Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Film Indonesia dan 20 Tahun Reformasi

Oleh

image-gnews
Ekspresi serius anak kecil menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di Kampung Pulo, Jakarta, 23 September 2017.  Warga setempat mengatakan film tersebut diputar dan disaksikan bersama guna memberitahu sejarah apa yang pernah terjadi di Indonesia. TEMPO/Ilham Fikri
Ekspresi serius anak kecil menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di Kampung Pulo, Jakarta, 23 September 2017. Warga setempat mengatakan film tersebut diputar dan disaksikan bersama guna memberitahu sejarah apa yang pernah terjadi di Indonesia. TEMPO/Ilham Fikri
Iklan

Nurman Hakim
Sutradara Film

Tahun 1998 adalah tahun reformasi dan tahun kebangkitan perfilman Indonesia dengan munculnya Kuldesak, yang dikerjakan secara independen oleh anak-anak muda-Riri Riza, Nan T. Achnas, Mira Lesmana, dan Rizal Mantovani. Jumlah film Indonesia lalu perlahan meningkat, dari hanya sekitar lima film pada 1998 menjadi 116 film pada 2017 dengan puncaknya 124 judul film pada 2016. Menjelang pertengahan tahun ini saja sudah lebih dari 53 film muncul dan mungkin akan melebihi 100 film sampai akhir tahun. Itu belum termasuk film pendek dan dokumenter yang ditayangkan di luar bioskop. Insan film dan masyarakat kini menikmati serta merayakan kebangkitan film Indonesia.

Reformasi 1998 membuka katup-katup kebebasan di berbagai lini kehidupan, termasuk kebebasan dalam karya film. Namun benarkah kebebasan itu betul-betul hadir sesuai dengan semangat dan tujuan reformasi?

Sebelum reformasi, kontrol terhadap film dilakukan oleh pemerintah lewat Departemen Penerangan dan birokrasinya. Sebuah skenario film sebelum diproduksi harus mendapat izin dari Direktorat Film dan film yang akan ditayangkan harus mendapat izin dari Lembaga Sensor Film (dulu Badan Sensor Film) dengan surat tanda lulus sensor (STLS). Ini semacam "surat sakti" bahwa film itu aman dan boleh ditonton masyarakat. Tak ada yang mengganggu film itu. Kalau pun ada, tak signifikan.

Kini di era Reformasi, "kontrol" terhadap film, khususnya film religi-atau genre lain tapi ada sepotong adegan menyangkut soal agama-dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. LSF tetap ada dan menjalankan fungsinya, tapi kelompok-kelompok itu tak peduli jika film yang diloloskan LSF tak sesuai dengan paham dan selera mereka. Mereka mencaci-maki film-film yang tak sepaham dan bahkan juga bernada mengintimidasi dengan kedok demonstrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satunya terjadi pada film Tanda Tanya (Hanung Bramantyo, 2011). Film itu batal tayang (diundur satu tahun kemudian untuk meredakan suasana) di sebuah stasiun televisi swasta. Film itu dianggap menyebarkan paham pluralisme. Film Naura dan Genk Juara (Eugene Panji, 2017) juga diboikot dan ditentang oleh sebagian kelompok Islam lainnya karena dianggap mencitrakan Islam secara negatif karena ada tokoh penjahat yang selalu mengucap istigfar (permohonan ampunan) yang biasa diucapkan oleh muslim. Meski film itu sudah mendapatkan STLS, tetap saja boikot dan cercaan jalan terus dan akhirnya mengurangi jumlah perolehan penonton.

Film Bid'ah Cinta yang saya buat tahun lalu juga mengalami tekanan oleh kelompok sejenis. Film itu bertema toleransi antar-umat Islam dan bicara soal bidah di masyarakat kita. Begitu masif cercaan dan ajakan boikot di media sosial terhadap film itu. Ribuan akun menyerang. Beberapa pemain film dirisak habis-habisan. Hal ini juga sangat mempengaruhi jumlah perolehan penonton. Perlu dicatat, film Bid'ah Cinta mendapatkan STLS tanpa potongan adegan sedikit pun.

Bandingkan dengan film bertema sejenis yang muncul pada masa pra-reformasi, seperti Titian Serambut Dibelah Tujuh (Chaerul Umam, 1982) yang berbicara soal moralitas dengan latar religi. Seorang ustad di sebuah kampung digambarkan bersikap munafik. Ia menerima suap dari seorang penjahat. Film itu diterima publik dengan baik dan dijadikan semacam kritik terhadap kehidupan dan moralitas. Begitu pun film Atheis (Sjuman Djaja, 1974). Film ini berbicara soal eksistensi Tuhan dan tokoh Hasan yang limbung dalam kehidupannya. Memang ada kontroversi pada film Atheis, tapi terjadi di level aparatur negara, bukan masyarakat. Departemen Penerangan sempat mempermasalahkan skenarionya. Badan Sensor Film awalnya menolak film itu, tapi akhirnya diloloskan dengan beberapa adegan yang dipotong.

Reformasi 1998 seharusnya menjadi tonggak kebebasan berkarya serta memilih tema dan cerita untuk film. Cukuplah hukum di negara ini yang menjadi penjaga bagi kontrol kebebasan itu. Bukankah reformasi adalah gerak maju suatu masyarakat di berbagai lini kehidupannya, termasuk film? Bukan justru malah mundur dan lebih buruk daripada masa lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024