Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi dan Putusan HTI

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib (kiri) bersama Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat melakukan aksi di depan PTUN, Jakarta, 7 Mei 2018. Majelis Hukum menolak gugatan yang diajukan oleh HTI karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib (kiri) bersama Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat melakukan aksi di depan PTUN, Jakarta, 7 Mei 2018. Majelis Hukum menolak gugatan yang diajukan oleh HTI karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Akhirnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pemerintah, yang membubarkan organisasi ini. Putusan pengadilan ini perlu dihormati kendati langkah pembubaran HTI amat sewenang-wenang. Organisasi ini pun masih bisa mengajukan permohonan banding dan berjuang lewat Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah membubarkan HTI lewat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diterbitkan pada Agustus tahun lalu. Alasannya, organisasi ini dianggap memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yakni khilafah Islamiyah. Langkah Menteri Hukum itu amat kontroversial karena Indonesia jelas merupakan negara demokrasi.

Hanya, sulit mengharapkan aspek demokrasi masuk dalam pertimbangan sebuah putusan PTUN. Hakim pengadilan tata usaha negara lebih melihat soal legal formal. Dari aspek ini, keputusan Menteri Hukum tidak bisa dianggap keliru karena bersandar pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Perpu itulah yang mengubah mekanisme pembubaran organisasi dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tak perlu lagi lewat proses pengadilan. Cara yang kurang demokratis ini mendapat landasan hukum yang semakin kuat setelah perpu tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perpu itu akhirnya disahkan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, tiga bulan setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah.

Jika mengacu pada aturan formal itu, sepak terjang pendukung HTI memang tidak pas dan jelas mengabaikan Pancasila sebagai ideologi. Mereka juga tak hanya berhenti pada sebatas gagasan, melainkan sudah melakukan gerakan nyata. Organisasi itu telah membangun kekuatan massa, dengan kampus sebagai lahan suburnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

HTI sebetulnya juga kurang konsisten karena berjuang lewat hukum dan demokrasi, tatanan yang sebetulnya ditentang oleh organisasi ini. Hanya, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus tetap menghargai perbedaan pandangan. Negara ini juga telah mengikatkan diri pada Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik pada 2005. Dalam kovenan tersebut termaktub bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dengan orang lain.

Pergulatan prinsip demokrasi dan ideologi HTI itu tentu tidak bisa diselesaikan lewat jalur PTUN. Selama perpu-kemudian disahkan menjadi undang-undang-yang menjadi landasan keputusan tidak direvisi, keputusan pembubaran HTI tidaklah cacat. Upaya yang lebih strategis adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kalangan HTI pun telah mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mengesahkan Perpu Ormas. Kendati tujuan organisasi ini bertentangan dengan demokrasi dan Pancasila, HTI tidak bisa dibubarkan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. MK diharapkan menegakkan asas kebebasan berserikat dengan mengoreksi Undang-Undang Ormas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024