Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diplomasi Sawit Indonesia

image-profil

image-gnews
Meski melarang penggunaan minyak sawit, tak bisa dimungkiri Uni Eropa adalah salah satu konsumen utama produk perkebunan Indonesia tersebut. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekspor minyak sawit mentah ke negara-negara Eropa tahun 2017 sebanyak 5,1 juta ton atau senilai Rp 48 triliun.
Meski melarang penggunaan minyak sawit, tak bisa dimungkiri Uni Eropa adalah salah satu konsumen utama produk perkebunan Indonesia tersebut. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekspor minyak sawit mentah ke negara-negara Eropa tahun 2017 sebanyak 5,1 juta ton atau senilai Rp 48 triliun.
Iklan

Wiko Saputra
Peneliti Auriga Nusantara

Lobi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk sementara berhasil menunda penghapusan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit di Uni Eropa. Mereka sepakat menundanya sebagai salah satu jenis energi terbarukan untuk transportasi sampai 2030. Kesepakatan itu dituangkan dalam Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II).

Namun pemerintah jangan lantas merasa puas dan jemawa atas hasil ini. Masih banyak tantangan perdagangan global yang membuka peluang terjadinya hambatan yang sama terhadap minyak sawit dari Indonesia. Hambatan itu bisa berupa blokade dagang atau peningkatan tarif bea masuk. Misalnya, Amerika Serikat telah memutuskan pengenaan tarif bea masuk antidumping sebesar 50,7 persen terhadap biodiesel dari Indonesia.

Serangan terhadap minyak sawit gencar terjadi karena merebaknya isu penggundulan hutan, peningkatan emisi gas rumah kaca, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik dumping dalam tata kelolanya. Isu ini dimainkan oleh negara pesaing untuk menekan industri minyak sawit Indonesia di pasar global. Pemerintah kelihatan kewalahan menghadapi serangan itu karena praktik di lapangan juga menunjukkan masalah tersebut.

Tidak bisa dinafikan, pembukaan perkebunan sawit telah merusak kawasan hutan dan mengancam keseimbangan ekosistem. Kajian Auriga pada 2018 menemukan sekitar 6,9 juta hektare kawasan hutan sudah dilepaskan untuk perkebunan sawit dan 3,4 juta hektare menerabas kawasan hutan secara ilegal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017 mencatat angka deforestasi di Indonesia seluas 479 ribu hektare. Angka ini setara dengan 435 ribu kali luas lapangan sepak bola atau tiap hari kita kehilangan hutan sebanyak 1.120 kali luas lapangan sepak bola. Pemicunya adalah pembukaan kebun sawit.

Tata kelola industri biodiesel juga banyak polemik. Tujuannya sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan tak tercapai. Musababnya adalah bahan bakunya masih berasal dari kebun sawit di kawasan hutan dan gambut yang dibuka dengan cara membakar.

Pengembangan biodiesel juga menggunakan dana subsidi yang mencapai Rp 10 triliun setiap tahun yang bersumber dari dana perkebunan sawit. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2016, dana tersebut bukan untuk subsidi energi karena tidak ada dasar hukumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keberhasilan diplomasi Indonesia di Uni Eropa terjadi bukan karena kita mampu meyakinkan mereka mengenai berbagai tuduhan, tapi dampak lobi pemerintah lewat Vatikan. Vatikanlah yang memfasilitasi pertemuan Indonesia dengan Uni Eropa. Isunya pun memakai pendekatan agama, radikalisme, dan kemiskinan. Tentu cara diplomasi semacam ini tidak selamanya dapat digunakan.

Kita tidak boleh membiarkan negara lain menyerang komoditas minyak sawit Indonesia. Namun kita juga perlu memperbaiki tata kelolanya. Kunci masalahnya adalah tata kelola lahan.

Keberadaan kebun sawit sebagai pemicu deforestasi dan penyebab kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan. Caranya adalah melakukan moratorium sawit. Moratorium bukan sekadar menghentikan izin pembukaan lahan baru, tapi juga instrumen untuk mengevaluasi semua izin yang sudah terbit.

Bagi izin kebun sawit yang terindikasi melakukan pelanggaran, penegakan hukum jadi penyelesaiannya. Kebun rakyat perlu dikecualikan karena harus ada resolusi agraria untuk menyelesaikannya.

Setelah persoalan legalitas lahan selesai, pemerintah perlu membangun sistem keberlanjutan tata kelola kebun sawit dan industri turunannya. Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) jadi instrumen sertifikasinya. Untuk itu, penguatan ISPO menjadi hal terpenting, terutama dalam memperkuat kredibilitas, integritas, dan keberterimaan pasar.

Cara memperbaiki dari dalam inilah yang paling efektif sebagai alat diplomasi sawit. Sayang, pemerintah lebih asyik melawan dengan senjata tumpul, lantas jualan isu agama, radikalisme, dan kemiskinan. Padahal isu itu "jauh panggang dari pada api" untuk menyelesaikan masalah buruknya tata kelola sawit di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024