Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beban Berat Kereta Cepat

Oleh

image-gnews
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meninjau lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim, Jakarta Timur, 2 Mei 2018. TEMPO/Lani Diana
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meninjau lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim, Jakarta Timur, 2 Mei 2018. TEMPO/Lani Diana
Iklan

PROYEK berbiaya jumbo tanpa perencanaan matang membuatnya terseok-seok bahkan sebelum mulai dijalankan. Begitulah yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sejak awal dipaksakan.

Digembar-gemborkan bakal rampung tahun depan, megaproyek ini sudah pasti meleset dari tenggat. Pencairan utang tahap pertama dari China Development Bank sebesar US$ 170 juta atau sekitar Rp 2,38 triliun, tiga pekan lalu, belum menyelesaikan permasalahan. Berderet pekerjaan hampir mustahil selesai dalam waktu cepat: dari pembebasan lahan, pekerjaan konstruksi, hingga pembangunan permukiman dan pusat belanja di empat stasiun.

Yang tak kalah penting adalah memastikan proyek US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 85 triliun ini bisa menangguk untung setelah proses pembangunan selesai. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus mampu memelihara dan mengoperasikan "kereta peluru" secara ekonomis tanpa subsidi tarif sepeser pun. Bila kereta cepat Jakarta-Bandung merugi, konsorsium akan sulit melunasi pinjaman.

Di tengah kondisi nilai tukar yang sempoyongan, sedangkan pendapatan dalam rupiah, pinjaman dalam bentuk mata uang asing mengundang risiko besar. Jumlah pengembalian utang plus bunga bisa bertambah berlipat-lipat seandainya rupiah masih tak stabil seperti sekarang. Empat perusahaan yang tergabung dalam proyek ini-Wijaya Karya, Jasa Marga, Kereta Api Indonesia, dan Perkebunan Nusantara VIII-harus merogoh kocek lebih dalam.

Masalahnya, empat perusahaan pelat merah itu sudah ngos-ngosan membayar sejumlah kewajiban. Mereka harus menyetor modal awal, yang sebagian besar diperoleh dengan menerbitkan surat utang. Kewajiban Wijaya Karya, misalnya, naik 31 persen menjadi Rp 14 triliun per akhir tahun lalu setelah mengikuti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mass rapid transit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan terbetik kabar, bila perusahaan pelat merah tak sanggup lagi membayar utang atau top up modal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara-sebagai pemegang saham-harus ikut menanggungnya. Garansi implisit inilah yang diduga membuat proses pencairan utang berlarut-larut hingga sekarang. Skema itu sungguh disayangkan karena bertolak belakang dari klaim Presiden Joko Widodo bahwa proyek ini dikerjakan dengan skema "business to business". Pemerintah seharusnya tak perlu memberikan jaminan serta memastikan tak ada uang keluar sepeser pun dari pos anggaran.

Bila proyek sepur kilat tidak layak secara bisnis, pinjaman jumbo Rp 63,74 triliun hanya akan menjadi beban di masa depan. Tapi membatalkan proyek di tengah jalan bukan perkara ringan. Apalagi konsorsium telah mengeluarkan dana triliunan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mematangkan perencanaan bisnis transit oriented development di setiap pemberhentian agar bisa memaksimalkan pendapatan. Sebab, konsorsium tidak bisa bergantung hanya pada penjualan tiket penumpang.

Pilihan lain adalah mengubah desain proyek menjadi medium speed train atau mengoperasikan kereta ekspres yang berhenti di lebih banyak stasiun agar bisa mendorong perekonomian lokal. Bila konsumen merasa nyaman, harga terjangkau, dan perjalanan tepat waktu, mereka akan beralih dari mobil pribadi ke moda transportasi massal. Langkah ini lebih efisien, terutama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang makin mahal.

Semua implikasi tadi semestinya dipertimbangkan sejak awal. Presiden Joko Widodo semestinya tidak hanya mengejar proyek mercusuar. Salah-salah, ia akan mewariskan beban berat di masa mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024