Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simalakama THR

Oleh

image-gnews
Peserta demo Perempuan pekerja rumah tangga (PRT) membawa poster THR saat aksi May Day di kawasan Thamrin, Jakarta, 1 Mei 2018. Aksi ini diikuti ratusan peserta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Peserta demo Perempuan pekerja rumah tangga (PRT) membawa poster THR saat aksi May Day di kawasan Thamrin, Jakarta, 1 Mei 2018. Aksi ini diikuti ratusan peserta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya pada akhir Mei lalu sungguh sembrono dan patut disesalkan. Jika kepala daerah mengikuti anjuran dalam surat edaran Tjahjo untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mereka bisa ramai-ramai dijebloskan ke penjara karena melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.

Ribut-ribut ini berawal dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang THR buat pegawai negeri sipil. Masalahnya, pemberian THR tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya terdiri atas gaji pokok, tahun ini pemerintah menambah komponen THR dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Jumlahnya kini hampir setara dengan pendapatan satu bulan yang dibawa pulang (take home pay).

Perubahan komponen THR itu membengkakkan anggaran sampai Rp 35,76 triliun atau meningkat 68,92 persen dari pembayaran 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis kekhawatiran kekurangan anggaran dengan menyatakan THR sebagai nomenklatur baru gaji yang seharusnya telah dialokasikan dalam APBD dengan sokongan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Namun sejumlah kepala daerah tetap menjerit karena anggaran daerahnya megap-megap. Di sinilah Tjahjo Kumolo turun tangan dengan menerbitkan surat edaran.

Surat Tjahjo tersebut bermasalah karena isinya, antara lain, meminta pemerintah daerah yang belum menyediakan atau tidak memiliki cukup anggaran untuk pembayaran THR segera menggeser anggaran. Tak hanya itu, Menteri Tjahjo juga menegaskan penyediaan anggaran itu boleh dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD 2018 tanpa menunggu keputusan DPRD. Instruksi semacam ini membuat kepala daerah seperti dihadapkan pada buah simalakama. Jika itu diikuti, mereka bisa dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika itu diabaikan, mereka bisa disemprot Kementerian Dalam Negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tjahjo mengklaim suratnya tak bermasalah karena penyediaan THR termasuk hal yang mendesak. Pasal 28 Undang-Undang Keuangan Negara memang menyebutkan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD di parlemen lokal dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Di sini Tjahjo keliru: penyediaan THR sama sekali bukan sesuatu yang darurat. Tidak seperti bencana alam yang dapat terjadi tiba-tiba, penyediaan THR sudah bisa diprediksi tiap tahun.

Satu-satunya hal darurat yang terjadi dalam pemberian THR tahun ini adalah perubahan kebijakan pemerintah tentang besaran dan komponen THR. Ada dugaan, kebijakan baru ini didorong motif politik yang terkait dengan pemilihan presiden tahun depan. Jika itu benar, Presiden Jokowi harus dikritik karena membiarkan anggaran negara digunakan untuk keperluan politik di luar kepentingan publik yang lebih besar.

Seharusnya pemerintah tidak memaksakan pemberian THR yang tidak dianggarkan di daerah. Selain bermasalah secara hukum, keputusan ini bisa memaksa kepala daerah menunda sejumlah program pembangunan yang penting untuk masyarakat luas. Ini tak terhindarkan karena ruang fiskal pada anggaran belasan provinsi dan puluhan kabupaten/kota di Indonesia sudah amat rendah. Penambahan belanja secara mendadak semacam ini pasti membuat banyak rencana daerah porak-poranda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024