Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Meminggirkan Minoritas

Oleh

image-gnews
Sejumlah massa yang tergabung dalam relawan #KamiBersamaPolri menggelar doa bersama lintas agama di depan Mabes Polri, Jakarta, 10 Mei 2018. Para relawan juga membagikan bunga mawar berwarna merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah massa yang tergabung dalam relawan #KamiBersamaPolri menggelar doa bersama lintas agama di depan Mabes Polri, Jakarta, 10 Mei 2018. Para relawan juga membagikan bunga mawar berwarna merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

DUA puluh tahun pasca-reformasi, pengakuan dan pelindungan negara kepada kaum minoritas di Indonesia masih jauh panggang dari api. Sampai hari ini, pemeluk agama yang dinilai menyimpang seperti Ahmadiyah masih harus hidup dalam kecemasan. Sementara itu, penganut aliran kepercayaan seperti Sumarah dan Sunda Wiwitan harus berpura-pura menjadi pemeluk agama yang diakui di Indonesia agar memperoleh kartu tanda penduduk.

Kegagalan negara melindungi kaum minoritas jelas melanggar cita-cita kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian Pembukaan, konstitusi kita sudah menegaskan pentingnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" tanpa terkecuali. Pembedaan perlakuan kepada mereka yang kebetulan punya keyakinan yang tak sama dengan mayoritas warga lain seharusnya tidak punya tempat di negeri ini.

Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberi gambaran yang lebih detail soal suramnya nasib kaum minoritas di republik ini. Tahun lalu, lembaga itu menemukan ada sedikitnya 50 kasus dugaan pelanggaran kebebasan beragama. Tahun ini, hingga semester pertama, sudah ada delapan kasus serupa. Adapun Wahid Foundation, lembaga advokasi hak asasi manusia, menemukan bahwa sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh aktor "negara". Dengan kata lain, aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hak warga beragama justru aktif melanggar prinsip kebebasan.

Temuan itu sebenarnya tak mengherankan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum konsisten menerjemahkan prinsip pelindungan kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kesalahkaprahan ini sudah terjadi sejak 27 Januari 1965, ketika diterbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Aturan itulah yang kini menjadi dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri mengenai pelarangan penyebaran dan kegiatan keagamaan jemaah Ahmadiyah di Indonesia yang diteken pada 2008.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bersenjatakan surat keputusan bersama itu, aparat negara kerap melarang kaum Ahmadiyah beribadah di masjidnya sendiri. Mereka juga menutup mata ketika kelompok warga lain menyerang dan mengusir kaum ahmadi. Upaya untuk menggugat peraturan itu sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi lima tahun lalu, tapi kandas. Dibutuhkan komitmen politik yang tegas dari Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membalikkan keadaan. Pemerintah bersama DPR harus mencabut semua peraturan perundang-undangan yang bertabrakan dengan Pancasila dan konstitusi.

Menggandeng tokoh-tokoh bangsa untuk melahirkan komitmen semacam itu memang tak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kunci persoalannya memang ada pada elite politik kita. Selama ini ada indikasi kuat persekusi atas kaum minoritas menjadi komoditas politik menjelang pemilihan umum. Setiap kali masa kampanye, para politikus akan menggoreng isu ini untuk menarik simpati pemilih mayoritas.

Harga yang harus dibayar untuk permainan politik semacam itu teramat mahal. Harmoni yang dibangun dengan meminggirkan minoritas juga tak akan langgeng. Kita belajar dari era Orde Baru bagaimana konflik antaragama yang dibungkam oleh negara tetap meletup suatu saat. Kini waktunya kembali pada moto Bhinneka Tunggal Ika, dengan memastikan tak ada kelompok agama yang disingkirkan dan semua aliran keyakinan diberi ruang yang adil di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024