Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalang-kabut Dana Otonomi Khusus

Oleh

image-gnews
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bergurau dengan awak media dengan menutup wajah setelah menjalani pemeriksaan perdana di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Irwandi diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi realisasi komitmen pemberian <i>fee</i> terkait dengan pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bergurau dengan awak media dengan menutup wajah setelah menjalani pemeriksaan perdana di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Irwandi diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi realisasi komitmen pemberian fee terkait dengan pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

CERITA penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak pernah khatam. Komisi sudah menangkap lebih dari sepuluh gubernur, bupati, dan wali kota pada paruh pertama tahun ini, tapi tetap saja para pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa itu tak kenal jera. Bahkan qanun atau undang-undang tertinggi yang memuliakan moralitas dalam kehidupan syariah diterabas begitu saja.

Penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Aceh, Ahmadi, yang diduga menerima dan memberi suap, mencerminkan ironi itu. KPK bahkan mengindikasikan bahwa keduanya melakukan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana otonomi khusus. Dana ini semestinya dipakai terutama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan penduduk miskin, pendanaan pendidikan, dan kesehatan.

KPK menyebut Ahmadi memberikan uang Rp 500 juta kepada Irwandi sebagai uang pangkal ijon proyek infrastruktur dari total fulus Rp 1,5 miliar yang dijanjikan. KPK menduga pemberian itu merupakan bagian dari suap delapan persen untuk pejabat Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dana otonomi khusus.

Dana otonomi merupakan bagian dari Perjanjian Helsinki pada 2005 untuk menghentikan konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah pusat. Anggaran itu dialokasikan sepanjang 2008-2027. Besarnya setara dengan dua persen dana alokasi umum nasional. Sejak 2017, dana itu mencapai lebih dari Rp 8 triliun, naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga 2018, Aceh telah menerima dana ini sekitar Rp 64 triliun.

Sebagai "alat peredam" separatisme, dana itu jelas sudah bermasalah sejak awal. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, misalnya, pernah menemukan pengawasan dana otonomi khusus di Aceh dan Papua yang longgar setelah muncul ancaman isu-isu merdeka. Tata kelola anggarannya pun amburadul. Di Papua, dana ini bahkan kadang dianggap sebagai uang pribadi oleh elite politik setempat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penggunaan tak tepat sasaran juga terjadi di Aceh. Jika dilihat dari indeks kemiskinan, misalnya, Aceh menempati nomor urut pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera atau berada di peringkat keempat dalam daftar provinsi pada 2017. Setidaknya 800 ribu dari total 5 juta penduduk Aceh terhitung miskin. Bahkan ekonomi Aceh hanya tumbuh 4,2 persen atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, dengan berlimpahnya uang dan kekayaan alam, laju pertumbuhan ekonomi Aceh seharusnya bisa melebihi target nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebetulnya sudah mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus mesti diatur dalam Qanun Aceh-bukan melalui peraturan gubernur. Tapi Pasal 11-A Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Otonomi Khusus mengembalikan kewenangan gubernur dengan menyebutkan kriteria program yang dibiayai dana ini ditetapkan dalam peraturan gubernur. Pengembalian wewenang kepada gubernur ini memantik cemburu para bupati dan wali kota serta membuka penyalahgunaan gubernur.

Siapa pun pemegang kuasa atas dana otonomi khusus, sudah saatnya keberadaan anggaran itu ditinjau kembali. Kebutuhan daerah atas biaya pembangunan hendaknya dikembalikan ke mekanisme yang umum berlaku. Bersama daerah lain di Indonesia, Aceh dan Papua adalah bagian Republik yang harus diperhatikan pemerintah pusat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024