Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Jadi Kepala Daerah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, mengikuti prosesi pelantikan penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, mengikuti prosesi pelantikan penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

Meski ditentang banyak kalangan masyarakat, pemerintah berkeras menunjuk Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan, yang habis masa jabatannya pada 13 Juni lalu. Selain melanggar banyak peraturan, penunjukan polisi aktif menempati jabatan sipil merupakan pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo rupanya merancang pengangkatan Iriawan sejak Januari lalu. Kala itu, dia juga hendak menunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk menggantikan sementara Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, yang selesai masa tugasnya pada 17 Juni lalu. Rencana tersebut tenggelam setelah muncul banyak protes dan penolakan.

Namun pemerintah tidak menyerah. Mengabaikan protes publik, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden tentang pengangkatan Iriawan. Senin lalu, Iriawan pun dilantik.

Pengangkatan Iriawan menabrak banyak aturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 201 undang-undang ini menyatakan bahwa pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, di mana pimpinan tinggi madya merupakan jabatan aparat sipil negara.

Sebenarnya, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 20 ayat 3 membolehkan anggota TNI dan polisi mengisi jabatan ASN tertentu. Tapi ini pun ada syaratnya: hanya di instansi pusat serta sejalan dengan UU Kepolisian dan UU TNI. Masalahnya, gubernur bukanlah jabatan di instansi pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika Iriawan dianggap sebagai satu-satunya calon yang pantas, pengangkatannya semestinya mengikuti prosedur yang benar. Pertama-tama, dia mesti mengundurkan diri dari kepolisian. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jelas menyatakan bahwa polisi yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian mesti mengundurkan diri atau pensiun.

Sejumlah kalangan curiga bahwa penempatan Iriawan sengaja untuk menjamin kepentingan politik penguasa pada pilkada nanti. Sangat disayangkan jika benar demikian. Aparat hukum yang seharusnya netral diseret masuk ke pusaran politik hanya demi kepentingan sesaat.

Pengangkatan Iriawan mengingatkan akan rezim Orde Baru dan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan alasan keamanan dan stabilitas pemerintah, Orde Baru menempatkan banyak pejabat kepolisian dan militer sebagai kepala daerah. Ternyata mereka cuma menjadi kaki tangan rezim untuk mengontrol dan mengintimidasi publik.

Setelah berhasil menggulingkan Orde Baru 20 tahun silam, masyarakat menuntut dwifungsi ABRI dihapus. Tentara kembali menjalankan fungsi pertahanan dan polisi bertugas menjaga keamanan. Kini, pengangkatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat seperti hendak mengembalikan dwifungsi. Tampaknya pemerintah telah menyeret mundur demokrasi di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024