Setelah pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, juga pembunuhan terhadap pengunjuk rasa Palestina di pagar perbatasan Gaza, pada 14 Mei 2018 lalu, Pemerintah Indonesia mengumumkan tidak akan melegalkan visa warga Israel. Sebagai balasan, pemerintah Israel mengumumkan mulai 9 Juni tidak ada visa yang akan diberikan untuk wisatawan Indonesia. Namun, keputusan ini belum berlaku hingga 26 Juni 2018, di mana peziarah Indonesa ke Yerusalem masih diizinkan selama Ramadan, meskipun sejumlah agen perjalanan membatalkan tur karena kurangnya informasi terkait.
Melihat "krisis visa” ini, rupanya Indonesia dan Israel sama-sama menegaskan posisi masing-masing terhadap konflik Israel-Palestina melalui peraturan visa. Bagaimanapun situasi ini lebih kompleks dari yang tampak. Pembatalan perjanjian visa akan berdampak pada pariwisata di Indonesia, Israel dan Palestina. Terlebih bagi warga Indonesia yang berharap mengunjungi situs suci Timur Tengah, dan warga Israel, termasuk Palestina, yang memegang kewarganegaraan Israel yang penasaran ingin berkunjung ke Indonesia.
Setiap tahun sekitar 25.000 hingga 30.000 warga Indonesia mengunjungi Israel dan Palestina untuk ziarah. Kawasan penting bagi tiga agama Abrahamistik; Yudaisme, Nasrani dan Islam adalah rumah bagi situs-situs suci ketiganya seperti Masjid Al-Aqsa, Gereja Makam Kudus, serta makam para nabi seperti Musa dan Ibrahim.
Tiga pria Palestina saat menjalani tradisi Musaharati, membangunkan sahur warga muslim di Kota Tua Yerusalem, Selasa, 5 Juni 2018. AP Photo
Di sini pertemuan tiga agama, dan bukan hanya pada kesejarahannya. Kini pariwisata dari Indonesia ke Israel dan Palestina, Yahudi, Muslim, Nasrani, Palestina, Israel dan Indonesia saling terikat. Pasar Indonesia begitu penting untuk wisata ziarah, sehingga pemandu wisata, pengemudi bus, pegawai hotel dan penjual belajar Bahasa Indonesia. Pembatalan perjanjian visa akan berdampak buruk pada sektor wisata Palestina dan Israel. Apalagi pembatalan visa juga berdampak pada bisnis wisata di Mesir dan Yordania karena wisatawan Indonesia biasanya menggabungkan kunjungan wisata mereka di Israel dan Palestina dengan kunjungan ke Piramida di Mesir dan Petra di Yordania.
Mungkin langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina dengan membatalkan perjanjian visa. Namun konsekuensinya Israel juga membatalkan visa ke Indonesia. Buntut dari krisis visa ini berdampak buruk pada warga Yahudi dan Palestina-Israel yang bekerja di industri wisata termasuk warga Palestina di Yerusalem Timur yang memiliki biro perjalanan dan jasa bus, dan dampak ini juga termasuk kunjungan ke Tepi Barat. Kota Palestina seperti Bethlehem, Jericho dan Hebron membutuhkan pendapatan dari sektor wisata. Hotel Palestina, toko cindera mata dan pemandu wisata lokal di Tepi Barat juga menderita atas larangan wisatawan Indonesia. Untuk pihak di Indonesia, biro perjalanan yang menawarkan ziarah Al-Aqsa dan Tanah Suci khawatir usaha mereka akan bangkrut.
Seorang demonstran Palestina mengibarkan bendera saat bentrokan dengan tentara Israel ketika menolak kedubes AS pindah ke Yerusalem dan jelang peringatan Nakba ke-70 di Gaza, 14 Mei 2018. Lebih dari 2.700 pengunjuk rasa di Gaza juga mengalami luka-luka akibat bentrokan. AP
Tidak mendapat izin masuk ke negara lain menciptakan kesan negara homogen. Namun, masyarakat Israel dan Indonesia sama-sama majemuk. Larangan kunjungan untuk kewarganegaraan Israel berdampak pada Yahudi Israel serta 20-25 persen orang Palestina kewarganegaraan Israel. Ini berarti menjadi contoh bahwa pemandu wisata lokal yang fasih berbahasa Indonesia dan telah berjumpa dengan peziarah Indonesia selama bertahun-tahun, tidak bisa mengunjungi Indonesia karena memegang paspor Israel.
Warga Israel yang ingin lebih tahu dan belajar budaya, agama dan gaya hidup Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus pupus. Keinginan warga Israel yang ingin belajar tentang Indonesia dibuktikan lewat kegiatan akademik. Universitas Hebrew Yerusalem memiliki program studi tentang Indonesia, dan menjadikannya universitas pertama di Israel yang mengajarkan bahasa Indonesia. Tahun lalu, Profesor Ronit Ricci, menyelenggarakan konferensi pertama tentang Indonesia di Israel, dan Senin lalu. Indonesia mewakili “Asia Day” di Universitas Hebrew dengan menampilkan pertunjukkan seni oleh Jerusalem Gamelan, ensembel musik yang terdiri dari musisi Israel yang sebagian besar belum pernah mengunjungi Indonesia. Mereka tampil di hadapan mahasiswa yang penasaran (Mahasiswa Yahudi dan Palestina) yang berharap mereka bisa mengunjungi Indonesia suatu hari nanti.
Dari sisi Indonesia, pembatalan turis Israel akan berdampak pada Muslim dan Nasrani Indonesia yang ingin berkunjung ke situs suci Israel dan Palestina. Banyak pengunjung dari kedua pihak tertarik melihat langsung dua wilayah bertetangga yang berhubungan seperti teman dan musuh ini. Selama kunjungan, mereka bisa belajar kompleksitas dua masyarakat. Yahudi Israel yang ingin ke Indonesia melihat bahwa tidak semua orang Indonesia membenci Yahudi dan Indonesia yang berkunjung ke Israel ingin melihat dua masyarakat yang memiliki kompleksitas konflik di Timur Tengah, multietnis dan multireligius, bisa berdampingan satu sama lain. Jika krisis visa ini bisa berakhir dengan kedua pihak diizinkan mengunjungi satu sama lain, bukan hanya perusahaan pariwisata yang diuntungkan dari hilangnya krisis visa.
Mirjam Lücking adalah Postdoctoral Fellow at the Department of Asian Studies, The Hebrew University of Jerusalem.
