Menimbang Rancangan Undang-Undang Terorisme

Revisi Undang-Undang Terorisme

Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Rentetan serangan terorisme yang muncul beberapa waktu belakang menghangatkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Pembahasan rancangannya sebenarnya sudah bergulir setelah serangan teror di Jalan Thamrin jakarta, pada Januari 2016. Revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu diposisikan untuk melengkapi produk hukum anti-terorisme setelah adanya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Perubahan regulasi seharusnya menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Bila hanya menyandarkan pada pendekatan keamanan, pemberantasannya akan bernuansa represif belaka. Adapun bila hanya mendasarkan pada pendekatan hak asasi manusia, implikasinya adalah tidak efektifnya penanganan terorisme.

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Terorisme menuai perdebatan sengit mengenai definisi terorisme. Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan definisinya memuat motif politik dalam tindakan terorisme, sedangkan pemerintah tidak setuju.

Pendefinisian ini menyangkut sejauh mana batasan tindak terorisme dan kompleksitas pembuktiannya. Apabila frasa "motif politik" dimasukkan, pendakwaan harus juga membuktikan adanya motif politik dalam perbuatan terdakwa.

Selain itu, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan untuk memasukkan tindakan persiapan dalam rancangan. Tindakan persiapan ini akan menjadi pembeda yang sangat nyata dengan undang-undang yang ada. Dengan dimasukkannya tindakan persiapan, pelaku yang memiliki niat dan melakukan perbuatan permulaan sudah dapat ditindak melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Hal ini juga akan menghindarkan pembunuhan di luar hukum ketika pelaku baru menyandang status terduga. Dengan adanya klausul tindakan persiapan, pelaku dapat dinyatakan sebagai tersangka persiapan terorisme. Pendekatannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Prinsip dalam menentukan definisi terorisme ini harus sesuai dengan prinsip negara hukum, yaitu lex certa (ketentuan harus sejelas mungkin), lex scripta (diatur secara tertulis), dan lex stricta (diatur secara ketat dan tidak membuka ruang untuk tafsir berbeda). Ketiga prinsip ini harus menjadi pertimbangan obyektif bagi pembentuk legislasi.

Persoalan lainnya adalah kewenangan upaya paksa dalam penangkapan, penahanan, dan penyadapan. Soal penangkapan tidak perlu ada penambahan waktu penangkapan karena masa penangkapan bukan dihitung mulai dari perintah penangkapan diterima, melainkan pertemuan penyidik dengan tersangka.

Soal kewenangan penahanan perlu dievaluasi. Insiden berdarah di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Kepolisian RI di Depok Jawa Barat, dua pekan lalu, menunjukkan persoalan serius dalam penahanan, terutama pemisahan lokasi tahanan dengan narapidana.

Di tengah ketiadaan Undang-Undang Penyadapan, Rancangan Undang-Undang Terorisme seharusnya sudah mulai menata kewenangan ini secara proporsional. Perlu ada pengaturan yang lebih ketat, mulai dari siapa yang berwenang untuk menyadap, jangka waktu, hingga penggunaan dan pemusnahan hasil penyadapan.

Persoalan lainnya adalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang TNI memang sudah mengatur soal operasi militer selain perang, yang salah satunya adalah untuk mengatasi aksi terorisme. Namun hal ini seharusnya menunggu aturan yang lebih lanjut, seperti Undang-Undang Tugas Perbantuan. Pelibatan TNI harus diletakkan dalam kerangka proporsionalitas dan kebutuhan.

Namun, menurut undang-undang, terorisme adalah tindak pidana. Untuk itu, penanganannya harus melalui sistem peradilan pidana. TNI bukanlah aktor dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Terorisme adalah musuh bersama dan pemberantasan terorisme harus menjadi agenda prioritas. Penguatan sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan perlu dilakukan. Namun itu harus dilakukan dalam koridor prinsip-prinsip hukum, proporsionalitas dalam penindakan, dan identifikasi terhadap akar persoalannya.






Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

2 hari lalu

Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

Rapat Pimpinan MPR pada pertengahan Januari telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan RUU tentang MPR.


Cak Nun yang Saya Kagumi

5 hari lalu

Cak Nun yang Saya Kagumi

Soal pernyataan Emha Ainun Nadjib yang kontroversial itu, apa merupakan bagian dari kenakalannya? Banyak pihak menyayangkan, tak seharusnya hal itu terucap dari tokoh sekaliber Cak Nun yang kita tahu banyak pengikutnya.


Batalkan Kenaikan Biaya Haji

6 hari lalu

Batalkan Kenaikan Biaya Haji

Rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji tak masuk akal karena bisa membebani masyarakat. Bukti gagalnya pengelolaan setoran awal dana haji


Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

6 hari lalu

Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bisnis bakery akan pulih pasca pandemi Covid-19.


Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

12 hari lalu

Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

Persoalan ekonomi di tataran bawah masih terus terjadi dan menjadi PR bagi MUI bersama dengan NU dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk segera diselesaikan.


PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

17 hari lalu

PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

Pencabutan PPKM pada akhir Desember 2022 diprediksi kian menggairahkan sektor pariwisata, termasuk usaha makanan, minuman, dan perhotelan.


Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol

20 hari lalu

Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol

Pemerintah seharusnya berdiri di belakangan masyarakat konsumen jalan tol. Bukan sebaliknya.


Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

26 hari lalu

Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan menjadi penyidik tunggal tindak pidana di sektor keuangan. Rawan penyalahgunaan kewenangan.


Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

29 hari lalu

Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

Menegakkan aturan saja tidak cukup untuk bisa meyakinkan orang agar mau bersepeda sehari-hari.


Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

32 hari lalu

Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

lavojoy memperkenalkan Softness Creator Hand Butter