Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar pemilu 2014 tidak terulang

Oleh

image-gnews
Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi
Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi
Iklan

HARI-HARI ini publik dihadapkan pada pertanyaan akankah persaingan keras Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 2014 terulang dalam pemilihan presiden tahun depan. Jawaban atas pertanyaan itu baru akan didapatkan pada 10 Agustus nanti, tenggat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam sebulan ke depan, elite partai politik akan bermanuver, menjalin pelbagai lobi, untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Empat tahun lalu, masyarakat terbelah dalam fanatisme membela pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (didukung PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hanura) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional). Pertentangan menjalar ke ruang-ruang publik dan ranah personal-termasuk merusak hubungan kekerabatan banyak orang. Sisa-sisa perseteruan 2014 itu masih terasa hingga kini.

Kemungkinan perseteruan kembali terbuka setelah tahun lalu Dewan Perwakilan Rakyat mempertahankan ambang batas minimal pencalonan presiden. Padahal pemilihan anggota Dewan yang hasilnya menjadi penentu hak partai politik mengajukan kandidat presiden baru akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden. Walhasil, partai-partai akan menggunakan tiket pencalonan presiden yang sebenarnya telah digunakan: hasil pemilihan legislatif 2014. Itu artinya hanya akan ada dua calon presiden, yakni Jokowi dan penantangnya. Melihat elektabilitas dan dinamika politik sejauh ini, penantang terkuat sang inkumben kemungkinan besar tetaplah Prabowo.

Kondisi politik ini sangat menyesakkan dada: sistem politik kita gagal menghasilkan calon pemimpin yang bisa bersaing di level nasional. Empat tahun berjalan dan Prabowo tetap menjadi politikus yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai penantang Jokowi. Partai-partai tidak menjalankan kaderisasi yang baik guna menghasilkan banyak calon pemimpin. Pemilih pun mungkin kembali hanya memperoleh dua pilihan kandidat-dengan sejumlah kelemahan pada keduanya.

Situasi ini makin buruk karena aturan ambang batas minimal pencalonan presiden tetap berlaku. Presidential threshold menutup peluang masyarakat mendapatkan calon alternatif. Dengan syarat ketat-hanya partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang dapat mengajukan calon-yang kemudian tumbuh adalah politik oligarki yang membuka pintu pada proses politik yang transaksional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kubu penantang Jokowi berusaha memadukan Prabowo dengan calon wakil presiden yang memenuhi kepentingan PKS atau PAN. Calon-calon dimunculkan, meski belum ada yang memuaskan anggota koalisi. Dalam situasi ini, Partai Demokrat, yang pada 2014 tidak bergabung pada kedua koalisi, berusaha mengajukan Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun usaha ini juga sangat bergantung pada apakah ada partai lain yang bersedia berkoalisi membentuk poros ketiga.

Tarik-menarik di antara kepentingan kubu penantang itu akan membahayakan Jokowi. Jika "oposisi" gagal mencapai kesepakatan, Jokowi tidak akan mendapat lawan. Ia akan bertanding melawan kotak kosong sebagai calon tunggal. Untuk memenangi pemilihan, ia harus mendapatkan 50 persen plus satu suara. Pemilihan dengan calon tunggal jelas tak berkualitas. Kemungkinan lain yang tak kalah buruknya: calon boneka diciptakan hanya agar inkumben punya pesaing.

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mengubah peta permainan. Lembaga itu kini menangani gugatan uji materi terhadap aturan presidential threshold. Mahkamah semestinya konsisten dengan putusan yang mengabulkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak-dan otomatis menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jika Mahkamah konsisten dengan putusan itu, peluang publik mendapatkan calon alternatif terbuka. Semua partai, baik lama maupun baru, juga tidak kehilangan hak konstitusionalnya mengajukan kandidat presiden. Transaksi bawah meja bisa dihindari. Persaingan keras yang membelah publik juga bisa direduksi. Tentu saja, tertutup pula kemungkinan Jokowi melawan kotak kosong.

Masih ada waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi keadaan. Lembaga itu harus mengambil putusan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjunjung hak konstitusional warga negara. Mahkamah tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sesaat para oligark.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024