Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kawasan Ekonomi Terseok-seok

Oleh

image-gnews
Panorama deretan perbukitan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 30 April 2017. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Pulau Lombok. ANTARA FOTO
Panorama deretan perbukitan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 30 April 2017. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Pulau Lombok. ANTARA FOTO
Iklan

DIMULAI pada 2009, pengembangan kawasan ekonomi khusus berjalan lambat. Disahkan lewat Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, tak banyak kemajuan yang dicapai: angka investasi masih rendah, manfaat ekonomi yang ditimbulkannya juga kecil.

Pembentukan kawasan ekonomi khusus sesungguhnya dimaksudkan untuk mendorong ekspor. Di beberapa daerah, sejumlah lokasi strategis yang memiliki keunggulan ekonomi dipilih. Diharapkan, banyak perusahaan yang bergerak di sektor ekspor-impor-juga pegiat ekonomi yang memiliki daya saing internasional-bersedia menanamkan uangnya di sana.

Kenyataannya, tak banyak perusahaan yang tertarik. Dari 12 kawasan, baru dua yang mulai berkecambah: Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara.

Di Mandalika, realisasi investasi sampai akhir tahun lalu mencapai Rp 428,6 miliar. Angka itu jauh di bawah komitmen investasi di kawasan wisata yang dikelola PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) itu, yang besarnya Rp 13,5 triliun. Juga masih belum apa-apa dibandingkan dengan target investasinya, sebesar Rp 28,6 triliun. Sepuluh kawasan lain saat ini masih jalan di tempat.

Daya tarik berupa pembebasan bea masuk, pengurangan atau keringanan pajak, dan kemudahan perizinan tak otomatis membuat investor berduyun-duyun menyerbu berbagai kawasan khusus tersebut.

Ada dua hal yang membuat investor enggan masuk ke sana: kesiapan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jalan dan listrik. Selain itu, dukungan pemerintah daerah yang minim menambah panjang penghambat kemajuan program ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Tanjung Lesung, misalnya. Pengembangannya hampir saja mandek karena jarak yang jauh dari pusat ekonomi dan akses yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta Jababeka Group, sebagai pengembang kawasan itu, membangun jalan tol menuju Serang sejauh 84 kilometer. Setelah pemerintah pusat meminta BUMN Wijaya Karya membangun jalan tol, barulah sejumlah komitmen investasi masuk.

Sudah selayaknya pemerintah pusat habis-habisan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus. Tak hanya memberikan fasilitas pembebasan bea masuk, perpajakan, dan perizinan, pemerintah pusat juga harus ikut andil membangun infrastruktur, terutama akses jalan dan listrik. Pusat selayaknya juga mengupayakan modal awal. Contoh bukan tak ada. Ketika pusat mengucurkan penyertaan modal negara ke ITDC sebesar Rp 250 miliar pada 2015, Mandalika segera menggeliat.

Melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah sebetulnya bisa mendorong perekonomian nasional agar melaju lebih cepat. Sejak 2010, pertumbuhan ekonomi terus menurun, dan dalam empat tahun terakhir bisa dibilang stagnan di angka lima persen. Ekspor Indonesia sampai 2016 juga terus menurun.

Celakanya, surplus sektor nonmigas kian digerus defisit sektor minyak dan gas. Artinya, perbaikan iklim investasi di sektor nonmigas menjadi sebuah keniscayaan. Kawasan ekonomi khusus memiliki banyak keunggulan. Lokasinya tersebar di sekujur Nusantara dan berada di sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan, selain berada dekat dengan pelabuhan.

Untuk bisa mengoptimalkan berbagai keunggulan, kawasan ekonomi khusus perlu modal awal yang cukup. Daerah jelas tak punya banyak uang dan tak bisa diandalkan menjadi motor penggerak. Pusat harus mengambil alih-turun tangan sebelum rencana besar itu berubah menjadi proyek mangkrak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.