Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usut Tuntas Kematian Yusuf

Oleh

image-gnews
Muhammad Yusuf wartawan yang meninggal di LP Kotabaru saat persidangan, pada 6 juni 2018. Foto: tim pengacara M Yusuf
Muhammad Yusuf wartawan yang meninggal di LP Kotabaru saat persidangan, pada 6 juni 2018. Foto: tim pengacara M Yusuf
Iklan

KEMATIAN wartawan Kemajuan Rakyat dan Berantas News, Muhammad Yusuf, dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Ahad kedua Juni lalu, seharusnya bisa dihindari. Sedari awal, kasus yang terkait dengan sengketa pemberitaan tidak selayaknya masuk ranah pidana.

Insiden tragis ini berawal dari pengaduan PT Multi Sarana Agro Mandiri, perusahaan kelapa sawit milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, awal tahun ini. Mereka menuding sejumlah berita yang ditulis Yusuf di dua portal beritanya telah mencemarkan nama mereka.

Sesuai dengan nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers, penyidik dalam kasus ini meminta pendapat Dewan Pers atas berita-berita Yusuf. Dalam pertemuan pertama pada akhir Maret lalu, Dewan Pers menilai bahwa dua berita itu menyimpan daif, antara lain, mengandung opini dan tidak berimbang. Mereka minta perkara jurnalistik ini diselesaikan dengan menempuh hak jawab dan pemuatan permintaan maaf saja.

Tak sampai sebulan kemudian, pada April, polisi datang lagi ke Dewan Pers dengan menunjukkan 21 berita Yusuf lainnya yang dimuat di kemajuanrakyat.co.id dan berantasnews.com. Kali ini Dewan Pers menyatakan berita-berita Yusuf tidak beriktikad baik karena dimuat berulang-ulang tanpa konfirmasi. Dewan Pers mempersilakan polisi memproses kasus ini di luar Undang-Undang Pers.

Rekomendasi Dewan Pers inilah yang kemudian digunakan polisi untuk menjerat Yusuf dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yusuf dinilai melakukan pencemaran nama dan menyiarkan ujaran kebencian di dunia maya. Di sini Dewan Pers perlu dikritik: sebagai lembaga yang diberi mandat melindungi kebebasan pers, mereka seharusnya mengarahkan agar sengketa ini diselesaikan melalui jalur perdata saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi, tentu saja, porsi terbesar kesalahan ada pada aparat penegak hukum. Begitu dinyatakan sebagai tersangka, Yusuf ditahan polisi sambil menunggu persidangan. Padahal pria 42 tahun ini punya riwayat penyakit yang cukup mencemaskan. Dia sempat mengeluh sesak napas dan menderita nyeri di dada disertai muntah-muntah.

Ketika sidang berjalan, permintaan istri Yusuf agar penahanan suaminya ditangguhkan juga ditolak jaksa. Sejak itu, kesehatan Yusuf terus memburuk. Pertengahan Juni lalu, Yusuf kembali mengeluh sesak napas. Empat petugas Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, tempat dia ditahan, sempat melarikannya ke rumah sakit, tapi terlambat.

Tak ada pilihan lain: polisi harus membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kematian Yusuf. Jika polisi bertindak defensif, bahkan cenderung pasif, misalnya dengan tidak segera melakukan autopsi terhadap jenazah Yusuf, publik bakal menduga ada udang di balik batu. Apalagi kini beredar dokumen mirip salinan visum yang menunjukkan banyak memar pada badan Yusuf. Ada juga video yang memperlihatkan pundak lebam seorang pria yang diklaim sebagai Yusuf. Riwayat kedekatan sejumlah polisi dengan perusahaan Haji Isam pun sudah luas diketahui. Keterbukaan dan kecepatan polisi menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi akan menentukan bagaimana reaksi publik.

Kebebasan pers merupakan syarat mutlak berkembangnya demokrasi dan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia di Indonesia. Jurnalis yang melaporkan berbagai skandal dan pelanggaran punya peran penting jadi anjing penjaga untuk kepentingan publik. Kematian Yusuf mencoreng kebebasan pers di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.