Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Premanisme ke Radar Bogor

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Reskrim Polsek Tanjung Priok bersama Pasukan Gabungan Polda Metro Jaya mengamankan 27 orang dalam operasi premanisme di sekitar Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, 3 Mei 2017. Foto: Istimewa
Reskrim Polsek Tanjung Priok bersama Pasukan Gabungan Polda Metro Jaya mengamankan 27 orang dalam operasi premanisme di sekitar Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, 3 Mei 2017. Foto: Istimewa
Iklan

Penyerangan kantor redaksi harian Radar Bogor oleh kader dan simpatisan PDI Perjuangan sangatlah memalukan. Apalagi beberapa pemimpin partai terbesar itu terkesan memberi restu dengan pernyataannya.

Kekerasan bermula dari berita yang mereka nilai telah menyerang ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri. Cara protes atas isi berita ini sudah di luar batas kewajaran dan malah merupakan tindak pidana.

Puluhan anggota dan simpatisan partai banteng itu marah atas kepala berita Radar Bogor edisi 30 Mei 2018 berjudul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta" dengan gambar ilustrasi Megawati. Berita itu menyoroti kontroversi gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru diputuskan Presiden Joko Widodo.

Keberatan terhadap sebuah berita semestinya tidak dilakukan dengan intimidasi. Jalur yang seharusnya ditempuh pihak yang merasa dirugikan adalah meminta hak jawab atau mengadukannya ke Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur mekanisme kontrol terhadap pemberitaan dengan mewajibkan media memuat hak jawab.

Pers tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Karya jurnalistik bukanlah "produk final" yang seratus persen pasti benar. Karena itu, media massa wajib menyediakan ruang untuk hak jawab dan hak koreksi. Jika tidak puas, masyarakat juga bisa mengadukan sebuah media yang dianggap melanggar ke Dewan Pers. Tentang salah dan benarnya sebuah berita yang dikeluhkan, biarlah Dewan Pers yang memberi penilaian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini Dewan Pers menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang bisa berlaku adil terhadap masyarakat dan pers. Jika diputus bersalah, media harus legawa melakukan koreksi dan meminta maaf. Masyarakat juga harus berbesar hati jika aduan mereka ditolak. Namun, jika tidak puas terhadap putusan Dewan Pers, pengadu bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Tiga tahap penyelesaian sengketa pemberitaan ini cukup adil, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun media.

Sayangnya, kader PDIP malah mengambil jalan kekerasan. Seorang petinggi partai itu bahkan menyatakan, jika terjadi di Jawa Tengah-daerah asal politikus tersebut-Radar Bogor "sudah rata dengan tanah".

Polisi harus mengusut kekerasan itu. Massa partai itu telah melakukan tindak pidana perusakan, penyerangan, dan pengancaman. Pelaku juga melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pers tentang kebebasan pers. Namun tampaknya kepolisian tidak akan memproses soal ini ke ranah hukum.

Pembiaran terhadap tindak kriminal semacam itu bakal berdampak panjang. Gaya ala preman ini akan makin banyak digunakan dalam sengketa pemberitaan. Premanisme terhadap pers sebelumnya telah banyak terjadi, mulai dari kasus wartawan Udin sampai demo intimidatif anggota FPI terhadap Tempo beberapa waktu lalu. Tindakan semacam ini merupakan ancaman terhadap demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.