Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Etika Menteri Caleg

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, bersama menteri pariwisata Arief Yahya dan menteri sosial Idrus Marham mengelar dialog Nasional 15
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, bersama menteri pariwisata Arief Yahya dan menteri sosial Idrus Marham mengelar dialog Nasional 15 "Indonesia Maju" di Mataram, NTB, Sabtu, 7 Juli 2018. (dok Kemendesa PDTT)
Iklan

Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran kepada anggota kabinetnya untuk melanggar etika. Alih-alih memerintahkan mundur, Jokowi hanya meminta para menteri mengambil cuti jika hendak berkompetisi menjadi anggota badan legislatif.

Menteri seharusnya mundur, bukan sekadar cuti. Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla akan kehilangan efektivitasnya jika para menteri sibuk mengamankan peluang masing-masing menuju Senayan pada pemilihan umum tahun depan. Akibatnya, publik pun dirugikan oleh banyaknya menteri yang meninggalkan pekerjaan untuk berkampanye.

Potensi pelanggaran etik oleh menteri ketika berkompetisi menjadi calon legislator sangatlah besar. Mereka berpeluang besar memanfaatkan jabatan, misalnya menggunakan fasilitas negara untuk merebut simpati para pemilih.

Berkaca pada menteri-menteri yang menjadi calon legislator di masa lalu, indikasi penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye sangatlah besar. Ambil satu contoh, mereka pergi ke daerah pemilihan menggunakan fasilitas menteri. Pada malam harinya, dilanjutkan Sabtu dan Minggu, mereka menggunakan kesempatan untuk berkampanye. Trik-trik semacam ini mengakali keuangan negara untuk kepentingan pribadi.

Kemungkinan menteri menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi anak buah agar bekerja demi politik juga sangat terbuka. Apalagi jika jabatan penting pada suatu kementerian dari tingkat pusat hingga daerah dikuasai mereka yang dekat atau terafiliasi dengan partai asal sang menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Benar, tak ada aturan yang melarang menteri menjadi calon legislator, baik dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kementerian, maupun dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Tapi menteri yang tetap aktif ketika menjadi calon anggota legislatif menyimpan persoalan dari sisi etik. Mereka cenderung memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan partai. Itulah sebabnya, menteri yang menjadi calon legislator seharusnya tak sekadar cuti, melainkan mesti mundur dari jabatannya.

Sayangnya, Presiden Jokowi telah memberi angin kepada menterinya untuk tak perlu mundur. Presiden hanya meminta mereka mengambil cuti jika hendak menjadi calon legislator. Proses pendaftaran calon anggota legislatif telah dibuka pekan lalu dan akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada September nanti. Setelah itu, menteri yang menjadi calon legislator akan menjalani masa kampanye selama hampir tujuh bulan, sejak September tahun ini hingga April tahun depan.

Artinya, mereka tak lagi fokus bekerja untuk kementeriannya. Sebagian waktu akan mereka habiskan untuk berkampanye selama hampir tujuh bulan. Situasi ini lebih mencemaskan lagi karena, di antara 34 kementerian, 16 menterinya berasal dari partai.

Bila presiden memberi angin, bukan tak mungkin semua menteri dari partai akan menjadi calon legislator. Bisa dibayangkan menteri-menteri itu akan membagi waktu antara tugas kementerian dan partai. Kemampuan mereka mengurus kementerian dengan baik patut diragukan. Kinerja kabinet pun menjadi taruhan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024