Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batalnya Superbody DPR

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Wimboh Santoso menggelar rapat kerja di Gedung DPR RI, 6 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Wimboh Santoso menggelar rapat kerja di Gedung DPR RI, 6 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah kesewenang-wenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga itu membatalkan tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3).

Ketiga pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi itu membuat Dewan menjadi lembaga superbody. Undang-undang, antara lain, memberikan kewenangan kepada DPR untuk memanggil paksa setiap orang yang dianggap perlu guna dimintai keterangan dalam berbagai masalah yang dibahas Dewan, melalui bantuan kepolisian.

Pasal lain memuat ketentuan mengenai konsekuensi hukum penghinaan terhadap lembaga atau anggota Dewan. Di sisi lain, undang-undang melindungi anggota Dewan dari jerat hukum, misalnya dengan adanya kewajiban penegak hukum mendapatkan rekomendasi Majelis Kehormatan Dewan dan presiden ketika memanggil mereka yang terjerat perkara.

Pasal-pasal itu jelas berbahaya jika tidak dicabut. Aturan-aturan tersebut memberangus kritik terhadap lembaga dan para anggota badan legislatif. Pasal ini pun bisa menjadi "pasal karet" yang bisa menjerat siapa saja yang berseberangan pendapat, yang kemudian dianggap menghina atau merendahkan martabat anggota Dewan.

Pasal yang tak kalah berbahaya adalah ihwal pemanggilan paksa. Kewenangan DPR menjadi sangat besar dan bisa mengintervensi kinerja lembaga lain, termasuk penegak hukum. Pada saat yang sama, undang-undang itu mempersulit proses pemeriksaan anggota legislatif yang terjerat masalah hukum. Majelis Kehormatan Dewan bakal menjadi lembaga yang bisa menghalangi proses penegakan hukum. Alih-alih menegakkan kehormatannya, lembaga internal itu akan menjadi sarang perlindungan bagi para politikus Senayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan tepat. Putusan final dan mengikat itu membatalkan pelanggaran konstitusi oleh para anggota Dewan. Putusan itu semestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun undang-undang. Kita tahu, pasal-pasal yang dibatalkan tersebut merupakan hasil kompromi kedua lembaga yang tidak didasari kepatuhan kepada Konstitusi.

Legislator selama ini juga sering mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya final dan mengikat. Aturan pemanggilan paksa, misalnya, sebenarnya telah dibatalkan oleh lembaga yang sama pada 2015. Namun, ketika banyak anggotanya terkena masalah, Dewan menutup mata dan memasukkan kembali klausul yang sama dalam Undang-Undang MD3.

Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan 252 pasal berbagai undang-undang yang diuji materi. Jumlah itu tergolong cukup tinggi. Artinya, penyusun undang-undang-dalam hal ini Dewan dan pemerintah-tidak memperhatikan kesesuaian aturan yang disusunnya dengan Konstitusi.

Contoh paling nyata adalah pengesahan tiga pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu. Ketika menyusun, Dewan mengabaikan keberatan rakyat yang diwakilinya. Pemerintah pun tidak bersikap tegas. Presiden ketika itu hanya menyatakan tidak menandatanganinya-sesuatu yang percuma, karena aturan juga menyatakan undang-undang otomatis berlaku 30 hari sejak Dewan mengesahkannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024