsi makronya meleset.

Apalagi mengubah APBN ketika asumsi makro berubah sebenarnya punya makna lebih dalam, terkait dengan politik anggaran. Pembahasan perubahan anggaran di parlemen merupakan mekanisme demokrasi untuk pengawasan. Tidak mengajukan APBN perubahan ketika pos belanja pemerintah jelas-jelas tak sesuai dengan rencana sama saja dengan menghilangkan hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk terlibat dalam proses penganggaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024