Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia
Data kinerja perdagangan internasional Indonesia bulan April terbilang cukup mengecewakan karena mengalami defisit sebesar US$ 1,63 miliar. Defisit dipicu oleh sektor minyak dan gas yang tercatat mencapai US$ 1,13 miliar dan defisit non-migas US$ 495,6 juta. Selain itu, defisit terjadi karena laju impor yang jauh lebih tinggi dibanding ekspor. Perbandingannya, ekspor April hanya tumbuh 9 persen secara tahunan (year-on-year), sedangkan impor justru melonjak 35 persen.
Tentu kita masih bisa melihat kondisi ini dari sudut pandang yang positif. Dengan kata lain, laju impor yang tinggi ternyata didominasi oleh impor barang modal dan bahan baku. Impor barang modal pada April tumbuh 41 persen (year-on-year) dan impor bahan baku/penolong melonjak 33 persen. Tingginya impor barang modal dan bahan baku sejatinya merupakan indikator yang positif karena menjadi pertanda bahwa investasi dan produksi ke depan akan semakin bergairah.
Respons pasar memang tak melulu didasari sisi positif tersebut. Atas perkembangan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) justru merosot 8,14 persen sejak awal tahun (year-to-date). Investor asing mencatatkan penjualan bersih (net selling) sebesar Rp 1,16 triliun. Sejak awal tahun, investor asing sudah membukukan net selling senilai Rp 38,98 triliun, hampir menyamai total net selling asing sepanjang tahun lalu. Sementara itu, nilai tukar rupiah pun masih betah bertengger di level Rp 14.000-an per dolar Amerika Serikat.
Pasar tentu tak bisa kita salahkan. Reaksi investor di pasar finansial terhadap data neraca perdagangan adalah respons yang normal dari sudut pandang pelaku pasar. Namun, dari sudut pandang pemerintah, reaksi semacam itu perlu mendapat perhatian tersendiri. Mengapa? Boleh jadi itu adalah sebuah alarm tanda bahaya. Yang patut juga dicermati adalah soal impor migas. Masalahnya, saat ini Indonesia sudah menjadi net importer minyak. Sejalan dengan harga minyak yang terus melejit, sudah tembus US$ 70 per barel, impor migas tentu akan membebani perekonomian nasional.
Impor minyak berpotensi membengkak karena konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus bertambah. Janji pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun tentu akan membuat sebagian konsumen enggan beralih ke BBM non-subsidi. Celakanya, dalam kondisi kurs rupiah yang melemah saat ini, impor minyak akan semakin memberatkan keuangan Pertamina. Impor minyak yang membengkak disertai kurs rupiah yang melemah tapi harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan akan memberikan dampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mau tidak mau, asumsi harga minyak dan besaran subsidi harus direvisi naik.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia dibayangi oleh lemahnya ekspor produk manufaktur. Mayoritas ekspor Indonesia, sekitar 65 persen, masih didominasi komoditas yang bernilai tambah rendah. Sedangkan ekspor produk manufaktur masih kurang optimal. Indonesia malah diserbu produk manufaktur negara lain, khususnya dari Cina. Defisit neraca perdagangan dengan Negeri Tirai Bambu kini sudah mencapai US$ 5,7 miliar selama Januari-April 2018.
Indonesia memang harus segera membenahi struktur industri sektor manufaktur yang selama ini terabaikan. Pemerintah harus berpikir keras tentang cara agar tetap bisa memberikan insentif yang sehat dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus segera merumuskan berbagai kebijakan yang membuat situasi makro menjadi lebih kondusif bagi "pemulihan" industri manufaktur.
Ekspor produk manufaktur bisa digenjot. Salah satunya dengan penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 secara konsisten, yang menetapkan lima industri prioritas, yakni sektor tekstil, otomotif, elektronik, kimia, serta makanan dan minuman. Selain itu, ekspor manufaktur bakal meningkat jika Indonesia segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan, khususnya Uni Eropa. Strategi lain adalah terus mencari pasar-pasar baru, seperti Timur Tengah, India, Rusia, dan Amerika Latin.
Harapannya, pemerintah dan otoritas terkait cepat tanggap terhadap defisit neraca perdagangan ini. Jika tidak dikendalikan, dia akan membahayakan neraca transaksi berjalan yang selama ini menjadi ancaman utama perekonomian nasional.
