Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kawasan Ekonomi Terseok-seok

Oleh

image-gnews
Panorama deretan perbukitan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 30 April 2017. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Pulau Lombok. ANTARA FOTO
Panorama deretan perbukitan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 30 April 2017. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Pulau Lombok. ANTARA FOTO
Iklan

DIMULAI pada 2009, pengembangan kawasan ekonomi khusus berjalan lambat. Disahkan lewat Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, tak banyak kemajuan yang dicapai: angka investasi masih rendah, manfaat ekonomi yang ditimbulkannya juga kecil.

Pembentukan kawasan ekonomi khusus sesungguhnya dimaksudkan untuk mendorong ekspor. Di beberapa daerah, sejumlah lokasi strategis yang memiliki keunggulan ekonomi dipilih. Diharapkan, banyak perusahaan yang bergerak di sektor ekspor-impor-juga pegiat ekonomi yang memiliki daya saing internasional-bersedia menanamkan uangnya di sana.

Kenyataannya, tak banyak perusahaan yang tertarik. Dari 12 kawasan, baru dua yang mulai berkecambah: Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara.

Di Mandalika, realisasi investasi sampai akhir tahun lalu mencapai Rp 428,6 miliar. Angka itu jauh di bawah komitmen investasi di kawasan wisata yang dikelola PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) itu, yang besarnya Rp 13,5 triliun. Juga masih belum apa-apa dibandingkan dengan target investasinya, sebesar Rp 28,6 triliun. Sepuluh kawasan lain saat ini masih jalan di tempat.

Daya tarik berupa pembebasan bea masuk, pengurangan atau keringanan pajak, dan kemudahan perizinan tak otomatis membuat investor berduyun-duyun menyerbu berbagai kawasan khusus tersebut.

Ada dua hal yang membuat investor enggan masuk ke sana: kesiapan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jalan dan listrik. Selain itu, dukungan pemerintah daerah yang minim menambah panjang penghambat kemajuan program ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Tanjung Lesung, misalnya. Pengembangannya hampir saja mandek karena jarak yang jauh dari pusat ekonomi dan akses yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta Jababeka Group, sebagai pengembang kawasan itu, membangun jalan tol menuju Serang sejauh 84 kilometer. Setelah pemerintah pusat meminta BUMN Wijaya Karya membangun jalan tol, barulah sejumlah komitmen investasi masuk.

Sudah selayaknya pemerintah pusat habis-habisan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus. Tak hanya memberikan fasilitas pembebasan bea masuk, perpajakan, dan perizinan, pemerintah pusat juga harus ikut andil membangun infrastruktur, terutama akses jalan dan listrik. Pusat selayaknya juga mengupayakan modal awal. Contoh bukan tak ada. Ketika pusat mengucurkan penyertaan modal negara ke ITDC sebesar Rp 250 miliar pada 2015, Mandalika segera menggeliat.

Melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah sebetulnya bisa mendorong perekonomian nasional agar melaju lebih cepat. Sejak 2010, pertumbuhan ekonomi terus menurun, dan dalam empat tahun terakhir bisa dibilang stagnan di angka lima persen. Ekspor Indonesia sampai 2016 juga terus menurun.

Celakanya, surplus sektor nonmigas kian digerus defisit sektor minyak dan gas. Artinya, perbaikan iklim investasi di sektor nonmigas menjadi sebuah keniscayaan. Kawasan ekonomi khusus memiliki banyak keunggulan. Lokasinya tersebar di sekujur Nusantara dan berada di sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan, selain berada dekat dengan pelabuhan.

Untuk bisa mengoptimalkan berbagai keunggulan, kawasan ekonomi khusus perlu modal awal yang cukup. Daerah jelas tak punya banyak uang dan tak bisa diandalkan menjadi motor penggerak. Pusat harus mengambil alih-turun tangan sebelum rencana besar itu berubah menjadi proyek mangkrak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024