Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intoleransi pada Hari Reformasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

Menjelang dua puluh tahun reformasi, yang antara lain menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, tindakan diskriminatif terhadap sebagian warga negara masih saja terjadi. Akhir pekan lalu, sekelompok orang menyerbu penganut Ahmadiyah di Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Peristiwa memalukan yang membuat 24 penduduk terusir serta merusak enam rumah dan sejumlah sepeda motor itu semakin menegaskan sikap intoleran sebagian warga Indonesia. Sebelumnya, ujaran kebencian merajalela di ruang-ruang publik. Pekan lalu kita bahkan menghadapi tragedi berdarah ketika satu keluarga meledakkan diri untuk menyerang tiga gereja di Surabaya, lalu disusul ledakan di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Rumah Susun Wonocolo, Sidoarjo, yang melibatkan dua keluarga lain.

Wajah toleransi, yang sejak dulu didoktrinkan sebagai "keunggulan warga negara Indonesia", seolah-olah semakin tipis-kalau tidak mau dikatakan telah sirna. Perbedaan, yang seharusnya menyatukan, menjadi hal yang sering memantik pertikaian. Menurut organisasi nonpemerintah, Setara, pada tahun lalu terjadi 155 kasus intoleransi di 29 provinsi. Kasus-kasus serupa terjadi pada awal tahun ini.

Semua pihak semestinya bersama-sama mengatasi situasi, terutama ihwal kelangsungan hidup penganut Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah provinsi itu dan kepolisian setempat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, penganut Ahmadiyah di wilayah itu telah mengalami perlakuan diskriminatif setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Penyerangan dan pengusiran terus mereka alami sepanjang satu dekade ini. Padahal Konstitusi menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketidaktegasan pemerintah pun membuat banyak pengungsi Ahmadiyah di Lombok hingga kini masih menetap di lokasi-lokasi pengungsian. Mereka terusir bertahun-tahun dari tanah milik mereka sendiri. Penganut Ahmadiyah-juga banyak kelompok minoritas lainnya-tidak merasakan kemerdekaannya. Jelas, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar yang juga mengatur setiap orang bebas tinggal di wilayah Indonesia.

Kepolisian semestinya memproses secara hukum para pelaku persekusi terhadap warga Ahmadiyah ini. Tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda akan terus berulang bila tak ada sanksi hukum bagi pelakunya. Jika pemerintah dan aparat keamanan daerah tidak mampu melakukannya, pemerintah pusat sudah sepatutnya turun tangan.

Salah satu janji pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum pada 2014 jelas menyatakan jaminan perlindungan serta hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasangan ini juga berjanji melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Keduanya berutang kepada penganut Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya yang hingga kini belum merasakan kemerdekaan Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024