Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahathir

image-profil

Oleh

image-gnews
Mahathir Mohamad, menggelar konferensi pers usai usai dilantik sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. REUTERS/Lai Seng Sin
Mahathir Mohamad, menggelar konferensi pers usai usai dilantik sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. REUTERS/Lai Seng Sin
Iklan

Putu Setia

Ada yang saya suka dari pelaksanaan pemilihan umum di Malaysia. Kesederhanaannya. Rabu pemungutan suara, malamnya hasil diketahui. Esok dinihari diumumkan siapa yang menang. Dan Kamis malam, perdana menteri terpilih sudah dilantik.

Bandingkan dengan yang terjadi di negeri ini. Pemilu yang ribet. Bahkan untuk hajatan tahun 2019 mendatang, mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemilu yang merupakan gabungan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden ini merupakan pemilu teruwet di dunia. Dalam rentang waktu sehari, suara yang masuk baru sampai di tingkat kecamatan. Jauh dari kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, lembaga yang berhak mengumumkan siapa pemenang pemilu. Belum lagi jika ada gugatan karena ada dugaan pelanggaran.

Mahathir Mohamad, politikus usia lanjut Malaysia, kembali menjabat perdana menteri setelah koalisinya memenangi pemilihan umum. Kini Mahathir tercatat sebagai perdana menteri tertua di dunia. Usianya 92 tahun. Ia pernah memegang jabatan itu sangat lama, dari tahun 1981 sampai 2003. Kini ia tak mau berkuasa lama, karena faktor usia. Sebentar lagi, satu atau dua tahun, ia akan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Anwar Ibrahim, koleganya satu koalisi.

Tak cuma saya yang suka dengan pelaksanaan pemilu di Malaysia. Ada yang lebih gembira, terutama dengan hasilnya. Sebutlah dua saja, Fadli Zon dan Fahri Hamzah-tokoh yang komentar-komentarnya belakangan ini terkenal nyeleneh. Kedua pemimpin wakil rakyat ini menyebut tumbangnya Perdana Menteri Najib Razak akan "memberi inspirasi" untuk tumbangnya Presiden Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hak "duo F" untuk berkata apa saja. Ini menyiratkan perseteruan dua kubu politik menjelang Pemilu 2019 di negeri ini terus mendaki menuju puncaknya. Bukan saja memecah dunia maya untuk lahan saling ejek, juga merembet ke dunia nyata. Urusan tulisan di baju kaus saja sudah menjadi bahan untuk usir-mengusir. Di Malaysia sepertinya lebih tenang. Tapi entahlah, memandang bukit dari kejauhan memang indah. Di semenanjung jiran itu ada tokoh tua pemersatu bangsa, Mahathir Mohamad. Kita tak punya tokoh seperti itu, yang ada politikus yang semakin tua semakin nyinyir.

Tiba-tiba saya jadi ingat Jusuf Kalla. Politikus 75 tahun ini sekarang digadang-gadang lagi menjadi wakil presiden untuk Pemilu 2019. Disebut "lagi", karena Kalla saat ini sudah menjadi wakil presiden untuk Joko Widodo. Dulu juga menjadi wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, sudah dua kali ia menjadi wakil presiden untuk dua presiden berbeda. Masa jabatan yang jauh lebih pendek dari Mahathir sebagai perdana menteri.

Siapa yang menggadang (lagi) Kalla sebagai calon wakil presiden? Untuk calon presiden, siapa ia dijadikan wakil? Seperti biasa, tidak jelas. Di negeri ini antara mimpi dan strategi sulit dibedakan. Sementara orang tahu-dan seperti yakin-calon presiden yang bertarung di Pemilu 2019 hanyalah Jokowi dan Prabowo. Nyatanya adalah sudah masuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar "nasib Kalla" dipertegas, boleh menjadi wakil presiden lagi atau tidak--karena sudah dua kali menjabat meski tak berurutan.

Karena urusan Jusuf Kalla ini masih tataran mimpi, maka saya pun ikut mimpi: bagaimana kalau Kalla dijadikan calon presiden saja, tak perlu repot-repot uji materi ke MK. Toh beliau belum pernah menjadi presiden. Kalau memang dia bisa diterima banyak pihak dan bisa menjadi pemersatu dari dua kelompok yang terus tegang, apa salahnya poros ketiga legowo untuk mengusungnya. Demi bangsa, ealah....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


24 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.