Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Tuntas Kasus Korupsi Heli

Oleh

image-gnews
Sebuah helikopter militer, AW149 yang diproduksi oleh AugustaWestland ikut dipamerkan di Pameran International Military Fair di Kielce, Polandia, 2 September 2014. REUTERS
Sebuah helikopter militer, AW149 yang diproduksi oleh AugustaWestland ikut dipamerkan di Pameran International Military Fair di Kielce, Polandia, 2 September 2014. REUTERS
Iklan

PEMERINTAH mesti segera membereskan kebuntuan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Sudah setahun perkara ini mandek lantaran tersangka dari TNI Angkatan Udara menolak panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau berlarut-larut, perkara ini bisa menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi.

Dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 ditelusuri bersama oleh KPK dan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Juni tahun lalu, kasus ini masuk tahap penyidikan. KPK menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, agen AW101 di Indonesia. Sedangkan Polisi Militer menetapkan lima tersangka dari TNI Angkatan Udara. Sampai di sini, inisiatif kedua lembaga patut dipuji.

Sayangnya, setelah itu kerja sama keduanya terseok-seok. Polisi Militer tak memberikan berkas pemeriksaan tersangka TNI Angkatan Udara. Upaya KPK memeriksa sendiri gagal karena sebagian tersangka menolak hadir. Adapun proses hukum di Polisi Militer tersendat dengan alasan belum selesainya penghitungan kerugian negara.

Ketidakseriusan TNI Angkatan Udara patut kita sesalkan. Padahal awalnya permintaan penyelidikan datang dari Panglima TNI kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, sendiri. Gatot meyakini ada pelanggaran prosedur: harga helikopter diduga digelembungkan dari Rp 514 miliar menjadi Rp 738 miliar. Gatot telah meminta pembelian itu dibatalkan. Presiden Joko Widodo lebih dulu menolak pembelian. Meski demikian, TNI Angkatan Udara jalan terus.

Pembelian alat utama sistem persenjataan oleh TNI memang rawan korupsi. Dengan alasan kerahasiaan negara, TNI mengatur sendiri mekanisme lelang. Itu sebabnya pengungkapan dugaan korupsi dalam tubuh TNI bukan perkara gampang. Kasus pembelian helikopter AW101 sulit menjadi benderang lantaran ada dugaan uang komisi pembelian sudah menjalar ke mana-mana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto harus membuktikan komitmennya. Setelah dilantik sebagai Panglima TNI enam bulan lalu, ia berjanji mengawal kasus ini-sesuatu yang sayangnya hingga kini belum terbukti.

KPK tak boleh patah semangat. Pasal 42 Undang-Undang KPK menyebutkan lembaga itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pimpinan KPK harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan lembaganya dalam memeriksa personel militer. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melobi pimpinan TNI dan Presiden.

Telah bersikap tegas dalam menolak pembelian heli AW101, Presiden hendaknya mengambil langkah progresif. Jokowi dapat memerintahkan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggagas pembentukan pengadilan koneksitas agar tersangka sipil dan militer dapat diproses bersama-sama oleh tim penyidik gabungan.

Tanpa pengadilan bersama, perkara ini tidak akan beranjak ke mana-mana. Presiden tak boleh membiarkan kanker korupsi menjalar dan melemahkan tentara nasional kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024