Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Legalitas Ojek Online

image-profil

image-gnews
Dinas Perhubungan DKI Jakarta membawa sejumlah pengemudi ojek <i>online</i> yang terjaring razia karena parkir sembarangan di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. Sejumlah ojek <i>online</i> yang tidak mau sepeda motornya terjaring razia pun melarikan diri. TEMPO/Subekti.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta membawa sejumlah pengemudi ojek online yang terjaring razia karena parkir sembarangan di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. Sejumlah ojek online yang tidak mau sepeda motornya terjaring razia pun melarikan diri. TEMPO/Subekti.
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk melegalkan keberadaan ojek online sebagai sarana angkutan yang sah. Menurut putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, sepeda motor bukan kendaraan umum karena bukan kendaraan umum yang layak dari segi keselamatan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanpa dasar hukum yang sah, situasi ini merugikan semua pihak, baik konsumen maupun pengemudi ojek.

Putusan MK itu bisa dibilang sekadar memenuhi aspek legal formal. Hakim hanya bertindak sebagai corong undang-undang. Putusan itu miskin nilai karena tidak mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jika ojek online dinyatakan tidak dapat dijadikan kendaraan umum, mengingat faktor keselamatan, pertimbangan ini sebenarnya agak naif. Pada prinsipnya sepeda motor adalah moda transportasi yang aman dikendarai oleh seorang pengemudi dan seorang penumpang, sebagaimana komposisi pengemudi dan konsumen ojek. Putusan MK tersebut tidak disertai data dan fakta empiris mengenai keselamatan berkendara. Justru putusan itu kini menimbulkan kegundahan bagi seluruh pemangku kepentingan ojek online. Putusan itu juga bertentangan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang menghubungkan warga lintas negara melalui jaringan dan kecerdasan buatan sebagaimana bisnis model ojek online.Bagaimana menyikapi putusan MK tersebut? Pemerintah tentu tak serta-merta dapat melarang ojek online karena akan menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi. Pendekatan terhadap persoalan ini tidak mungkin dilakukan secara legal formal karena beririsan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan ekonomi atas hukum (economic analysis of law). Jikapun ojek online dinyatakan ilegal, konsumen akan beralih kembali pada ojek konvensional. Maka, moda transportasi ojek tetap akan ada. Padahal, ilegalitasnya bukan karena online atau tidak, melainkan karena jenis kendaraannya. Sepeda motor dianggap bukan moda transportasi umum dari sudut Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam hal ini, putusan MK tersebut bukan untuk mematikan industrinya, melainkan titik balik penyusunan regulasi ojek online yang hingga saat ini belum ada dasar hukumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fokus utamanya adalah perlindungan konsumen sebagai pengguna ojek online, sehingga aturan hukum harus dibuat sebagai jembatan keterlibatan pemerintah dari segi pengawasan. Tanpa dasar hukum, hubungan antara konsumen dan ojek online sebagai pemberi jasa mutlak berada dalam ranah privat, sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur mengawasi. Hal ini bertentangan dengan semangat diciptakannya ojek online sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Sosiolog Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah alat rekaya sosial. Dalam kasus ojek online, hukum dapat menjadi media yang efektif dalam mengatur hubungan konsumen dan ojek sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat ojek online tersebut.

Hukum tidak boleh menghambat kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah tidak segera membuat peraturan mengenai ojek online, akan tercipta kondisi anomi, yakni kekosongan norma yang dapat menyebabkan kekacauan. Ujung-ujungnya, hal ini akan merugikan semua pihak dan langkah mundur di era Revolusi Industri 4.0.

Pemerintah harus segera menyusun regulasi bagi ojek online ini guna menjaga momentum ekonomi terhubungnya warga negara yang satu dengan yang lainnya melalui jaringan Internet dan kecerdasan buatan. Dalam menyusun regulasi itu, pemerintah harus mempertimbangkan pula faktor sosial-ekonominya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024