Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembalinya Militer ke Urusan Sipil

image-profil

image-gnews
Helikopter Apache AH-64E melakukan demonstrasi udara dalam serah terima  di Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani Semarang, 16 Mei 2018. Serah terima ini dihadiri Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee. TEMPO/Budi Purwanto
Helikopter Apache AH-64E melakukan demonstrasi udara dalam serah terima di Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani Semarang, 16 Mei 2018. Serah terima ini dihadiri Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

Poltak Partogi Nainggolan
Mahasiswa doktoral di Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Jerman

Hari-hari ini prospek konsolidasi demokrasi kita amat mencemaskan. Apalagi jika Komando Operasi Khusus Gabungan dalam perang melawan terorisme segera diluncurkan. Operasi militer dalam situasi negara tanpa kehadiran tingkat ancaman terorisme yang sudah jelas dan tepat akan membuat supremasi sipil kian lemah. Siapa yang patut dipersalahkan? Jawabannya: masyarakat sipil sendiri. Mereka tidak siap, dibandingkan dengan militer, dalam memahami dan menyikapi perkembangan lingkungan strategis.

Masyarakat sipil tidak siap mendukung penegakan hukum Kepolisian RI dalam menghadapi para teroris. Mereka tenggelam dalam budaya mayoritas diam. Elite sipil, terutama ulama, sebagai bagian terpenting dalam perang melawan terorisme, tidak mampu menghadang radikalisasi masyarakat, yang mendukung terciptanya situasi kondusif bagi munculnya para simpatisan dan pengikut baru kelompok-kelompok teroris.

Meluasnya sikap ambivalensi dan keterbatasan pengetahuan telah membuat mereka gagal memahami bahwa maraknya intoleransi dan radikalisme adalah bibit-bibit terorisme. Sementara itu, terorisme semakin mengancam, tidak hanya kehidupan umat, tapi juga peradaban dan kebebasan sipil. Padahal, jika saja para ulama dapat lebih jelas menarik batas dan tegas bersikap terhadap organisasi teroris, seperti Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), prospek konsolidasi demokrasi dapat diselamatkan.

Jadi, logis saja bila Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian cemas akan nasib (kehormatan) institusi dan anak buahnya di seantero Tanah Air. Daripada kemampuannya terus-menerus digunjingkan dan dipersalahkan atas bangkitnya perlawanan teroris pro-ISIS, kepolisian lebih baik membuka pintu untuk saudara tuanya, TNI, kembali. Saya tidak akan menyalahkan Tito atas perkembangan ini.

Keputusan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan akan mengundang militer masuk ke urusan sipil. Tanpa ini saja, sipil sudah kesulitan merespons peningkatan ekstremisme beragama dan aksi terorisme. Dengan Komando di bawah kendali Panglima TNI, akan lebih sulit bagi sipil untuk melakukan kontrol demokratis atas reformasi sektor keamanan. Parlemen, yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung demokratisasi, juga belum bisa diharapkan karena belum memiliki kemampuan untuk itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keterbatasan pengetahuan, ketidakfokusan, dan kekurangseriusan para wakil rakyat dalam bekerja melengkapi rendahnya kapabilitas parlemen. DPR akan kesulitan untuk bisa mengoreksi, apalagi mencegah, TNI dari setiap tindakan yang salah dalam operasi dan pelanggaran kewenangan yang dapat terjadi kemudian. Dengan belum tuntasnya reformasi di sektor keamanan, masih absennya aturan pelibatan, dan belum dapatnya membawa pelanggaran pidana prajurit TNI ke peradilan sipil, sulit untuk berharap TNI terhindar dari penggunaan kewenangan yang berlebihan.

Kelalaian kita ini telah menciptakan risiko kian terbukanya kembali pintu masuk militer untuk urusan sipil setelah TNI belakangan ini ikut mengurusi sawah, stasiun, bandar udara, dan lain-lain. Dapat dimanfaatkannya peluang ini bukan kesalahan TNI semata. Sipil lalai untuk dapat menciptakan suasana yang dapat membuat TNI menjadi militer profesional.

Penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang untuk mengatur gelar Komando Operasi Khusus Gabungan tidaklah direkomendasikan karena sulit dikontrol sipil. Hal ini mengingat presiden dikelilingi orang-orang kuat yang mantan petinggi TNI. Mereka setiap saat lebih dapat mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan.

Adapun Presiden Jokowi, yang berlatar belakang sipil, memiliki kecakapan yang terbatas, apalagi untuk perkara supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan. Selain itu, lobi masyarakat sipil dirasakan kian berkurang belakangan ini karena kultur supremasi sipil yang belum terbentuk, dan, sebaliknya, kultur militer masih kuat di pemerintahan. Konsekuensinya, penyelesaian amendemen Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme harus menjadi keniscayaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.