Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Untuk Apa Badan Pancasila

Oleh

image-gnews
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Segera Terbentuk
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Segera Terbentuk
Iklan

KEPUTUSAN pemerintah memberikan gaji tinggi kepada fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah jadi kontroversi. Seolah-olah diambil tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang sedang morat-marit, keputusan itu dianggap mencederai rasa keadilan.

Penetapan gaji fungsionaris BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei lalu. Dalam aturan itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri menerima gaji dan fasilitas senilai Rp 112,55 juta per bulan. Sedangkan anggota dewan pengarah, yang diisi sejumlah tokoh nasional, mendapat Rp 100,81 juta. Adapun Kepala BPIP Yudi Latif memperoleh Rp 76,5 juta.

Gaji besar itu memantik kritik dari pelbagai kalangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mencoba mengklarifikasi soal ini, ternyata juga gagal memberikan argumentasi yang jernih tentang dasar penetapan gaji itu. Pengaturan hak keuangan dan fasilitas fungsionaris BPIP itu dianggap mengabaikan penetapan gaji aparat sipil negara yang diatur dengan tegas lewat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut aturan tersebut, pemberian fasilitas serta tunjangan bagi pejabat dan aparat negara harus berbanding lurus dengan kinerja dan kontribusi yang mereka berikan.

Lebih dari soal gaji, kehadiran BPIP hingga kini masih menjadi pertanyaan. Sudah sejak awal, pembentukan lembaga ini dianggap sebagai sikap reaktif pemerintah terhadap berkembangnya intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat, terutama dalam beberapa waktu terakhir.

Tidak begitu jelas apa saja yang telah dilakukan lembaga ini untuk mengatasi persoalan "lunturnya" nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Tak terdengar ada peta jalan yang telah disiapkan, tak juga ada kerja nyata yang telah dilakukan. Sesudah lembaga itu terbentuk, intoleransi dan radikalisme tentu saja tak lantas bisa dipadamkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BPIP memang bukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Pada 1979, Presiden Soeharto membentuk lembaga itu untuk "mensosialisasi" Pancasila kepada masyarakat. Badan yang didukung dana besar dan struktur organisasi berjurai-jurai ini menggelar berbagai penataran dalam pelbagai level. Pada kenyataannya, BP7 dipakai untuk "memaksakan" Pancasila seraya mematikan diskusi kritis terhadap ideologi negara. Oleh pemerintah Orde Baru, Pancasila telah dipersonifikasi ke dalam sosok Kepala Negara. Mereka yang menentang Soeharto dianggap melawan Pancasila.

Jika persoalannya adalah menanggulangi intoleransi, langkah paling ampuh adalah menegakkan hukum. Pidato menghasut bisa dihadang dengan mengefektifkan pasal ujaran kebencian. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok radikal diatasi dengan penegakan hukum yang tidak pilih bulu.

Oleh pendiri bangsa, Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai yang telah tumbuh di dalam masyarakat. Karena itu, penegakan Pancasila hanya bisa dilakukan jika nilai luhur itu-ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan-dibiarkan tumbuh. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila-misalnya ide negara agama-tak boleh dibiarkan berkembang, sesuatu yang sayangnya kini diajarkan di sekolah dan dalam sejumlah diskusi berkedok kegiatan agama.

Bersikap tegas terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tak bisa dilakukan oleh BPIP. Tanpa penegakan hukum, lembaga itu tak banyak gunanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024