KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana evakuasi jenazah korban dan bangkai kapal motor Sinar Bangun di dasar Danau Toba, Sumatera Utara, sudah benar. Secara teknis, evakuasi di kedalaman 450 meter di dasar kaldera Haranggaol-bagian terdalam Danau Toba-memang tak mungkin dilakukan.
Desakan keluarga korban kepada pemerintah agar melanjutkan evakuasi dan mengangkat semua jenazah korban bisa dipahami, tapi mustahil dituruti. Kritik warga yang menilai Badan Search and Rescue Nasional dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak optimal melakukan evakuasi harus dijawab dengan penjelasan yang rasional dan lengkap. Tentu dibutuhkan pendekatan tepat agar warga merelakan jenazah sanak saudaranya tak diangkat dari dasar danau.
Kesulitan pemerintah untuk meyakinkan keluarga korban tak lepas dari buruknya komunikasi berbagai instansi yang terlibat dalam proses penanganan musibah ini. Ketika datang ke lokasi dan berbicara dengan keluarga korban, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan memberikan keterangan berbeda-beda soal kelanjutan evakuasi. Terkesan tidak ada strategi komunikasi terpadu dari semua unsur pemerintah.
Menteri Sosial, misalnya, berjanji semua logistik untuk proses pencarian dan evakuasi kapal dijamin pemerintah sampai tuntas. Pernyataan ini tentu secara tersirat dipahami sebagai penegasan pemerintah untuk menyelesaikan proses evakuasi. Sedangkan Menteri Perhubungan berkali-kali menegaskan pentingnya bangkai kapal ditarik ke permukaan. Hanya Menteri Koordinator Kemaritiman yang terus terang mengatakan evakuasi dan pengangkatan kapal sudah tak mungkin dilakukan.
Sebelumnya, kabar penemuan bangkai kapal Sinar Bangun yang terdeteksi peralatan robot bawah air sempat membuat harapan warga melambung. Apalagi foto di media massa menunjukkan sebagian besar jenazah masih dalam kondisi utuh.
Belakangan, baru diumumkan bahwa utuhnya jenazah korban lantaran suhu dingin di dasar danau. Karena itu, jika dipaksakan untuk dievakuasi, perbedaan suhu dan tekanan air akan merusak kondisi jenazah korban. Belum lagi kemungkinan tubuh korban terbelit oleh ganggang setinggi 40-60 meter di dasar danau. Pengangkatan bangkai kapal pun sulit karena ada risiko kapal terperosok lebih jauh ke palung danau sedalam 600 meter. Sayangnya, semua informasi krusial ini tak tersampaikan dengan utuh kepada publik dan keluarga korban.
Peristiwa tenggelamnya feri Sewol yang mengangkut 476 penumpang di Korea Selatan pada April 2014 tak bisa serta-merta dijadikan pembanding untuk musibah di Danau Toba ini. Kapal yang terbalik sekitar 1,5 kilometer dari Pulau Donggeocha, Jindo, ini karam hanya 40 meter di bawah permukaan air laut. Karena itu, pencarian korban Sewol pun berlangsung relatif cepat dan tuntas. Nyaris semua korban bisa ditemukan dan dievakuasi.
Ke depan, manajemen informasi pemerintah dan strategi penyampaiannya kepada publik, terlebih dalam situasi bencana seperti ini, perlu ditata lebih baik. Jangan sampai keluarga korban diberi harapan palsu ketika mereka sudah kehilangan orang-orang yang dicintai. Ini tak hanya terkait dengan profesionalisme kelembagaan, tapi juga soal kemanusiaan.
