PEMERINTAH sudah semestinya mengevaluasi keputusan menerapkan cuti Lebaran bagi pegawai negeri pada tahun-tahun mendatang. Perpanjangan masa libur yang berlaku di hari raya tahun ini mengabaikan kepentingan para pelaku ekonomi. Cuti, yang merupakan hak tapi dipaksakan bersamaan, juga bisa dianggap diskriminatif bagi pegawai nonmuslim.
Cuti Lebaran tahun ini disahkan dalam surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Agama. Keputusan ini menetapkan 11, 12, dan 20 Juni 2018 sebagai cuti bersama. Digabungkan dengan libur Lebaran pada 15-17 Juni plus empat hari cuti yang telah ditetapkan sebelumnya, total liburan menjadi sepuluh hari berturut-turut-rekor terpanjang dalam sebelas tahun terakhir. Sudah bertahun-tahun cuti libur Lebaran hanya berkisar empat-enam hari.
Dalih pemerintah membuat aturan itu untuk mencegah kemacetan arus lalu lintas pemudik dapat dipahami. Namun alasan itu semestinya tidak mengalahkan kepentingan dunia usaha. Semestinya protes yang dilakukan sejumlah asosiasi bisnis dan serikat pekerja dijadikan pertimbangan sebelum kebijakan ini diberlakukan.
Pemerintah sepertinya tutup mata terhadap konsekuensi yang muncul dengan aturan yang dibuat secara mendadak bagi pelaku dunia usaha. Lazimnya sebuah aktivitas bisnis sudah dirancang sejak awal-awal tahun dan mendasarkan pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Target produksi, komitmen dengan pembeli, dan pengaturan libur sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Artinya, kebijakan yang dibuat secara dadakan itu berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi.
Contoh paling mudah menghitung potential loss dari penambahan cuti bersama adalah aktivitas perdagangan di pasar modal. Dengan rata-rata transaksi harian senilai Rp 6 triliun, artinya penambahan cuti bersama selama lima hari telah "memaksa" dana senilai Rp 30 triliun parkir sementara atau berpindah ke bursa negara lain. Belum lagi jika memperhitungkan aktivitas perbankan yang ikut libur panjang.
Selain kerugian ekonomi, kebijakan cuti ini bisa dianggap diskriminatif. Cuti Lebaran pekerja swasta dipotong dari cuti tahunan yang umumnya berjumlah 12 hari sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun cuti aparat sipil tak dipotong dari jatah tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini juga "memaksa" para pegawai nonmuslim ikut libur.
Jika alasan untuk memecah kemacetan saat mudik Lebaran menjadi pertimbangan utama, pemerintah semestinya bisa lebih kreatif mencari solusi. Misalnya mengkaji penetapan aturan ganjil-genap bagi kendaraan pemudik. Atau cara lain: membuat kebijakan cuti sebagai aturan yang sukarela. Pemudik yang ingin pulang lebih awal diizinkan mengambil cuti. Sedangkan mereka yang tidak pulang kampung tetap masuk seperti biasa. Rampungnya sejumlah proyek infrastruktur, seperti jalan tol yang menghubungkan sejumlah daerah, mesti jadi pertimbangan bahwa perpanjangan cuti Lebaran bukan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan.
Sebagai sebuah kebijakan publik, proses pembuatannya tidak boleh diputuskan secara linier, sepihak, dan tanpa memperhatikan pemangku kepentingan lain. Sudah semestinya para pihak terkait harus diajak bicara dan dilibatkan secara intens. Jangan sampai perpanjangan libur ini dijadikan momen populis menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar.
