Andre Notohamijoyo
Pemerhati BUMN
Perkembangan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai perusahaan negara yang sehat menjadi tantangan dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut karena tugas ganda BUMN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah sebagai andalan negara dalam menghasilkan penerimaan dan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMN juga menjadi perintis untuk sektor strategis yang masih minim keterlibatan swasta karena risikonya sangat tinggi (Notohamijoyo: 2017). Tugas tersebut membuat BUMN harus gesit melihat peluang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi yang terjadi.
Saat ini, hal yang mengemuka adalah perihal penyatuan BUMN dalam satu induk perusahaan atau holding sejenis. Hal tersebut bagus, mengingat induk perusahaan menjadi barometer sekaligus alat koordinasi pemerintah dalam kebijakan di sektor yang sama. Tapi yang juga dibutuhkan adalah integrasi BUMN dalam proyek-proyek strategis.
Integrasi BUMN dalam berbagai proyek strategis, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan baik dalam rangka efisiensi biaya, pembangunan, maupun perluasan pasar. Contohnya, PT Wijaya Karya (Wika) yang telah memperluas cakupan wilayah bisnisnya di berbagai kawasan hingga Afrika. Di Aljazair, Wika bekerja sama dengan Kajima Corporation menjadi subkontraktor dari COJAAL (Consortium Japonais Pour l’Autoroute Algerienne) pada proyek East-West Motorway, Aljazair, pada 2006.
Proyek tersebut merupakan pembangunan jalan tol lintas barat-timur negara tersebut dengan total keseluruhan pembangunan pada tahap pertama sepanjang 927 kilometer. Wika mengerjakan bagian jalan tol tersebut sepanjang 400 km. Proyek tersebut memanfaatkan tenaga kerja Indonesia yang dilatih khusus. Keberhasilan Wika dalam pembangunan jalan tol tersebut memberikan kesan positif sekaligus mengharumkan nama Indonesia.
Tahun ini Wika mulai membangun rumah susun di Aljazair yang akan menyerap 1.500 pekerja Indonesia. Seandainya langkah Wika tersebut diikuti BUMN lain di waktu yang bersamaan, Indonesia akan meninggalkan jejak yang panjang di Aljazair.
Hal seperti itulah yang dilakukan negara-negara seperti Jepang dan Korea di Indonesia. Setelah proyek-proyek yang dikerjakan oleh negara tersebut selesai di suatu wilayah, perusahaan-perusahaan lainnya meneruskan bisnis selanjutnya. Terciptalah keberlangsungan bisnis yang luar biasa.
Kita dapat melihat bagaimana dukungan dari Korea terhadap infrastruktur di Indonesia yang diikuti oleh investasi alat berat dan pabrik perlengkapan rumah tangga yang sangat terkoordinasi dengan baik. Perkembangan infrastruktur tersebut diikuti oleh masuknya jaringan restoran, supermarket, pusat belanja, hingga industri kreatif.
Indonesia perlu mencontoh apa yang dilakukan Korea. Perlu ada pilot project yang ditetapkan untuk mendukung integrasi BUMN di berbagai daerah dan luar negeri. Selain kesuksesan Wika di Aljazair, investasi PT Semen Indonesia melalui pembelian pabrik semen terbesar di Vietnam, Thang Long Cement, dapat dijadikan batu loncatan bagi integrasi BUMN di luar negeri. Operasi pabrik semen tersebut dapat diikuti oleh perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, seperti Wika, PT Adhi Karya, dan PT Waskita Karya, hingga perusahaan yang memproduksi peralatan pendukung, seperti PT Barata dan PT Rekayasa Industri. Perkembangan perusahaan-perusahaan tersebut dapat diikuti pula oleh BUMN yang bergerak dalam industri jasa pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian, seperti PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.
Hal yang harus diwaspadai adalah pengaruh politik dalam perkembangan BUMN. Hal itu seolah menjadi kutukan. Di masa Orde Baru, BUMN menjadi sapi perah bagi kepentingan ekonomi bisnis keluarga dan kroni penguasa kala itu serta dilanjutkan di era reformasi melalui pembagian kekuasaan di jajaran komisaris ataupun pembagian kue proyek BUMN.
Kondisi tersebut merupakan kekeliruan yang harus dibenahi. BUMN mesti diletakkan di garis terdepan perkembangan perekonomian. Kerja sama dengan swasta perlu terus didorong untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Peran BUMN seperti itulah yang perlu diwujudkan oleh pemerintah Joko Widodo saat ini.
