Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diplomasi Jeruk Mandarin

Oleh

image-gnews
Ilustrasi jeruk dan jus jeruk. Shutterstock
Ilustrasi jeruk dan jus jeruk. Shutterstock
Iklan

Kebijakan pemerintah "mencekik" impor jeruk mandarin dari Cina memaksa Perdana Menteri Li Keqiang datang ke Jakarta. Sejak awal tahun ini, pemerintah memang menahan surat persetujuan impor jeruk mandarin. Tujuannya tak lain agar Cina membuka keran impor bagi produk hortikultura Indonesia.

Diplomasi dagang jeruk mandarin itu rupanya membuahkan hasil. Pemerintah Cina bersedia menambah impor minyak kelapa sawit sebesar 500 ribu ton per tahun. Angka ini akan menambah ekspor minyak sawit kita ke Cina, yang mencapai 3,7 juta ton pada tahun lalu. Pemerintah Cina juga bakal mengimpor manggis, kopi, dan produk hortikultura lainnya. Sebaliknya, Indonesia diminta membuka kembali impor jeruk mandarin.

Pemerintah cukup cerdik mengaitkan neraca perdagangan Indonesia-Cina dengan negara lain, yakni Pakistan. Dengan Cina, Indonesia menderita defisit, tapi mencatat surplus dengan Pakistan. Diplomasi segitiga Indonesia-Cina-Pakistan terbukti membawa berkah. Ekspor ke Cina dan Pakistan sama-sama meningkat dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia.

Perdagangan negara kita dengan Cina memang timpang. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu tekor dan jumlahnya terus membesar. Pada 2013, defisit perdagangan kita terhadap Cina sebanyak US$ 8,3 miliar, dan pada 2017 naik 71 persen menjadi US$ 14,2 miliar. Hal ini terjadi karena selama lima tahun terakhir rata-rata ekspor Indonesia ke Cina turun 0,1 persen, sedangkan impor negeri ini justru naik rata-rata 3,7 persen.

Berbagai upaya menggenjot ekspor ke Cina acap dihambat. Ada saja alasan pemerintah Cina membatasi impor dari Indonesia. Misalnya, buah manggis kita disebut mengandung penyakit kutu putih. Padahal manggis Indonesia bisa lolos ke Singapura, yang persyaratan impor produk hortikulturanya lebih ketat. Cina juga memberikan perlakuan berbeda kepada negara lain. Misalnya, salak dan nanas Indonesia tak bisa menembus tembok Cina, tapi bisa lolos kalau melalui Vietnam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Defisit perdagangan dan berbagai hambatan itulah yang menjadi alasan Kementerian Perdagangan mulai memberikan tekanan kepada pemerintah Cina, tanpa harus melanggar aturan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Salah satunya dengan tidak memberikan surat persetujuan impor jeruk mandarin pada Januari-Maret lalu. Indonesia ingin Cina membuka pintu impor untuk Indonesia, terutama produk-produk hortikultura.

Periode itu bertepatan dengan masa panen jeruk di Cina dan bersamaan pula dengan peringatan Imlek. Dampaknya luar biasa. Petani jeruk di Provinsi Fujian menjerit karena hasil panen mereka membusuk. Kerugian ditaksir mencapai US$ 36 juta atau hampir setengah triliun rupiah.

Berkebalikan dengan Cina, perdagangan Indonesia surplus terhadap Pakistan. Pada 2013, surplus Indonesia mencapai US$ 1,9 miliar, dan naik menjadi US$ 2,2 miliar pada 2017. Ekspor utama Indonesia adalah minyak kelapa sawit (CPO). Baru-baru ini, Pakistan bersedia membeli gas alam cair (LNG) dengan kontrak 10 tahun dan bisa diperpanjang selama 5 tahun. Imbalannya, Indonesia membuka impor jeruk kino dari Pakistan tanpa pembatasan.

Keberhasilan diplomasi dagang ini semestinya diikuti transparansi, terutama soal siapa yang paling diuntungkan dalam perdagangan antara Indonesia-Cina dan Indonesia-Pakistan. Hal ini penting agar pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, tidak dituduh menjadi ujung tombak kepentingan importir tertentu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.