Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bongkar Korupsi Dana Otonomi Khusus

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Irwandi terjaring operasi tangkap tangan KPK. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam tindak pidana korupsi realisasi komitmen pemberian fee terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh pada Pemerintah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Irwandi terjaring operasi tangkap tangan KPK. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam tindak pidana korupsi realisasi komitmen pemberian fee terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh pada Pemerintah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Cita-cita menciptakan Indonesia tanpa korupsi terasa semakin sulit terwujud. Sekali lagi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. Kali ini yang dicokok adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah Ahmadi. Gubernur dan bupati ditangkap dalam satu kasus, sungguh ini rekor yang memalukan.

Penangkapan itu menambah panjang deretan coreng-moreng negeri ini. Sejak lembaga itu berdiri pada 2002, tercatat ada 78 kepala daerah yang diproses hukum, dari 92 kasus korupsi. Kepala daerah dan korupsi seperti dua hal yang tak terpisahkan.

Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan Irwandi dan Ahmadi ini membuat publik terhenyak. Irwandi adalah gubernur pertama sejak konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka berakhir pada 2006. Dia memimpin Aceh selama dua periode, 2006-2012 dan 2017-2022. Khalayak pun lalu bertanya-tanya tentang kemungkinan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang digelontorkan pemerintah sejak 2006.

Dalam kasus ini, KPK baru mendapati kemungkinan penyalahgunaan dana otonomi tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp 8 triliun.

KPK mencium jejak suap saat ada penyerahan uang Rp 500 juta dari pegawai swasta bernama Muyassir kepada Fadli-juga karyawan swasta. Setelah uang diterima, Fadli menyetor uang itu ke beberapa rekening. Komisi menduga uang Rp 500 juta itu merupakan pemberian Ahmadi kepada Irwandi dalam kaitan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

Hasil investigasi KPK juga mendapati dugaan Ahmadi meminta fee 10 persen kepada pengusaha yang menerima proyek. Dari fee itu, 2 persen masuk ke kantongnya, 8 persen ke gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan pola permintaan fee 10 persen itu layak ditelusuri. KPK semestinya memeriksa proyek-proyek lain dari anggaran otonomi khusus itu. Jangan-jangan modus ini juga diterapkan di daerah lain.

Bancakan dana otonomi khusus yang dilakukan para kepala daerah ini sebenarnya sudah dikhawatirkan banyak kalangan. Aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sangat membuka peluang korupsi para kepala daerah.

Dalam beleid itu disebutkan alokasi dana otonomi khusus yang disalurkan ke tingkat kabupaten tak lebih dari 40 persen. Selain itu, dananya tidak lagi ditransfer ke daerah, melainkan menjadi pagu di pemerintah provinsi. Akibatnya, pemerintah kabupaten yang ingin meminta dana harus mengajukan program sesuai dengan pagu yang ditetapkan gubernur dan disetujui DPR Aceh. Kewenangan besar di tangan provinsi inilah yang diduga menjadi celah gubernur untuk "bermain".

Pemerintah seharusnya menyusun mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Tanpa perombakan sistem pengawasan, kita setiap tahun tetap akan melihat betapa banyak kepala daerah menggarong uang negara, lalu tertangkap KPK. Sungguh mengerikan bila hal ini menjadi seperti siklus jahat yang tak bisa diputus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024