Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akal-akalan Subsidi BBM

image-profil

image-gnews
Harga BBM Bersubsidi September Tidak Turun
Harga BBM Bersubsidi September Tidak Turun
Iklan

Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF

Pada tahun politik, semua rezim memang kerap meninggalkan logika ekonomi atas nama elektabilitas, kata Eamon Butler, dalam bukunya, Public Choice. Kritik Eamon terbukti di Indonesia. Saat harga minyak mentah dunia naik di atas US$ 70 per barel, pemerintah malah berjanji hingga 2019 harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif listrik tidak naik. Langkah ini seakan-akan menjadikan pemerintah pahlawan. Padahal, selama 2015-2017, ketika daya beli sudah terindikasi turun, pemerintah terus memangkas subsidi energi, baik BBM maupun listrik.

Upaya memangkas subsidi pada era Jokowi-JK menuai banyak pujian. Indonesia, yang telah lama menanti peringkat investasi Standard and Poor's, akhirnya mendapatkannya pada 2017. Tidak ketinggalan, lembaga pemeringkat kredit sejenis Moody's dan Fitch buru-buru menaikkan peringkat utang pemerintah. Fiskal disebut prudent, aman, dan reformasi anggaran terus berlangsung alias on the track.

Memang, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terkesan berhasil mengalihkan subsidi energi untuk membangun infra-struktur, yang selalu diklaim sebagai belanja produktif. Padahal pemerintah melempar tanggung jawab pengalihan subsidi energi dari APBN ke badan usaha milik negara (BUMN). Subsidi tetap berjalan atas nama BBM Penugasan dan BBM satu harga dengan selisih harga jual yang ditanggung oleh Pertamina. Rapor dalam APBN terlihat bagus, tapi rapor keuangan Pertamina berbanding terbalik.

Sebagai negara net importir minyak, seharusnya Indonesia tak boleh main-main dengan subsidi. Ketika harga minyak dunia naik, impor minyak dan gas terus membengkak. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan impor migas periode Januari-April 2018 mencapai US$ 9 miliar atau naik US$ 780 juta dibanding periode yang sama tahun 2017. Setiap tahun, defisit neraca migas mencapai US$ 8,5 miliar. Pemerintah justru mengklaim, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel, APBN akan diuntungkan Rp 300 miliar.

Masalahnya, pemerintah memberikan potret yang buram karena hanya bicara dari sisi APBN. Bagaimana dengan efek defisit migas terhadap keuangan BUMN? Sejak 2017, akibat BBM Penugasan, Pertamina mengalami potensi kerugian Rp 18,9 triliun. Saat rapat dengar pendapat di parlemen, direksi Pertamina dengan gamblang bicara soal potensi kerugian pada 2018 akan jauh membengkak, bahkan diestimasi mencapai Rp 23 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibat ugal-ugalan dalam mendesain subsidi BBM, efeknya pun berantai. Investasi Pertamina untuk eksplorasi berpengaruh terhadap eksplorasi migas secara total. Data SKK Migas pada 2014-2017 membuktikan, jumlah total wilayah kerja (WK) eksplorasi menurun tajam, dari 183 ke 119 WK. Dalam kondisi pencarian sumur baru berkurang signifikan, diprediksi 10-15 tahun lagi Indonesia akan mengalami kekurangan minyak dalam negeri. Ini belum bicara soal kilang minyak.

Jalan keluar yang paling ideal adalah menghentikan seluruh akrobat politik subsidi ini. Tapi solusi tersebut tampaknya tidak mungkin diambil. Janji harga BBM tidak naik sampai 2019 telanjur ditelan oleh publik. Opsi lainnya adalah menambah subsidi energi ke Pertamina melalui APBN Perubahan 2018.

Opsi ketiga adalah menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) setara dengan besaran kerugian potensial yang diderita oleh Pertamina. Uangnya diambil melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau anggaran yang tidak terserap. Per April 2018, anggaran SILPA justru naik, dari Rp 123,2 triliun menjadi Rp 133,6 triliun. Kemungkinan kuat opsi SILPA bisa diambil dengan mengorbankan serapan belanja modal alias infrastruktur. Belanja infrastruktur secara spesifik sebesar Rp 410 triliun. Jika mengambil Rp 23 triliun untuk menambal Pertamina sangat dimungkinkan.

Sudahlah. Sebaiknya, pada tahun politik ini, akrobat subsidi yang mengorbankan BUMN dikurangi. Logika ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat jangka panjang seharusnya selalu berada di urutan terdepan. Jangan sampai perbaikan kondisi ekonomi tergadaikan oleh akal-akalan subsidi BBM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024