Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Defisit Ruang Desa

image-profil

image-gnews
Lahan konservasi 370 ha yang dikuasai sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara di Blok Cisadon atau kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Foto: Avit Hidayat].
Lahan konservasi 370 ha yang dikuasai sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara di Blok Cisadon atau kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Foto: Avit Hidayat].
Iklan

Wiko Saputra
Peneliti dari Auriga Nusantara

Desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial merupakan tujuan utama pembangunan. Begitulah bunyi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi ancaman terhadap kemandirian tersebut justru muncul dari kebijakan pemerintah sendiri, terutama soal tata ruang.

Tak semua desa di Indonesia bebas akses kelola. Hal itu terjadi karena banyak desa yang masuk dalam kawasan hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2018, dari 74.910 desa di Indonesia, 31.961 desa masuk ke dalam kawasan hutan.

Menurut aturan, masyarakat, kecuali masyarakat hukum adat, tak boleh melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan kecuali kawasan yang sudah diberi hak pengelolaan oleh negara, seperti izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. Akibatnya, masyarakat yang bermukim dan menggarap lahan di dalam kawasan hutan kehilangan hak-hak ekonomi dan sosial, sehingga terperangkap dalam kubangan kemiskinan.

Mereka korban dari kebijakan penataan ruang yang tak ajek. Misalnya, desa yang masyarakatnya sudah bermukim turun-temurun di sana, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan atau transmigrasi yang berkembang membentuk kesatuan wilayah desa, tapi statusnya masih banyak dalam kawasan hutan. Hal itu menyebabkan defisit ruang (lahan) kelola masyarakat.

Defisit ruang desa juga ditemukan dalam kajian Yayasan Auriga Nusantara (2018) tentang fungsi dan tata guna lahan di sepuluh desa di Kalimantan dan Sumatera. Kajian itu menggunakan wahana tanpa awak alias drone. Hasilnya, hanya 12,5 persen dari total luas lahan desa yang bisa secara mandiri dikelola oleh masyarakat. Sisanya adalah kawasan hutan dan budi daya yang sudah diberikan hak kelola kepada perusahaan perkebunan sawit.

Tata ruang yang tak ajek berkelindan dengan kebijakan ego sektoral. Kementerian Desa mendorong percepatan pembangunan desa dengan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah lewat Dana Desa. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melarang aktivitas pembangunan di kawasan hutan. Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus mengobral hak guna usaha untuk perkebunan sawit di desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Walhasil, dapat dipastikan bahwa dalam jangka panjang Dana Desa sebagai stimulus pembangunan tidak efisien karena keterbatasan ruang desa dalam pembangunan. Inefisiensi Dana Desa juga berisiko menyuburkan korupsi di desa. Korbannya adalah masyarakat desa.

Reformasi tata kelola hutan dan lahan berbasis desa merupakan keharusan. Bertahun-tahun masyarakat desa yang berada di dalam kawasan hutan terjebak dalam kemiskinan. Bertahun-tahun juga mereka menyaksikan sumber kekayaan alamnya dikuras oleh perusahaan (sawit, tambang, dan kehutanan).

Penataan dan inventarisasi kawasan hutan mendesak dilakukan. Hutan harus menjadi modal pembangunan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan bukan mempersempit penghidupan masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan. Rancang ulang kebijakan kehutanan perlu dilakukan. Kebijakan harus berkelanjutan dan dalam jangka panjang, bukan sekadar kebijakan reaktif dan kuratif tanpa desain dan arah yang jelas seperti saat ini. Contohnya perhutanan sosial dan reforma agraria.

Saya mengusulkan rancang ulang pengelolaan hutan harus masuk ke dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Sektor Kehutanan yang sedang digodok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan begitu, ruang kebijakan dan program berkelanjutan dalam menata pengelolaan hutan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penyangga lingkungan akan terbuka.

Untuk jangka pendek, sinergi antar-kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar inefisiensi penggunaan anggaran dan tumpang-tindih program tidak lagi terjadi. Apalagi semangat membangun desa dengan gelontoran Dana Desa perlu diefektifkan sebagai stimulus pembangunan dan bukan sumber bancakan korupsi seperti yang terjadi saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024