Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Tinggi Pemilihan Kepala Daerah

Oleh

image-gnews
Petugas KPU setempat melipat surat suara Pilkada 2018 Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, 20 Mei 2018. KPU setempat menargetkan pelipatan surat suara tersebut dapat selesai paling lambat pada 24 Mei 2018 dan untuk persiapan keseluruhan logistik Pilkada 2018 Jateng dapat selesai pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Petugas KPU setempat melipat surat suara Pilkada 2018 Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, 20 Mei 2018. KPU setempat menargetkan pelipatan surat suara tersebut dapat selesai paling lambat pada 24 Mei 2018 dan untuk persiapan keseluruhan logistik Pilkada 2018 Jateng dapat selesai pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

INGAR-bingar pemilihan kepala daerah belum banyak menghasilkan pemimpin berkualitas. Biaya politik tinggi-termasuk untuk "mahar" pencalonan, juga instabilitas politik yang acap mengiringi proses demokrasi ini-tak kunjung membuahkan hasil sepadan. Dua kali pemilihan yang digelar serentak juga belum memangkas ongkos penyelenggaraan. Padahal penghematan biaya merupakan tujuan awal pemilihan serentak diadakan.

Pekan ini merupakan gelombang ketiga pemilihan serentak, setelah 2015 dan 2017. Pemilih di 171 daerah-terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota-akan menggunakan hak suaranya. Namun, bahkan sebelum hari pemungutan suara tiba, sejumlah daerah "kehilangan" calon karena mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya 12 orang terjaring operasi tangkap tangan pada Januari-Mei 2018. Kebutuhan dana besar buat menangguk dukungan ditengarai membuat para kandidat inkumben itu kalap mata, memungut duit yang bukan hak mereka.

Kebutuhan dana politik untuk pemilihan itu diduga mengalir ke dua muara. Pertama, biaya pencalonan untuk partai politik. Sentralisasi penetapan kandidat membuat pemburu rekomendasi partai berlomba-lomba mendekati elite pengurus pusat partai menjelang pencalonan. Sering surat penetapan ini perlu ditebus dengan nilai besar. Mata rantai akan makin panjang jika tiket pencalonan memerlukan persetujuan dari sejumlah pemimpin partai yang berkoalisi. Oligarki semacam ini membuat hanya calon dengan sumber pendanaan cukup yang mampu mendapatkan rekomendasi pencalonan. Perkecualian barangkali berlaku buat tokoh yang memiliki popularitas tinggi.

Muara berikutnya ada pada kebutuhan penggalangan suara. Dana yang diperlukan menjadi jumbo karena sebagian besar calon yang diajukan partai tidak memiliki akar ke pemilik suara. Walhasil, sering kandidat merasa harus membagikan "paket", misalnya bahan kebutuhan pokok atau sarung atau baju atau gabungan semua itu, untuk memperoleh dukungan. "Serangan fajar" hampir mustahil dihilangkan dalam proses pemilihan ini.

Kebutuhan dana akan makin besar jika pengeluaran "normal" semacam biaya konsultasi politik dan komunikasi, perjalanan ke calon pemilih, serta pernak-pernik kampanye dihitung. Untunglah aturan telah melarang pengeluaran jorjoran untuk kampanye di media massa. Komisi Pemilihan Umum-lah yang bertanggung jawab mengkampanyekan semua kandidat.

Biaya penyelenggaraan hajatan ini pun tak kalah dahsyat. Tahun ini saja, untuk pemilihan di 171 daerah diperlukan Rp 20 triliun. Sayangnya, biaya besar tak kunjung mendekatkan pemilihan kepala daerah kepada esensinya. Sebagian kecil saja dari pemungutan suara itu yang menghasilkan pemimpin mumpuni yang mampu memperbaiki daerahnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sekitar 400 kepala daerah terjerat perkara hukum-mayoritas kasus korupsi-pada 2004-2017. Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menangkap puluhan kepala daerah pada awal tahun ini saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah semestinya sistem pemilihan kepala daerah ini dievaluasi. Prinsip bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan. Rezim pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak selayaknya dikembalikan. Meski begitu, perlu dicari solusi agar biaya tinggi pemilihan bisa dikurangi hingga seminimal mungkin.

Pola rekrutmen calon kepala daerah pada partai politik merupakan hal paling krusial yang harus dibenahi. Oligarki membuat kaderisasi kepemimpinan di partai tak berjalan. Akibatnya, mereka menggaet tokoh dari luar-misalnya perwira militer atau kepolisian-pada detik-detik terakhir pencalonan. Rekrutmen yang baik akan membuat calon berkualitas tersedia setiap saat.

Syarat pencalonan juga perlu dikaji ulang. Tiket pencalonan berupa dukungan partai atau gabungan partai dengan 20 persen jumlah kursi Dewan atau 25 persen perolehan suara dalam pemilihan umum menciptakan praktik yang rumit. Syarat ini membuat satu partai harus melakukan serangkaian lobi dan kesepakatan bawah meja dengan partai lain. Walhasil, calon yang diajukan bukanlah tokoh terbaik, melainkan mereka yang mampu mengakomodasi partai-partai penyokongnya.

Dalam urusan teknis, perlu dikaji penggunaan teknologi yang memungkinkan pemilihan berjalan cepat dan murah. Uji coba pemungutan suara secara elektronik harus terus-menerus dilakukan. Dengan memperkuat keamanan dan menyusun aturan legalnya, teknologi sederhana ini bisa jadi akan memangkas biaya pemungutan suara.

Sebelum semua perbaikan dilakukan, kita hanya berharap pemilik suara memilih calon terbaik di daerah masing-masing.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024