Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Cuti Panjang Lebaran

Oleh

image-gnews
Sejumlah calon pemudik dengan berbagai tujuan memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. Puncak arus mudik tersebut berdasarkan cuti bersama Lebaran 2018 yang ditetapkan pemerintah, yaitu jatuh pada Senin, 11 Juni mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah calon pemudik dengan berbagai tujuan memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. Puncak arus mudik tersebut berdasarkan cuti bersama Lebaran 2018 yang ditetapkan pemerintah, yaitu jatuh pada Senin, 11 Juni mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

PEMERINTAH sudah semestinya mengevaluasi keputusan menerapkan cuti Lebaran bagi pegawai negeri pada tahun-tahun mendatang. Perpanjangan masa libur yang berlaku di hari raya tahun ini mengabaikan kepentingan para pelaku ekonomi. Cuti, yang merupakan hak tapi dipaksakan bersamaan, juga bisa dianggap diskriminatif bagi pegawai nonmuslim.

Cuti Lebaran tahun ini disahkan dalam surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Agama. Keputusan ini menetapkan 11, 12, dan 20 Juni 2018 sebagai cuti bersama. Digabungkan dengan libur Lebaran pada 15-17 Juni plus empat hari cuti yang telah ditetapkan sebelumnya, total liburan menjadi sepuluh hari berturut-turut-rekor terpanjang dalam sebelas tahun terakhir. Sudah bertahun-tahun cuti libur Lebaran hanya berkisar empat-enam hari.

Dalih pemerintah membuat aturan itu untuk mencegah kemacetan arus lalu lintas pemudik dapat dipahami. Namun alasan itu semestinya tidak mengalahkan kepentingan dunia usaha. Semestinya protes yang dilakukan sejumlah asosiasi bisnis dan serikat pekerja dijadikan pertimbangan sebelum kebijakan ini diberlakukan.

Pemerintah sepertinya tutup mata terhadap konsekuensi yang muncul dengan aturan yang dibuat secara mendadak bagi pelaku dunia usaha. Lazimnya sebuah aktivitas bisnis sudah dirancang sejak awal-awal tahun dan mendasarkan pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Target produksi, komitmen dengan pembeli, dan pengaturan libur sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Artinya, kebijakan yang dibuat secara dadakan itu berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi.

Contoh paling mudah menghitung potential loss dari penambahan cuti bersama adalah aktivitas perdagangan di pasar modal. Dengan rata-rata transaksi harian senilai Rp 6 triliun, artinya penambahan cuti bersama selama lima hari telah "memaksa" dana senilai Rp 30 triliun parkir sementara atau berpindah ke bursa negara lain. Belum lagi jika memperhitungkan aktivitas perbankan yang ikut libur panjang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain kerugian ekonomi, kebijakan cuti ini bisa dianggap diskriminatif. Cuti Lebaran pekerja swasta dipotong dari cuti tahunan yang umumnya berjumlah 12 hari sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun cuti aparat sipil tak dipotong dari jatah tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini juga "memaksa" para pegawai nonmuslim ikut libur.

Jika alasan untuk memecah kemacetan saat mudik Lebaran menjadi pertimbangan utama, pemerintah semestinya bisa lebih kreatif mencari solusi. Misalnya mengkaji penetapan aturan ganjil-genap bagi kendaraan pemudik. Atau cara lain: membuat kebijakan cuti sebagai aturan yang sukarela. Pemudik yang ingin pulang lebih awal diizinkan mengambil cuti. Sedangkan mereka yang tidak pulang kampung tetap masuk seperti biasa. Rampungnya sejumlah proyek infrastruktur, seperti jalan tol yang menghubungkan sejumlah daerah, mesti jadi pertimbangan bahwa perpanjangan cuti Lebaran bukan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan.

Sebagai sebuah kebijakan publik, proses pembuatannya tidak boleh diputuskan secara linier, sepihak, dan tanpa memperhatikan pemangku kepentingan lain. Sudah semestinya para pihak terkait harus diajak bicara dan dilibatkan secara intens. Jangan sampai perpanjangan libur ini dijadikan momen populis menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

18 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024