Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembalinya Militer ke Urusan Sipil

image-profil

image-gnews
Helikopter Apache AH-64E melakukan demonstrasi udara dalam serah terima  di Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani Semarang, 16 Mei 2018. Serah terima ini dihadiri Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee. TEMPO/Budi Purwanto
Helikopter Apache AH-64E melakukan demonstrasi udara dalam serah terima di Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani Semarang, 16 Mei 2018. Serah terima ini dihadiri Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

Poltak Partogi Nainggolan
Mahasiswa doktoral di Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Jerman

Hari-hari ini prospek konsolidasi demokrasi kita amat mencemaskan. Apalagi jika Komando Operasi Khusus Gabungan dalam perang melawan terorisme segera diluncurkan. Operasi militer dalam situasi negara tanpa kehadiran tingkat ancaman terorisme yang sudah jelas dan tepat akan membuat supremasi sipil kian lemah. Siapa yang patut dipersalahkan? Jawabannya: masyarakat sipil sendiri. Mereka tidak siap, dibandingkan dengan militer, dalam memahami dan menyikapi perkembangan lingkungan strategis.

Masyarakat sipil tidak siap mendukung penegakan hukum Kepolisian RI dalam menghadapi para teroris. Mereka tenggelam dalam budaya mayoritas diam. Elite sipil, terutama ulama, sebagai bagian terpenting dalam perang melawan terorisme, tidak mampu menghadang radikalisasi masyarakat, yang mendukung terciptanya situasi kondusif bagi munculnya para simpatisan dan pengikut baru kelompok-kelompok teroris.

Meluasnya sikap ambivalensi dan keterbatasan pengetahuan telah membuat mereka gagal memahami bahwa maraknya intoleransi dan radikalisme adalah bibit-bibit terorisme. Sementara itu, terorisme semakin mengancam, tidak hanya kehidupan umat, tapi juga peradaban dan kebebasan sipil. Padahal, jika saja para ulama dapat lebih jelas menarik batas dan tegas bersikap terhadap organisasi teroris, seperti Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), prospek konsolidasi demokrasi dapat diselamatkan.

Jadi, logis saja bila Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian cemas akan nasib (kehormatan) institusi dan anak buahnya di seantero Tanah Air. Daripada kemampuannya terus-menerus digunjingkan dan dipersalahkan atas bangkitnya perlawanan teroris pro-ISIS, kepolisian lebih baik membuka pintu untuk saudara tuanya, TNI, kembali. Saya tidak akan menyalahkan Tito atas perkembangan ini.

Keputusan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan akan mengundang militer masuk ke urusan sipil. Tanpa ini saja, sipil sudah kesulitan merespons peningkatan ekstremisme beragama dan aksi terorisme. Dengan Komando di bawah kendali Panglima TNI, akan lebih sulit bagi sipil untuk melakukan kontrol demokratis atas reformasi sektor keamanan. Parlemen, yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung demokratisasi, juga belum bisa diharapkan karena belum memiliki kemampuan untuk itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keterbatasan pengetahuan, ketidakfokusan, dan kekurangseriusan para wakil rakyat dalam bekerja melengkapi rendahnya kapabilitas parlemen. DPR akan kesulitan untuk bisa mengoreksi, apalagi mencegah, TNI dari setiap tindakan yang salah dalam operasi dan pelanggaran kewenangan yang dapat terjadi kemudian. Dengan belum tuntasnya reformasi di sektor keamanan, masih absennya aturan pelibatan, dan belum dapatnya membawa pelanggaran pidana prajurit TNI ke peradilan sipil, sulit untuk berharap TNI terhindar dari penggunaan kewenangan yang berlebihan.

Kelalaian kita ini telah menciptakan risiko kian terbukanya kembali pintu masuk militer untuk urusan sipil setelah TNI belakangan ini ikut mengurusi sawah, stasiun, bandar udara, dan lain-lain. Dapat dimanfaatkannya peluang ini bukan kesalahan TNI semata. Sipil lalai untuk dapat menciptakan suasana yang dapat membuat TNI menjadi militer profesional.

Penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang untuk mengatur gelar Komando Operasi Khusus Gabungan tidaklah direkomendasikan karena sulit dikontrol sipil. Hal ini mengingat presiden dikelilingi orang-orang kuat yang mantan petinggi TNI. Mereka setiap saat lebih dapat mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan.

Adapun Presiden Jokowi, yang berlatar belakang sipil, memiliki kecakapan yang terbatas, apalagi untuk perkara supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan. Selain itu, lobi masyarakat sipil dirasakan kian berkurang belakangan ini karena kultur supremasi sipil yang belum terbentuk, dan, sebaliknya, kultur militer masih kuat di pemerintahan. Konsekuensinya, penyelesaian amendemen Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme harus menjadi keniscayaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024