Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beban Berat Kereta Cepat

Oleh

image-gnews
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meninjau lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim, Jakarta Timur, 2 Mei 2018. TEMPO/Lani Diana
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meninjau lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim, Jakarta Timur, 2 Mei 2018. TEMPO/Lani Diana
Iklan

PROYEK berbiaya jumbo tanpa perencanaan matang membuatnya terseok-seok bahkan sebelum mulai dijalankan. Begitulah yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sejak awal dipaksakan.

Digembar-gemborkan bakal rampung tahun depan, megaproyek ini sudah pasti meleset dari tenggat. Pencairan utang tahap pertama dari China Development Bank sebesar US$ 170 juta atau sekitar Rp 2,38 triliun, tiga pekan lalu, belum menyelesaikan permasalahan. Berderet pekerjaan hampir mustahil selesai dalam waktu cepat: dari pembebasan lahan, pekerjaan konstruksi, hingga pembangunan permukiman dan pusat belanja di empat stasiun.

Yang tak kalah penting adalah memastikan proyek US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 85 triliun ini bisa menangguk untung setelah proses pembangunan selesai. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus mampu memelihara dan mengoperasikan "kereta peluru" secara ekonomis tanpa subsidi tarif sepeser pun. Bila kereta cepat Jakarta-Bandung merugi, konsorsium akan sulit melunasi pinjaman.

Di tengah kondisi nilai tukar yang sempoyongan, sedangkan pendapatan dalam rupiah, pinjaman dalam bentuk mata uang asing mengundang risiko besar. Jumlah pengembalian utang plus bunga bisa bertambah berlipat-lipat seandainya rupiah masih tak stabil seperti sekarang. Empat perusahaan yang tergabung dalam proyek ini-Wijaya Karya, Jasa Marga, Kereta Api Indonesia, dan Perkebunan Nusantara VIII-harus merogoh kocek lebih dalam.

Masalahnya, empat perusahaan pelat merah itu sudah ngos-ngosan membayar sejumlah kewajiban. Mereka harus menyetor modal awal, yang sebagian besar diperoleh dengan menerbitkan surat utang. Kewajiban Wijaya Karya, misalnya, naik 31 persen menjadi Rp 14 triliun per akhir tahun lalu setelah mengikuti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mass rapid transit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan terbetik kabar, bila perusahaan pelat merah tak sanggup lagi membayar utang atau top up modal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara-sebagai pemegang saham-harus ikut menanggungnya. Garansi implisit inilah yang diduga membuat proses pencairan utang berlarut-larut hingga sekarang. Skema itu sungguh disayangkan karena bertolak belakang dari klaim Presiden Joko Widodo bahwa proyek ini dikerjakan dengan skema "business to business". Pemerintah seharusnya tak perlu memberikan jaminan serta memastikan tak ada uang keluar sepeser pun dari pos anggaran.

Bila proyek sepur kilat tidak layak secara bisnis, pinjaman jumbo Rp 63,74 triliun hanya akan menjadi beban di masa depan. Tapi membatalkan proyek di tengah jalan bukan perkara ringan. Apalagi konsorsium telah mengeluarkan dana triliunan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mematangkan perencanaan bisnis transit oriented development di setiap pemberhentian agar bisa memaksimalkan pendapatan. Sebab, konsorsium tidak bisa bergantung hanya pada penjualan tiket penumpang.

Pilihan lain adalah mengubah desain proyek menjadi medium speed train atau mengoperasikan kereta ekspres yang berhenti di lebih banyak stasiun agar bisa mendorong perekonomian lokal. Bila konsumen merasa nyaman, harga terjangkau, dan perjalanan tepat waktu, mereka akan beralih dari mobil pribadi ke moda transportasi massal. Langkah ini lebih efisien, terutama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang makin mahal.

Semua implikasi tadi semestinya dipertimbangkan sejak awal. Presiden Joko Widodo semestinya tidak hanya mengejar proyek mercusuar. Salah-salah, ia akan mewariskan beban berat di masa mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.