Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simsalabim Impor Bawang

Oleh

image-gnews
Pekerja memindahkan puluhan ribu kilogram bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 31 Mei 2017. Operasi pasar ini digelar oleh Perkumpulan Pengusaha dan Petani Bawang Indonesia (P3BI) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. TEMPO/Rizki Putra
Pekerja memindahkan puluhan ribu kilogram bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 31 Mei 2017. Operasi pasar ini digelar oleh Perkumpulan Pengusaha dan Petani Bawang Indonesia (P3BI) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. TEMPO/Rizki Putra
Iklan

KEBIJAKAN pemerintah di sektor pertanian sering tidak menyentuh akar persoalan, tambal sulam, dan akibatnya masalah selalu berulang. Penyalahgunaan izin impor bawang putih akhir-akhir ini merupakan salah satu buktinya.

Dengan kebutuhan industri dan rumah tangga terhadap bawang putih yang tiap tahun meningkat, sementara pasokan bawang putih domestik pas-pasan, kebijakan pembatasan impor rentan menjadi bancakan segelintir orang. Izin impor melalui sistem kuota kerap kali diselewengkan.

Penyalahgunaan izin impor ini terungkap setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menemukan keganjilan pada kemasan bawang putih asal Cina dan Taiwan. Importir yang mendatangkan bawang putih tersebut tidak memiliki izin. PT Pertani (Persero), yang mengantongi izin impor bawang putih sebesar 30 ribu ton, diduga membagi-bagikan kuota impor kepada tiga perusahaan swasta. Satu perusahaan lain bertugas sebagai distributor di dalam negeri.

Yang lebih memprihatinkan, salah satu dari mereka juga menjual bibit bawang putih ke masyarakat sebagai bawang konsumsi. Bibit tersebut tidak layak konsumsi karena mengandung cacing nematoda. Ini jelas menabrak Undang-Undang Karantina dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak sesuai dengan peruntukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016, importir wajib menanam bibit bawang putih sebanyak lima persen dari alokasi impor yang diberikan. Bibit bawang putih tersebut semestinya dibudidayakan, bukan dijual ke pasar.

Bukan sekali ini saja importir menjual bibit bawang putih sebagai bawang konsumsi. Pada Maret lalu, tim Kementerian Perdagangan juga menemukan 5 ton dalam 254 karung bibit bawang putih milik salah satu importir dijual ke konsumen di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 250 ton bibit bawang putih lainnya beredar di Medan dan Malang. Namun pemerintah tidak pernah tegas menindak importir nakal sehingga kasus serupa kembali terulang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan di sektor pertanian. Belajar dari masa lalu, pembatasan impor melalui sistem kuota, plus kewajiban menanam bibit bawang putih, bukan obat mujarab menyelesaikan persoalan. Tidak semua dataran tinggi cocok ditanami bawang putih. Proses membuka lahan yang cocok buat menanam bawang putih juga tak semudah membalikkan telapak tangan. Tak mengherankan bila realisasi tanam bawang putih yang ditugaskan kepada importir belum memuaskan, hanya 865 hektare dari 2.868 hektare yang ditargetkan.

Itu sebabnya pasokan bawang putih dalam negeri tak pernah lebih dari 25 ribu ton per tahun. Sementara itu, konsumsi bawang putih per kapita per tahun sekitar 1,68 kilogram. Dengan asumsi jumlah penduduk 250 juta, setidaknya dibutuhkan 420 ribu ton bawang putih untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia.

Sederet bukti tadi menunjukkan Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen bawang putih. Keunggulan itu tercapai bila suatu negara mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan biaya lebih murah dan efisien dari negara lain. Ketimbang membatasi impor dan repot-repot mewajibkan importir menanam demi mencapai target swasembada, pemerintah sebaiknya membuka keran impor bawang seluas-luasnya. Mekanisme pasar bebas menjadi opsi yang tak terelakkan.

Pembatasan kuota imporhanya akan menambah kisruh dan menguntungkan pundi pemburu rente. Segelintir orang yang punya akses terhadap informasi dan kekuasaan akan menjual jatah kuota. Mereka pula yang kerap memanipulasi pasokan sehingga harga bawang putih menjulang. Pada akhirnya, konsumen yang selalu menjadi korban.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024