Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi dan Ironinya

Oleh

image-gnews
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

DUA puluh tahun berlalu sejak Soeharto menyatakan lengser dari kekuasaan yang digenggamnya selama 32 tahun. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa reformasi membawa Republik ke arah yang benar. Tapi perubahan itu juga melahirkan ironi.

Sebagian dari "Enam Tuntutan Reformasi" yang disuarakan mahasiswa pada 1998 memang terwujud. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi bagi sistem politik yang lebih demokratis. Selain masa jabatannya dibatasi, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah.

Namun pemilihan langsung ternyata menyedot biaya politik yang mahal. Liputan majalah ini beberapa waktu lalu menemukan seorang calon gubernur, misalnya, bisa menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, yang digunakan untuk membayar saksi, berkampanye, dan memobilisasi tim pemenangan. Itu belum termasuk mahar untuk membayar "tiket" kepada partai pengusung.

Akibatnya, setelah terpilih, seorang kepala daerah cenderung sibuk mencari rente agar balik modal. Tengoklah statistik ini: sepanjang 2005-2018, sebanyak 348 pemimpin daerah serta ribuan anggota legislatif dan birokrat terjerat korupsi. Sebagian besar di antaranya digulung Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang lahir di era reformasi. Maka perlu dicari sistem pemilihan yang bisa lebih murah tanpa mengorbankan hak publik untuk menyalurkan aspirasinya.

Harus diakui, reformasi telah membuka jalan bagi pemerataan kesejahteraan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengelola keuangan. Ini yang tak terjadi pada masa pemerintahan sentralistis Orde Baru. Otonomi daerah telah mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta atau Jawa.

Hanya, otonomi daerah juga melahirkan raja-raja kecil. Kepala daerah bersekongkol dengan pengusaha lokal untuk menguasai proyek-proyek pemerintah di daerah. Beberapa kepala daerah juga membentuk dinasti politik. Peralihan kekuasaan hanya berputar di sekitar keluarga mereka. Ekses ini perlu dihilangkan lewat aturan politik yang lebih adil dan pemberantasan korupsi di daerah-daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang juga kita syukuri dari reformasi adalah jaminan kebebasan berpendapat. Media bisa berdiri tanpa izin pemerintah. Juga tanpa ancaman sensor dan bredel seperti dulu. Publik bebas mengkritik penguasa lewat berbagai saluran media. Tapi kebebasan ini juga memunculkan dampak buruk: suburnya berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial.

Dua puluh tahun setelah reformasi dikumandangkan, ada juga yang tak terwujud: mengadili mantan presiden Soeharto dan menuntaskan kasus hak asasi manusia masa lalu. Soeharto meninggal tanpa pernah bisa dihadirkan ke persidangan. Sedangkan berkas-berkas kasus pelanggaran hak asasi, seperti peristiwa 1965, menumpuk di lemari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena selalu ditolak Kejaksaan Agung. Yang terakhir ini harus dituntaskan agar tak menjadi utang kita.

Reformasi adalah pekerjaan belum selesai-dan mungkin tak akan pernah selesai karena inovasi akan selalu lahir. Misalnya, kita angkat topi untuk KPK yang telah menyelamatkan uang negara dan menangkap koruptor, dari jenderal polisi, pemimpin lembaga tinggi negara, ketua umum partai politik, hingga keluarga presiden-suatu hal yang tak mungkin terjadi pada zaman Orde Baru. Tapi derasnya penangkapan oleh KPK juga menunjukkan ada pekerjaan yang belum tuntas.

Reformasi harus menyeluruh hingga ke partai politik, yang menjadi hulu korupsi politik. Ironi yang lahir dari reformasi menjadi pekerjaan tambahan yang harus dibereskan. Karena itu, reformasi perlu pembaruan semangat. Nyalanya tak boleh padam.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024