Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Politisasi Kasus Rizieq

Oleh

image-gnews
21__CVR__RIZIQ
21__CVR__RIZIQ
Iklan

Penghentian penyidikan perkara pornografi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, sudah tepat walau telat. Sejak awal, polisi seharusnya tak perlu mengusutnya. Kasus ini merupakan ranah pribadi yang tak berpaut dengan urusan publik.

Hakikat aturan pornografi bertujuan melindungi privasi seseorang dari kejahatan penyebaran gambar atau foto pribadi yang bukan untuk konsumsi publik. Undang-Undang Pornografi juga melindungi anak-anak dan remaja dari penyebaran gambar-gambar tak senonoh. Dalam kasus Rizieq, polisi tak pernah menjelaskan asal-usul gambar porno itu.

Jika polisi ingin mengusut kasus pornografi yang melibatkan Rizieq, seharusnya si penyebar yang lebih dulu diperiksa. Penyebaran pornografi merupakan tindak kejahatan. Orang yang gambarnya disebarkan semestinya justru dianggap sebagai korban. Lain halnya jika pembuat gambar porno itu beriktikad buruk, sengaja memproduksi, lalu juga menyebarkannya demi kepentingan bisnis atau yang lain.

Langkah penegak hukum yang gegabah dalam menjerat Rizieq dengan delik pornografi hanya mengundang spekulasi miring. Jerat untuk Rizieq terkesan sebagai upaya "mengimbangi" pengusutan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan penistaan agama.

Permainan politik di balik kasus Rizieq itu berlangsung sampai sekarang. Keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus Rizieq pun berbau politik. Ada tanda-tanda Rizieq dan FPI mulai dirangkul pemerintah. Indikasi ini tampak dari ucapan terima kasih Rizieq yang disampaikan secara khusus kepada pemerintah dan kepolisian atas penerbitan SP3 itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pernyataan lewat video yang disiarkan Front TV, Rizieq juga menyerukan agar masyarakat dari berbagai golongan, suku, dan agama menjaga ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini serta pemilihan anggota legislatif dan presiden pada 2019. Padahal, selama ini, Rizieq dikenal gencar "menyerang" keyakinan agama lain dan menyerukan perlawanan terhadap pemerintah.

Nuansa politis di balik penghentian kasus Rizieq ini telah mencederai hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Hukum malah menjadi alat permainan politik. Penghentian kasus Rizieq diduga berkat campur tangan petinggi terhadap lembaga penegak hukum. Tujuannya boleh jadi demi meningkatkan popularitas Presiden Joko Widodo di mata sebagian umat Islam, terutama yang bersimpati kepada Rizieq.

Pemerintah seharusnya tetap bersikap tegas terhadap Rizieq dan FPI. Kasus pornografinya memang tak layak diusut. Tapi masih banyak perkara yang semestinya diproses. Misalnya dugaan tindakan main hakim sendiri kalangan FPI dengan merusak kafe-kafe yang mereka anggap sebagai sarang maksiat. Polisi perlu juga menelisik lebih jauh keterlibatan organisasi itu dalam penyerangan dan pembunuhan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada 2011. Rizieq harus bertanggung jawab bila FPI terbukti terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Presiden Jokowi memang perlu mendorong banyak pihak untuk menciptakan suasana politik yang lebih nyaman. Atmosfer politik saat ini dipenuhi ujaran kebencian dan hasutan dengan mengeksploitasi sentimen agama. Tapi upaya Presiden menciptakan atmosfer politik yang lebih adem itu tak harus dengan menghalalkan segala cara. Mempermainkan hukum untuk merangkul pihak yang selama ini mempolitisasi agama jelas tindakan yang tidak bijak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024