Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bersihkan Pilkada dari Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi dan Indepedensi Indonesia (PASTI Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, 19 Desember 2016. Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut kasus kejahatan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat yang mencalonkan diri pada Pilkada serentak pada 2017 mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi dan Indepedensi Indonesia (PASTI Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, 19 Desember 2016. Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut kasus kejahatan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat yang mencalonkan diri pada Pilkada serentak pada 2017 mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

Menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir Juni mendatang, wabah korupsi demi meraup dana kampanye ternyata tak kunjung surut. Pada Jumat pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap politikus Partai Demokrat, Amin Santono, ketika menerima suap Rp 400 juta, yang kabarnya akan dipakai untuk membiayai kampanye anaknya, calon Wakil Bupati Kuningan, Jawa Barat.

Modus korupsi yang dilakukan Amin sebenarnya tak orisinal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menjual janji surga: persetujuan Senayan terhadap anggaran dua proyek Dinas Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang nilai totalnya di atas Rp 20 miliar. Untuk jasa itu, Amin meminta sogokan Rp 1,7 miliar. Padahal anggaran perubahan untuk proyek itu belum dibahas di DPR.

Motif korupsi Amin pun tak baru. Publik sampai bosan mendengar berita tentang politikus yang merampok uang negara untuk kepentingan kampanye menjelang pemilu atau pilkada. Sepuluh tahun terakhir, rata-rata satu politikus ditangkap KPK setiap bulan. Sejak 2008, total sudah lebih dari 132 anggota DPR dan dewan perwakilan rakyat daerah dijebloskan ke penjara oleh KPK.

Walhasil, korelasi antara tingginya biaya politik pemilu maupun pilkada dan perilaku korup wakil rakyat sulit dibantah. Meski pada 2014 Mahkamah Konstitusi sudah mengurangi kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran, penyakit para politikus di Senayan tak kunjung sembuh. Ancaman hukuman sampai 20 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah tak membuat mereka jeri.

Karena itu, perlu dipikirkan solusi lain agar modus dan motif korupsi ala Amin Santono ini tak berulang terus. Upaya mengurangi biaya politik kandidat yang bertarung dalam pemilu dan pilkada harus terus dilakukan. Iklan kampanye, misalnya, kini sudah dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode pengerahan massa dan arak-arakan dalam kampanye pun sudah dilarang. Namun semua itu tampaknya belum cukup untuk mengurangi biaya kampanye para calon secara signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komponen utama biaya kampanye yang kerap dikeluhkan politikus secara diam-diam adalah mahalnya harga suara setiap pemilih. Bentuknya bisa berupa "serangan fajar", pembagian bahan pokok, juga pembangunan sarana dan prasarana di daerah basis konstituen. Kandidat kerap jorjoran menghamburkan uang-secara legal maupun ilegal-untuk merebut hati pemilih.

Untuk membersihkan pilkada dari korupsi, pola relasi transaksional antara pemilih dan politikus harus diubah. Solusinya tentu bukan menghapus pemilihan langsung dan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Pelibatan warga secara lebih substansial dalam berbagai keputusan politik yang menyangkut hajat hidup mereka, termasuk dalam soal anggaran, bisa menjadi kunci untuk mengubah pola relasi itu.

Jika rakyat benar-benar berdaulat, politikus tak perlu repot-repot membeli suara untuk memenangi pilkada. Mereka yang benar-benar bekerja demi kepentingan publik akan didukung dengan sendirinya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024