Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meremehkan Kejahatan Korupsi

Oleh

image-gnews
Penyidik KPK, menunjukkan barang bukti uang hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan, di gedung KPK, Jakarta,16 Mei 2018. KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp. 100 juta dalam OTT Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK, menunjukkan barang bukti uang hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan, di gedung KPK, Jakarta,16 Mei 2018. KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp. 100 juta dalam OTT Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada masalah penting yang perlu dibereskan dulu: konsekuensi dari masuknya delik korupsi ke Rancangan KUHP. Kodifikasi hukum ini menurunkan derajat korupsi menjadi pelanggaran kriminal biasa. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi pun terancam tergerus.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Inilah yang menjadi dasar ancaman hukuman berat dan denda besar. Ada pula aturan uang pengganti yang bertujuan menyelamatkan uang negara sekaligus memiskinkan pelaku. Keberadaan KPK pun ditopang pemahaman bahwa kejahatan keji ini perlu ditangani serius oleh lembaga yang memiliki wewenang besar.

Semangat yang tersirat ataupun tersurat dalam Rancangan KUHP yang akan disahkan DPR pada Agustus mendatang sungguh berbeda. Korupsi terkesan sebagai kejahatan sepele. Ancaman hukumannya pun tidak seberat yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Rancangan KUHP bahkan tidak memuat hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Wajar jika pimpinan KPK dan para aktivis antikorupsi memprotes keras rancangan itu.

Para koruptor juga akan bersorak lantaran ada pembatasan hukuman kumulatif. Jumlah hukuman dari sejumlah kasus tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal. Ada juga aturan yang mengurangi ancaman pidana sebesar sepertiga hukuman maksimal terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Semua aturan ini berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Pengaturan ganda itu bisa mengacaukan hukum. Dalam peradilan kasus korupsi akan muncul perdebatan: aturan mana yang akan dipakai. Hal ini menjadi celah bagi koruptor untuk mendapatkan hukuman lebih ringan jika hakim berpegang pada KUHP. Kendati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi selama ini merupakan aturan khusus atau lex specialis, keistimewaan itu bisa lenyap karena semua aturan korupsi sudah masuk KUHP. Apalagi dalam hukum juga ada asas lex posterior derogat legi priori. Hukum yang baru mengalahkan hukum lama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah lain yang tak kalah penting, posisi KPK tidak disebutkan dalam Rancangan KUHP itu. Ini yang mengundang kecurigaan bahwa cepat atau lambat kasus korupsi akan beralih ditangani polisi dan jaksa, seperti yang diharapkan kalangan DPR selama ini. Indikasinya pun sudah ada. Rancangan KUHP itu telah memuat aturan korupsi di sektor swasta. Kejahatan ini terkesan hanya akan ditangani polisi dan jaksa karena penyidik KPK tidak disebutkan. Sementara itu, selama ini, belum ada aturan yang memberi KPK wewenang menangani korupsi sektor swasta.

DPR dan pemerintah perlu kembali ke tujuan sejati dari kodifikasi hukum, yakni membuat hukum lebih simpel dan sistematis. Kodifikasi seharusnya mempermudah orang memahami aturan hukum dan bukannya menciptakan masalah baru. Rancangan KUHP sebaiknya hanya memuat prinsip-prinsip penting delik korupsi agar tidak menimbulkan dualisme hukum.

Presiden Joko Widodo seharusnya segera bersikap terhadap Rancangan KUHP yang berpotensi memperlemah upaya memerangi korupsi itu. Pemerintah sebaiknya menolak pengesahan Rancangan KUHP. Para koruptor selama ini tak pernah jeri kendati diancam hukuman berat. Korupsi akan makin merajalela jika ancaman hukuman diperingan seperti diatur dalam Rancangan KUHP.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024