Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bobol di Jantung Polisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Personel polisi bersenjata melakukan sterilisasi area proses pemindahan napi teroris rutan Mako Brimob ke Nusakambangan di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, 10 mei 2018. Sejumlah 600 petugas gabungan, dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi area. ANTARA/Idhad Zakaria
Personel polisi bersenjata melakukan sterilisasi area proses pemindahan napi teroris rutan Mako Brimob ke Nusakambangan di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, 10 mei 2018. Sejumlah 600 petugas gabungan, dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi area. ANTARA/Idhad Zakaria
Iklan

Pemberontakan narapidana terorisme di rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat, membuat kita berduka sekaligus bertanya-tanya: bagaimana bisa kerusuhan terjadi di dalam penjara yang terletak di jantung Brigade Mobil (Brimob), pasukan elite Kepolisian RI? Sebanyak 155 tahanan bahkan sempat menguasai area selama 36 jam.

Polisi menyebut kejadian yang merenggut nyawa lima personelnya itu berawal dari kesalahpahaman. Seorang narapidana bernama Wawan menagih makanan dari keluarganya yang dititipkan kepada seorang petugas jaga. Tapi, ketika titipan itu ditelusuri, petugas yang dimaksud sedang berada di luar rumah tahanan sehingga barang tak ditemukan.

Wawan lalu membuat keributan yang memancing terpidana lain menjebol terali. Setelah itu, mereka menyerang penjaga dan merebut senjata. Apa pun sebabnya, ini menunjukkan ada yang bolong dalam prosedur pengamanan sel di Markas Komando Brimob. Pertama, lemahnya pengawasan penjara. Kedua, kegagapan mengambil tindakan setelah meletus kerusuhan.

Setelah menyerang petugas, narapidana menyiarkan teror lewat media sosial. Penggunaan telepon seluler yang tersambung ke Internet oleh narapidana di dalam penjara ini aneh. Sudah jelas dalam aturan bahwa tahanan tak boleh memiliki alat komunikasi.

Polisi pun tak mengantisipasi kemungkinan narapidana menyiarkan teror itu ke dunia luar, misalnya dengan segera memasang pengacak sinyal. Akibatnya, pesan kekerasan itu menyebar luas seperti keinginan para narapidana. Berikutnya, kerusuhan tak lekas padam. Polisi perlu waktu sekitar 36 jam sampai mengeluarkan ultimatum agar narapidana "menyerah atau menghadapi risiko serbuan"-seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak awal, polisi tampak berusaha menutup-nutupi kejadian. Kelima penjaga telah tewas pada Rabu dinihari, tapi polisi baru mengumumkannya secara resmi pada Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIB. Polisi mengklaim situasi masih terkendali. Padahal kenyataannya narapidana menguasai penjara dan menyandera seorang penjaga. Sikap polisi yang tak transparan malah bisa memantik tersebarnya kabar palsu.

Ironisnya, kerusuhan terjadi pada saat Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sedang melawat ke Yordania untuk memamerkan "kesuksesan" Indonesia dalam memberantas terorisme. Padahal, di dalam negeri, penanganannya masih jauh dari ideal. Contohnya seperti yang terjadi di Markas Komando Brimob.

Sudah saatnya penanganan terorisme dan deradikalisasi dievaluasi. Selama ini Detasemen Khusus 88 Antiteror dinilai bergerak tanpa kontrol. Akibatnya, antara lain, muncul sejumlah laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh mereka.

Revisi Undang-Undang Terorisme yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi pintu masuk untuk menyempurnakan tatakan hukumnya. Tapi penanganan kasus terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum-dengan meletakkan tentara dalam tugas perbantuan seperti saat ini, bukan sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.