Indonesia harus bisa memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jabatan strategis ini menjadi amanah agar kita lebih berperan dalam meningkatkan perdamaian dunia di tengah konflik internasional yang cenderung meluas dan berlarut-larut.
Kepercayaan dunia terlihat saat Indonesia terpilih pada Jumat pekan lalu. Mewakili Asia-Pasifik selama dua tahun, Indonesia bergabung dengan sembilan anggota tidak tetap dan lima anggota permanen. Apresiasi tinggi layak diberikan kepada delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Inilah keempat kalinya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan setelah pada 1973, 1995, dan 2007.
Meski baru aktif per 1 Januari 2019, pemerintah bisa berancang-ancang menyiapkan langkah prioritas meretas jalan damai, terutama untuk konflik abadi seperti di Palestina. Perwakilan negara kita harus mengupayakan agar dunia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan pengembalian wilayah yang dianeksasi Israel itu. Sudah banyak resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB soal Palestina, tapi perdamaian di wilayah tersebut masih jauh dari tercapai. Indonesia harus mencegah terus hilangnya nyawa rakyat Palestina akibat konflik tak kunjung henti.
Sebagai perwakilan Asia-Pasifik, Indonesia harus lebih aktif mengatasi persoalan regional, seperti pembantaian warga etnis Rohingya di Myanmar. Memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mesti terdepan dalam menangani konflik etnis dan agama tersebut. Indonesia sejauh ini dianggap sebagai negara netral di antara pihak yang berkonflik.
Begitu pula soal perselisihan di Laut Cina Selatan. Konflik di sana kian tajam setelah Amerika bersekutu dengan Jepang, India, dan Australia untuk menghadang dominasi Cina. Posisi Indonesia di Dewan Keamanan harus dimanfaatkan. Indonesia mesti mampu keluar dari dikotomi pro-Amerika atau pro-Cina serta menciptakan solusi konkret menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut
Mewujudkan perdamaian sebagai anggota tak tetap Dewan Keamanan tentu bukan perkara mudah. Resolusi yang dicetuskan bisa dengan mudah terjegal hak veto yang dimiliki lima anggota permanen. Urusan Palestina, misalnya, nyaris selalu gagal karena dihadang veto Amerika Serikat yang mendukung Israel. Kebuntuan sistem di Dewan Keamanan PBB ini juga bisa menjadi agenda perubahan yang disuarakan Indonesia.
Lobi pemerintah menjadi kunci penting untuk mewujudkan perdamaian. Indonesia perlu lebih luwes dan intens membujuk negara-negara yang berkonflik.
