Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imunisasi dan Hak Bersekolah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Suasana imunisasi penyakit difteri yang di lakukan oleh dinas kesehatan DKI Jakarta di SMAN 33, Cengkareng, Jakarta, 11 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Suasana imunisasi penyakit difteri yang di lakukan oleh dinas kesehatan DKI Jakarta di SMAN 33, Cengkareng, Jakarta, 11 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Iklan

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang membingungkan. Upaya menghapus syarat wajib imunisasi bagi calon siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar jelas kurang tepat. Akhirnya kebijakan itu diluruskan lagi setelah diprotes masyarakat.

Argumen di balik kebijakan yang dianulir itu adalah pemerintah DKI menginginkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Atas pertimbangan ini, Dinas Pendidikan DKI menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/SE/2018 yang mencabut syarat memiliki kartu identitas serta sertifikat imunisasi bagi calon siswa yang akan mendaftar ke TK dan SD.

Sebelumnya, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, sertifikat imunisasi memang menjadi syarat wajib bagi calon siswa yang hendak mendaftar ke sekolah negeri. Dengan upaya penghapusan syarat ini, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan bisa dipenuhi secara mudah tanpa dibatasi oleh syarat lain.

Hak mendapat pendidikan memang tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan kesehatan. Hanya, kebijakan itu menuai kontroversi karena pemerintah DKI terkesan mengabaikan upaya menjaga kesehatan masyarakat lewat imunisasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memerintahkan Dinas Pendidikan mencabut lagi penghapusan syarat imunisasi itu.

Kebijakan "jalan tengah" ditempuh lewat dua surat edaran baru yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Intinya, calon siswa yang ingin bersekolah di TK dan SD diwajibkan melampirkan sertifikat imunisasi. Adapun calon siswa yang belum memiliki sertifikat itu tetap bisa mendaftar. Nah, pemerintah DKI nantinya akan memberikan imunisasi bagi siswa yang belum mendapatkannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Langkah Gubernur Anies untuk segera mengakhiri pro-kontra itu patut dihargai. Bagaimanapun, tidaklah mudah menerapkan filosofi yang ideal dalam kebijakan praktis. Benar, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Mendapatkan layanan kesehatan pun merupakan hak, bukan kewajiban. Masalahnya, jika ada siswa yang tidak diimunisasi kemudian mengidap penyakit menular, ia bisa menyebabkan siswa lain tertular penyakit.

Itu sebabnya kebijakan pemerintah DKI sebelumnya, yang tegas mewajibkan calon siswa mendapatkan imunisasi, amat bisa dipahami. Kebijakan ini simpel dan mudah pula dilaksanakan kendati terkesan menghambat hak mendapatkan pendidikan. Sejauh ini tingkat imunisasi di Jakarta memang belum seratus persen. Jakarta bahkan masuk daftar 15 provinsi yang terkena wabah difteri pada Desember tahun lalu.

Pemerintah DKI tak perlu ragu mendorong, bahkan mewajibkan, anak-anak diimunisasi demi menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan. Aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun mewajibkan orang tua memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi anaknya.

Tak seharusnya persoalan imunisasi, yang amat penting bagi kesehatan, dipertentangkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024